PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Alokasi Anggaran
Bappenas Usulkan DAK untuk program kemiskinan




JAKARTA (Suara Karya): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan diadakannya dana alokasi khusus (DAK) untuk program-program kemiskinan. Ini bertujuan agar pemerintah daerah (pemda) memiliki anggaran yang ditujukan khusus untuk program-program kemiskinan.

Demikian diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat peluncuran buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/8). Menurut dia, selama ini anggaran kemiskinan banyak dialokasikan melalui dana alokasi umum serta anggaran di kementerian dan lembaga negara (K/L). "Daerah-daerah diharapkan menjadi frontliner (garda terdepan) dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi kalau anggaran kemiskinan sudah disalurkan melalui DAK," katanya.

DAK merupakan anggaran pemerintah pusat yang dititipkan melalui dinas-dinas di daerah un-tuk pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, seperti kemiskinan dan infrastruktur. "Anggaran untuk kemiskinan ini sebenarnya tidak sulit," ujar Paskah.

Dia menambahkan, pemerintah akan mengusahakan belanja modal lebih besar daripada belanja barang sehingga pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan dalam pembahasan di DPR, kita sudah mengupayakan hal tersebut. Tetapi usulan pemerintah belum tentu disetujui," katanya.

Menurun

Lebih jauh Paskah mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan menurun. Saat ini tercatat angka kemiskinan di Indonesia sekitar 15,42 persen dari 16,58 persen pada tahun sebelumnya dan diharapkan bisa terus turun ke kisaran 12-14 persen. Pada RAPBN 2009, pemerintah mengalokasikan Rp 66,2 triliun untuk anggaran pengentasan kemiskinan, naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp 63 triliun.

Sedangkan DAK 2009, diusulkan Rp 22,3 triliun untuk pembiayaan program prioritas di sektor pendidikan, bidang kesehatan, keluarga berencana, bidang infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, air minum, dan sanitasi. Selain itu, bidang pertanian, kelautan dan perikanan, bidang sarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang sarana dan prasarana perdesaan, serta bidang perdagangan.

Saat ini sebanyak 11 daerah di Indonesia telah berhasil mengalokasikan anggaran yang berpihak kepada kemiskinan sehingga diharapkan hal itu bisa menular kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Daerah-daerah tersebut terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Manggarai. Ke-11 kabupaten/kota tersebut berada di 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, Deputi Kemenneg PPN/Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Prasetijono Widjojo mengatakan, indikator keberpihakan anggaran daerah-daerah tersebut kepada masyarakat miskin terlihat dari alokasi dan prioritas program yang dilaksanakan pada masyarakat miskin. "Programnya seperti pembuatan jalan desa dan irigasi," katanya. (Indra)


27/08/2008 11:34:42




Liputan


Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern



Analisa Anggaran Menuju Research Based Policy



Pemna V : Alokasi Anggaran yang Efektif untuk Sektor Pendidikan



Batas Akhir Revisi Anggaran Penyelesaian Kegiatan yang Ditunda Tahun Anggaran 2016



Semarak Gerakan Literasi APBN di Bulan April 2017



Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017



Change Words, Change World



Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS



Memperkaya Khasanah Transparansi APBN dalam Open Budget Survey 2017



Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional



Bedah Buku Parenthink Karya Mona Ratuliu



Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011