Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Dana Dekonsentrasi 2008 Diaudit Juli-Agustus 2009




JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana mengaudit dana dekonsentrasi 2008 pada Juli-Agustus 2009.

"Audit yang akan kita lakukan akan lebih fokus pada kebijakan dan penganggaran dana dekonsentrasi," ungkap Aditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin, dalam acara Workshop LKPP 2008, di Gedung BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (17/6/2009).

Rencananya audit akan mengambil sampel beberapa kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Hasil dari audit akan disampaikan kepada pemerintah dan diharapkan akan menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengelola dana dekonsentrasi.

Semangat audit dana dekonsentrasi ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Dana Keuangan Daerah. Dijelaskan, dana dekonsentrasi ini tidak fokus kepada fisik, maka bila kedua dana tersebut menimbulkan aset akan menjadi milik pemerintah atau K/L.

Sebagai contoh, Departemen Pendidikan yang sudah menginventarisir asetnya dan mengusulkan aset yang ditimbulkan untuk dihibahkan kepada pemerintah dearah sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Dana Dekonstruksi dan Tugas Perbantuannya. Maka gubernur dan kepala dearah harus wajib melaporkan keuangan atau aset pada lembaga yang punya dana secara rutin. Namun sayangnya semangat ini belum banyak dilakukan oleh pemerintah daerah.

(rhs) http://economy.okezone.com

18/06/2009 8:53:51




Liputan


Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L



Kunjungan PKN STAN ke DJA



Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS



Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan BPJS melalui SIMPONI



Perlindungan Jaminan Kesehatan pada PPNPN



Komitmen Pengendalian Gratifikasi



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan April 2017



Sosialisasi APBN di Waingapu: Sinergi 3 Instansi



Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011