Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Dana Dekonsentrasi 2008 Diaudit Juli-Agustus 2009




JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana mengaudit dana dekonsentrasi 2008 pada Juli-Agustus 2009.

"Audit yang akan kita lakukan akan lebih fokus pada kebijakan dan penganggaran dana dekonsentrasi," ungkap Aditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin, dalam acara Workshop LKPP 2008, di Gedung BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (17/6/2009).

Rencananya audit akan mengambil sampel beberapa kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Hasil dari audit akan disampaikan kepada pemerintah dan diharapkan akan menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengelola dana dekonsentrasi.

Semangat audit dana dekonsentrasi ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Dana Keuangan Daerah. Dijelaskan, dana dekonsentrasi ini tidak fokus kepada fisik, maka bila kedua dana tersebut menimbulkan aset akan menjadi milik pemerintah atau K/L.

Sebagai contoh, Departemen Pendidikan yang sudah menginventarisir asetnya dan mengusulkan aset yang ditimbulkan untuk dihibahkan kepada pemerintah dearah sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Dana Dekonstruksi dan Tugas Perbantuannya. Maka gubernur dan kepala dearah harus wajib melaporkan keuangan atau aset pada lembaga yang punya dana secara rutin. Namun sayangnya semangat ini belum banyak dilakukan oleh pemerintah daerah.

(rhs) http://economy.okezone.com

18/06/2009 8:53:51




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011