Selasa, 3 Maret 2015




Alokasi Anggaran
Bappenas Usulkan DAK untuk program kemiskinan




JAKARTA (Suara Karya): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan diadakannya dana alokasi khusus (DAK) untuk program-program kemiskinan. Ini bertujuan agar pemerintah daerah (pemda) memiliki anggaran yang ditujukan khusus untuk program-program kemiskinan.

Demikian diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat peluncuran buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/8). Menurut dia, selama ini anggaran kemiskinan banyak dialokasikan melalui dana alokasi umum serta anggaran di kementerian dan lembaga negara (K/L). "Daerah-daerah diharapkan menjadi frontliner (garda terdepan) dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi kalau anggaran kemiskinan sudah disalurkan melalui DAK," katanya.

DAK merupakan anggaran pemerintah pusat yang dititipkan melalui dinas-dinas di daerah un-tuk pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, seperti kemiskinan dan infrastruktur. "Anggaran untuk kemiskinan ini sebenarnya tidak sulit," ujar Paskah.

Dia menambahkan, pemerintah akan mengusahakan belanja modal lebih besar daripada belanja barang sehingga pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan dalam pembahasan di DPR, kita sudah mengupayakan hal tersebut. Tetapi usulan pemerintah belum tentu disetujui," katanya.

Menurun

Lebih jauh Paskah mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan menurun. Saat ini tercatat angka kemiskinan di Indonesia sekitar 15,42 persen dari 16,58 persen pada tahun sebelumnya dan diharapkan bisa terus turun ke kisaran 12-14 persen. Pada RAPBN 2009, pemerintah mengalokasikan Rp 66,2 triliun untuk anggaran pengentasan kemiskinan, naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp 63 triliun.

Sedangkan DAK 2009, diusulkan Rp 22,3 triliun untuk pembiayaan program prioritas di sektor pendidikan, bidang kesehatan, keluarga berencana, bidang infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, air minum, dan sanitasi. Selain itu, bidang pertanian, kelautan dan perikanan, bidang sarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang sarana dan prasarana perdesaan, serta bidang perdagangan.

Saat ini sebanyak 11 daerah di Indonesia telah berhasil mengalokasikan anggaran yang berpihak kepada kemiskinan sehingga diharapkan hal itu bisa menular kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Daerah-daerah tersebut terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Manggarai. Ke-11 kabupaten/kota tersebut berada di 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, Deputi Kemenneg PPN/Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Prasetijono Widjojo mengatakan, indikator keberpihakan anggaran daerah-daerah tersebut kepada masyarakat miskin terlihat dari alokasi dan prioritas program yang dilaksanakan pada masyarakat miskin. "Programnya seperti pembuatan jalan desa dan irigasi," katanya. (Indra)


8/27/2008 11:34:42 AM




Liputan


Internalisasi Reviu Angka Dasar



Tutorial Aplikasi SIMPONI



Penelaahan RKA-K/L APBNP 2015 Dan Penghematan Perjalanan Dinas



Budget In Brief (English Version)



Mempermudah Pembayaran Penerimaan Negara, Menteri Keuangan Luncurkan MPN G2



Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap RUU APBNP 2015 Dalam Rapat Paripurna DPR RI



Penilaian TKPMR Non Sampel Untuk Penerapan Manajemen Risiko DJA yang Lebih Baik



Semakin Mudah Dengan Integrasi SIMPONI-BINFAR



Penyempurnaan Perumusan Output dan Outcome dalam RKA-K/L



Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Anggaran



Kalender Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015



Sasaran Strategis dan Kontrak Kinerja Untuk Mewujudkan Visi dan Misi DJA



Web Service Rampung, Integrasi SIMPONI-BARANTAN Sukses Dilakukan



Mekanisme Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran



Nota Keuangan dan RAPBNP Tahun 2015






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011