Jumat, 25 Juli 2014

Klik di sini untuk mengunduh materi Sosialisasi PMK Petunjuk Penyusunan-Penelaahan dan Aplikasi RKAKL 2015 (Dhanapala Ballroom, 8 Juli 2014) ### Kemenkeu akan mencanangkan "Hari Kualitas Pelayanan Publik Indonesia" tanggal 18 Juli 2014 pukul 08.00 di Aula Mezanine Gedung Djuanda I, Klik di sini Untuk melihat Videostreaming Acara Tersebut




Mencermati Pos PNBP dlm LKPP




Pendahuluan

Membaca judul di atas, barangkali terbersit pertanyaan dalam benak kita dalam bentuk perkiraan atau pos yang bagaimanakah PNBP disajikan dalam LKPP? Sekilas kita akan menduga bahwa sesuai dengan namanya 'penerimaan', maka pos PNBP tentu tidak akan jauh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengingat sebagai salah satu penerimaan negara yang cukup prospektif, PNBP menjadi satu dari sekian pos dalam LKPP yang dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah kepada DPR. Namun demikian, PNBP juga menjadi salah satu unsur aset dalam Neraca (dalam bentuk piutang) yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pusat per tanggal tertentu. Pertanyaan berikutnya yang mungkin terlintas adalah bagaimana jenis PNBP yang sangat variatif tersebut disajikan secara ringkas baik dalam LRA maupun Neraca, tanpa menghilangkan esensi dari tujuan penyajian laporan keuangan itu sendiri.

Diperlukan kejelian dan kecermatan dalam mengamati unsur-unsur laporan keuangan pemerintah yang terkait dengan PNBP. Terdapat dua alasan mengapa kita perlu mencermati pos PNBP dalam LKPP. Pertama, sebagian diantara kita mungkin masih awam tentang istilah basis atas pengukuran dan penyajian unsur-unsur dalam LKPP yang tidak hanya berkiblat pada basis kas (cash basis), namun mulai beranjak pada basis akrual (accrual basis), atau yang lebih kita kenal dengan cash towards accrual. Alasan kedua, terdapat beberapa jenis laporan keuangan pemerintah di samping LRA dan Neraca, yang memerlukan kemahiran tersendiri untuk menginterpretasikan angka-angka yang tersaji di dalamnya. Istilah basis kas dan akrual yang kurang membumi serta minimnya pengetahuan kita akan jenis pelaporan keuangan pemerintah sedikit banyak akan menggiring analisis kita kepada kesimpulan yang salah. Tulisan berikut berupaya mendiskusikan kedua isu tersebut di samping memberikan alternatif solusi atas kesulitan dalam memahami informasi yang berkaitan dengan pos PNBP dalam LKPP.

Basis Kas dan Akrual

Sebagaimana kita ketahui bahwa basis kas mengindikasikan pengakuan sebuah transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan dilakukan pada saat uang kas diserahterimakan oleh para pihak atau entitas yang membuat komitmen. Sebaliknya, basis akrual tidak mensyaratkan uang kas terlebih dahulu untuk mengakui terjadinya sebuah transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan, melainkan lebih berfokus pada kapan timbulnya hak atau kewajiban satu pihak atas pihak atau entitas yang lain.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek pelaporan keuangan dalam LKPP mulai dari perumusan konsep atau filosofi yang mendasari penyajian laporan keuangan sampai pada pos-pos atau unsur-unsur yang dimuat dalam LKPP. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menegaskan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA. Sementara itu, basis akrual digunakan untuk mengukur dan menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Konsep inilah yang saat ini lebih kita kenal dengan cash towards accrual.

Berdasarkan konsep tersebut, pendapatan negara diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja negara diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara. Selain kedua laporan dimaksud, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai bentuk pertanggunjawaban keuangan negara kepada DPR, presiden menyampaikan laporan keuangan yang setidak-tidaknya mencakup LRA, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian, basis kas juga secara otomatis digunakan dalam penyusunan LAK, sementara CaLK antara lain berfungsi sebagai penjelasan atas rincian pos-pos yang dimuat baik dalam LRA, Neraca, maupun LAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam LKPP.

