Sabtu, 20 September 2014




PMK Revisi Rincian ABPP & Perubahan DIPA TA 2008 Telah Terbit




Revisi DIPA TA 2008 saat ini telah memiliki payung hukum. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan akhirnya tuntas juga penyusunan PMK Revisi DIPA 2008. Pada tangga 31 Maret 2008 Menteri Keuangan telah menandatangani PMK revisi Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008.

Lahirnya PMK ini merupakan langkah maju dalam upaya penyusunan dasar hukum revisi DIPA. Sebagaimana diketahui pada TA sebelumnya bahwa PMK revisi mendasarkan pada 2 dasar hukum Nomor 137/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2007 dan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA TA 2007. Dengan lahirnya PMK ini maka dasar hukum dalam melakukan revisi DIPA hanya satu.

Hal-hal mendasar yang tertuang dalam revisi ini diantaranya :
Lingkup Revisi Rincian ABPP :
  1. Pergeseran Anggaran belanja (antar unit/bagian anggaran, antar kegiatan, sub kegiatan);
  2. Perubahan sumber dana yang berasal dari PNBP;
  3. Perubahan pagu PHLN akibat luncuran dan percepatan penyelesaian pekerjaan;
  4. Perubahan pagu dana pada PT Non BHMN yang bersumber dari PNBP;
  5. Perubahan sepanjang masih dalam satu provinsi/Kab/Kota sepanjang bukan Dekon/TP;
  6. Perubahan antar provinsi/Kab/Kota untuk kegiatan operasional;
  7. Perubahan pagu PHLN akibat perubahan kurs sepanjang kontrak telah ditandatangani.
Sedangkan beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan revisi diantaranya :
A) Pengurangan untuk
  1. belanja mengikat (0001 dan 0002) kecuali memenuhi kegiatan operasional;
  2. alokasi dana untuk membayar tunggakan;
  3. RM pendamping PHLN;
  4. dana kegiatan multi years;
  5. alokasi dana pada rincian kelompok pengeluaran/Sub Kegiatan/Kegiatan yang telah dikontrakkan dan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
B) Penggunaan dana hasil optimalsisasi untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor dan pembayaran honor-honor.

Dalam PMK ini diatur pula kewenangan pelaksanaan revisi yaitu DJA, Ditjen Perbendaharaan dan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan PMK ini diharapkan pelaksanaan/mekanisme revisi anggaran dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih dan yang jelas memiliki dasar hukum yang kuat. (TS)

Lampiran File :
Peraturan Menteri Keuangan No.46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008

4/3/2008 11:41:40 AM




Liputan


Meningkatkan Kualitas Analisis Laporan Keuangan



Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN



Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan dan Pagu PNBP



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014



Perencanaan Keuangan utk Profesionalisme Pegawai DJA






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011