Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




PMK Revisi Rincian ABPP & Perubahan DIPA TA 2008 Telah Terbit




Revisi DIPA TA 2008 saat ini telah memiliki payung hukum. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan akhirnya tuntas juga penyusunan PMK Revisi DIPA 2008. Pada tangga 31 Maret 2008 Menteri Keuangan telah menandatangani PMK revisi Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008.

Lahirnya PMK ini merupakan langkah maju dalam upaya penyusunan dasar hukum revisi DIPA. Sebagaimana diketahui pada TA sebelumnya bahwa PMK revisi mendasarkan pada 2 dasar hukum Nomor 137/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2007 dan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA TA 2007. Dengan lahirnya PMK ini maka dasar hukum dalam melakukan revisi DIPA hanya satu.

Hal-hal mendasar yang tertuang dalam revisi ini diantaranya :
Lingkup Revisi Rincian ABPP :
  1. Pergeseran Anggaran belanja (antar unit/bagian anggaran, antar kegiatan, sub kegiatan);
  2. Perubahan sumber dana yang berasal dari PNBP;
  3. Perubahan pagu PHLN akibat luncuran dan percepatan penyelesaian pekerjaan;
  4. Perubahan pagu dana pada PT Non BHMN yang bersumber dari PNBP;
  5. Perubahan sepanjang masih dalam satu provinsi/Kab/Kota sepanjang bukan Dekon/TP;
  6. Perubahan antar provinsi/Kab/Kota untuk kegiatan operasional;
  7. Perubahan pagu PHLN akibat perubahan kurs sepanjang kontrak telah ditandatangani.
Sedangkan beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan revisi diantaranya :
A) Pengurangan untuk
  1. belanja mengikat (0001 dan 0002) kecuali memenuhi kegiatan operasional;
  2. alokasi dana untuk membayar tunggakan;
  3. RM pendamping PHLN;
  4. dana kegiatan multi years;
  5. alokasi dana pada rincian kelompok pengeluaran/Sub Kegiatan/Kegiatan yang telah dikontrakkan dan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
B) Penggunaan dana hasil optimalsisasi untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor dan pembayaran honor-honor.

Dalam PMK ini diatur pula kewenangan pelaksanaan revisi yaitu DJA, Ditjen Perbendaharaan dan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan PMK ini diharapkan pelaksanaan/mekanisme revisi anggaran dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih dan yang jelas memiliki dasar hukum yang kuat. (TS)

Lampiran File :
Peraturan Menteri Keuangan No.46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008

03/04/2008 11:41:40




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011