Sabtu, 19 April 2014

Kementerian Keuangan Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP Secara Online




PMK Revisi Rincian ABPP & Perubahan DIPA TA 2008 Telah Terbit




Revisi DIPA TA 2008 saat ini telah memiliki payung hukum. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan akhirnya tuntas juga penyusunan PMK Revisi DIPA 2008. Pada tangga 31 Maret 2008 Menteri Keuangan telah menandatangani PMK revisi Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008.

Lahirnya PMK ini merupakan langkah maju dalam upaya penyusunan dasar hukum revisi DIPA. Sebagaimana diketahui pada TA sebelumnya bahwa PMK revisi mendasarkan pada 2 dasar hukum Nomor 137/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2007 dan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA TA 2007. Dengan lahirnya PMK ini maka dasar hukum dalam melakukan revisi DIPA hanya satu.

Hal-hal mendasar yang tertuang dalam revisi ini diantaranya :
Lingkup Revisi Rincian ABPP :
  1. Pergeseran Anggaran belanja (antar unit/bagian anggaran, antar kegiatan, sub kegiatan);
  2. Perubahan sumber dana yang berasal dari PNBP;
  3. Perubahan pagu PHLN akibat luncuran dan percepatan penyelesaian pekerjaan;
  4. Perubahan pagu dana pada PT Non BHMN yang bersumber dari PNBP;
  5. Perubahan sepanjang masih dalam satu provinsi/Kab/Kota sepanjang bukan Dekon/TP;
  6. Perubahan antar provinsi/Kab/Kota untuk kegiatan operasional;
  7. Perubahan pagu PHLN akibat perubahan kurs sepanjang kontrak telah ditandatangani.
Sedangkan beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan revisi diantaranya :
A) Pengurangan untuk
  1. belanja mengikat (0001 dan 0002) kecuali memenuhi kegiatan operasional;
  2. alokasi dana untuk membayar tunggakan;
  3. RM pendamping PHLN;
  4. dana kegiatan multi years;
  5. alokasi dana pada rincian kelompok pengeluaran/Sub Kegiatan/Kegiatan yang telah dikontrakkan dan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
B) Penggunaan dana hasil optimalsisasi untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor dan pembayaran honor-honor.

Dalam PMK ini diatur pula kewenangan pelaksanaan revisi yaitu DJA, Ditjen Perbendaharaan dan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan PMK ini diharapkan pelaksanaan/mekanisme revisi anggaran dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih dan yang jelas memiliki dasar hukum yang kuat. (TS)

Lampiran File :
Peraturan Menteri Keuangan No.46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008

4/3/2008 11:41:40 AM




Liputan


Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Perbaikan Kualitas Penganggaran Melalui Implementasi Standar Biaya



Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya



Tim Baru Untuk Kinerja Lebih Baik



Mudahnya Pembayaran/Penyetoran PNBP secara Elektronik



Pembekalan Aplikasi Modul Custom Web (Revisi Anggaran)



Lebih Mudah, Murah dan Cepat



Hal-Hal Yang Baru dalam Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014



Sederhana Tapi Akuntabel



Sistem Baru Yang Memberikan Harapan Baru



Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2014



Menyongsong Sistem Baru untuk Penyetoran Penerimaan Negara



Momentum Perubahan untuk Mewujudkan Penganggaran yang Efisien



Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2014



Tambahan/Perubahan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011