Kamis, 23 Oktober 2014

Klik di sini untuk mengunduh Laporan Akhir Survei Opini Stakeholders Kementerian Keuangan RI Tahun 2013




Alokasi Anggaran
Bappenas Usulkan DAK untuk program kemiskinan




JAKARTA (Suara Karya): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan diadakannya dana alokasi khusus (DAK) untuk program-program kemiskinan. Ini bertujuan agar pemerintah daerah (pemda) memiliki anggaran yang ditujukan khusus untuk program-program kemiskinan.

Demikian diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat peluncuran buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/8). Menurut dia, selama ini anggaran kemiskinan banyak dialokasikan melalui dana alokasi umum serta anggaran di kementerian dan lembaga negara (K/L). "Daerah-daerah diharapkan menjadi frontliner (garda terdepan) dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi kalau anggaran kemiskinan sudah disalurkan melalui DAK," katanya.

DAK merupakan anggaran pemerintah pusat yang dititipkan melalui dinas-dinas di daerah un-tuk pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, seperti kemiskinan dan infrastruktur. "Anggaran untuk kemiskinan ini sebenarnya tidak sulit," ujar Paskah.

Dia menambahkan, pemerintah akan mengusahakan belanja modal lebih besar daripada belanja barang sehingga pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan dalam pembahasan di DPR, kita sudah mengupayakan hal tersebut. Tetapi usulan pemerintah belum tentu disetujui," katanya.

Menurun

Lebih jauh Paskah mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan menurun. Saat ini tercatat angka kemiskinan di Indonesia sekitar 15,42 persen dari 16,58 persen pada tahun sebelumnya dan diharapkan bisa terus turun ke kisaran 12-14 persen. Pada RAPBN 2009, pemerintah mengalokasikan Rp 66,2 triliun untuk anggaran pengentasan kemiskinan, naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp 63 triliun.

Sedangkan DAK 2009, diusulkan Rp 22,3 triliun untuk pembiayaan program prioritas di sektor pendidikan, bidang kesehatan, keluarga berencana, bidang infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, air minum, dan sanitasi. Selain itu, bidang pertanian, kelautan dan perikanan, bidang sarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang sarana dan prasarana perdesaan, serta bidang perdagangan.

Saat ini sebanyak 11 daerah di Indonesia telah berhasil mengalokasikan anggaran yang berpihak kepada kemiskinan sehingga diharapkan hal itu bisa menular kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Daerah-daerah tersebut terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Manggarai. Ke-11 kabupaten/kota tersebut berada di 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, Deputi Kemenneg PPN/Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Prasetijono Widjojo mengatakan, indikator keberpihakan anggaran daerah-daerah tersebut kepada masyarakat miskin terlihat dari alokasi dan prioritas program yang dilaksanakan pada masyarakat miskin. "Programnya seperti pembuatan jalan desa dan irigasi," katanya. (Indra)


8/27/2008 11:34:42 AM




Liputan


Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi



Meningkatkan Kualitas Analisis Laporan Keuangan



Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN



Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011