PNBP dalam LKPP

Basis akuntansi dan jenis-jenis laporan dalam LKPP setidak-tidaknya mengarahkan kita pada satu fakta bahwa PNBP yang tersaji dalam LKPP tidak hanya dimuat dalam LRA dan Neraca, melainkan pada dua jenis laporan yang lain yakni LAK dan CaLK. Dalam LRA, PNBP disajikan sesuai dengan klasifikasi PNBP yang diatur dalam UU APBN, yakni : (1) Penerimaan Sumber Daya Alam, (2) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, dan (3) PNBP Lainnya. Penyajian ini, apabila merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS), merupakan penyajian dalam bentuk Mata Anggaran Penerimaan (MAP) tiga digit. Ketiga jenis PNBP di atas, di dalam LKPP disajikan dalam MAP 421, 422, dan 423. Serupa dengan pengelompokan tersebut, LAK menyajikan realisasi PNBP dalam Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Berdasarkan Pernyataan SAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2005, menyebutkan bahwa aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Dengan demikian, informasi tentang PNBP di dalam LAK mengisyaratkan bahwa penerimaan negara di luar perpajakan tersebut merupakan salah satu pendukung kegiatan operasional pemerintah.

Berkaitan dengan rincian jenis PNBP dalam LKPP, CaLK menyajikan realisasi PNBP dari MAP empat digit sampai pada MAP enam digit. Sebagai ilustrasi, Penerimaan Sumber Daya Alam dalam LRA yang disajikan dalam MAP tiga digit, dirinci sebagai berikut :

Tabel 1 : Rincian Jenis PNBP Sumber Daya Alam

Kode MAP
Uraian MAP
421
Penerimaan Sumber Daya Alam
4211
Pendapatan Minyak Bumi
4212
Pendapatan Gas Alam
4213
Pendapatan Pertambangan Umum
4214
Pendapatan Kehutanan
4215
Pendapatan Perikanan

Contoh lain adalah PNBP lainnya yang di dalam CaLK dirinci sebagai berikut :

Tabel 2 : Rincian Jenis PNBP Lainnya

Kode MAP
Uraian MAP
423
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
42311
Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
42312
Penjualan Aset
42313
Pendapatan Sewa
….
….
dst
dst
42347
Pendapatan Lain-lain

Selanjutnya, untuk masing-masing jenis penerimaan di atas, CaLK merinci lebih lanjut dalam MAP hingga 6 digit. Untuk penerimaan sumber daya alam, secara keseluruhan mencakup tidak kurang dari 17 jenis PNBP. Di sisi lain, jenis PNBP lainnya yang dimuat dalam CaLK meliputi lebih dari seratus jenis PNBP yang sebagian besar dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam menjalankan fungsinya masing-masing (penerimaan fungsional).

LRA dan LAK yang menyajikan realisasi PNBP tersebut sama-sama menganut basis kas. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam hal pengelompokan jenis PNBP. Di dalam LRA, jenis PNBP disajikan dalam bentuk Penerimaan SDA, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan PNBP Lainnya. Sementara itu dalam LAK, ketiga jenis PNBP tersebut disajikan dalam Arus Kas Aktivitas Operasi, sementara akun Penjualan Aset yang merupakan PNBP Lainnya disajikan dalam Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan. Dengan demikian, terdapat perbedaan angka realisasi PNBP Lainnya antara yang disajikan dalam LRA dengan yang dimuat dalam LAK, yaitu sebesar angka realisasi Penjualan Aset. Tabel 3 berikut ini memberikan ilustrasi tentang perbedaan penyajian tersebut.

Tabel 3 : Perbandingan Penyajian PNBP dalam LRA dan LAK pada LKPP 2006

PNBP
LKPP
LRA
LAK
Penerimaan SDA
167.473.800.945.318.00
167.473.800.945.318.00
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
22.973.056.234.957.00
22.973.056.234.957.00
PNBP Lainnya
36.503.209.205.596.00
36.467.597.306.379.00
Penjualan Aset
.
35.611.899.217.00
.
.
.
TOTAL
226.950.066.385.871.00
226.950.066.385.871.00

