PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Dana Dekonsentrasi 2008 Diaudit Juli-Agustus 2009




JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana mengaudit dana dekonsentrasi 2008 pada Juli-Agustus 2009.

"Audit yang akan kita lakukan akan lebih fokus pada kebijakan dan penganggaran dana dekonsentrasi," ungkap Aditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin, dalam acara Workshop LKPP 2008, di Gedung BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (17/6/2009).

Rencananya audit akan mengambil sampel beberapa kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Hasil dari audit akan disampaikan kepada pemerintah dan diharapkan akan menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengelola dana dekonsentrasi.

Semangat audit dana dekonsentrasi ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Dana Keuangan Daerah. Dijelaskan, dana dekonsentrasi ini tidak fokus kepada fisik, maka bila kedua dana tersebut menimbulkan aset akan menjadi milik pemerintah atau K/L.

Sebagai contoh, Departemen Pendidikan yang sudah menginventarisir asetnya dan mengusulkan aset yang ditimbulkan untuk dihibahkan kepada pemerintah dearah sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Dana Dekonstruksi dan Tugas Perbantuannya. Maka gubernur dan kepala dearah harus wajib melaporkan keuangan atau aset pada lembaga yang punya dana secara rutin. Namun sayangnya semangat ini belum banyak dilakukan oleh pemerintah daerah.

(rhs) http://economy.okezone.com

18/06/2009 8:53:51




Liputan


Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN



APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global



DJA Perkuat Kerangka Transparansi Fiskal



Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan



Kesinambungan Program Pensiun dan Layanan Kesehatan



Kerangka Jaminan Sosial Seharusnya Efektif



Perdalam Ilmu Penganggaran, Mahasiswa UNTAG Cirebon Kunjungi DJA



Perencanaan yang Baik, Pelaksanaan yan Akuntabel, Pelaporan yang WTP



Selalu Siap Untuk Melakukan Perubahan



Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi DJA



DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011