Bagaimana dengan Neraca yang menggunakan basis akrual? Meskipun jumlahnya tidak cukup signifikan dibandingkan dengan total nilai aset dalam LKPP, namun pos piutang PNBP mempunyai peran tersendiri dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sampai saat ini belum ada standar dalam SAP yang secara khusus mengatur tentang piutang. Kendati pun demikian, sebagai komponen aset, piutang dapat didefinisikan sebagai potensi aset (klaim) yang memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan pada satu tahun mendatang. Apabila piutang PNBP tidak disajikan dalam Neraca, maka sekurang-kurangnya terdapat dua implikasi. Pertama, potensi penerimaan negara yang berasal dari PNBP belum teridentifikasi sehingga LKPP tidak sepenuhnya mencerminkan ‘kekayaan’ pemerintah pusat. Kedua, tekanan kepada wajib bayar yang semestinya menyetor PNBP dalam tahun anggaran berjalan sedikit berkurang, mengingat hutangnya kepada negara tidak dilaporkan oleh Pemerintah kepada DPR. Berbeda halnya apabila setiap wajib bayar yang mempunyai tunggakan PNBP tersebut secara rinci dilaporkan oleh Pemerintah dalam Neraca dan penjelasannya (CaLK). Pelaporan tersebut di samping memberikan informasi tentang potensi pendapatan negara, juga dapat memberikan public pressure kepada para wajib bayar untuk segera menyetorkan PNBP pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam Neraca Pemerintah Pusat, Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai aset lancar dibawah Piutang Pajak. CaLK menjelaskan rincian piutang PNBP yang secara garis besar terdiri dari Piutang Kementerian Lembaga (K/L) dan Piutang kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Piutang PNBP yang berasal dari Departemen Keuangan meliputi : (1) piutang denda dan dividen, (2) piutang migas kepada Pertamina, (3) piutang migas kepada KKKS, (4) piutang pungutan ekspor dan (5) piutang PNBP lainnya. Lebih lanjut, CaLK juga mengungkapkan beberapa wajib bayar yang masih menunggak kewajiban PNBP. Contoh: piutang denda dan dividen dirinci lebih lanjut menurut nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih mempunyai kewajiban dividen dan denda (penalti atas keterlambatan membayar dividen dari tanggal jatuh tempo). Demikian juga pungutan ekspor yang memuat secara jelas perusahaan eksportir yang masih belum menyelesaikan kewajiban bea keluar (pungutan ekspor).

Pengungkapan piutang bukan pajak dalam LKPP akan lebih informatif apabila disertai pula dengan usia piutang dimaksud sejak pertama kali ditetapkan sebagai klaim pemerintah kepada wajib bayar. Penulis berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua manfaat atas informasi tentang aging piutang. Pertama, untuk mengetahui masa daluwarsa dari piutang negara apabila di kemudian hari diterbitkan PP yang mengatur tentang penghapusan piutang PNBP. Kedua, usia piutang akan membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui realisasi PNBP dalam LRA apabila basis akrual kelak jadi diterapkan, menggantikan basis kas. Dengan pendekatan akrual tersebut, maka realisasi PNBP tahun anggaran berjalan tidak semata-mata merupakan penjumlahan dari PNBP yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan piutang bukan pajak per 31 Desember pada tahun anggaran yang bersangkutan. Namun, piutang PNBP yang bisa dikelompokkan ke dalam angka realisasi penerimaan tahun berjalan adalah piutang yang timbul pada tahun anggaran yang sama, sehingga akumulasi piutang bukan pajak yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya bukan merupakan realisasi PNBP dengan basis akrual.

Penyajian APBN v.s Sektoral

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa penyajian angka target dan realisasi PNBP dalam LKPP mengacu pada klasifikasi yang dimuat dalam UU APBN. Pertimbangannya antara lain adalah klasifikasi PNBP dalam UU APBN dibuat untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan (stakeholders) terutama pemerintah daerah (pemda) baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk mengetahui bagian DBH yang akan diterima sebagai dana perimbangan. Sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penerimaan sumber daya alam yang ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Namun demikian, hanya jenis PNBP tertentu yang berasal dari sektor-sektor tersebut yang akan dibagihasilkan kepada pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Apabila kita ingin mengetahui jumlah realisasi PNBP yang berasal dari sektor minyak dan gas, kita tidak bisa mendapatkan angka tersebut secara langsung dengan hanya melihat angka realisasi penerimaan sumber daya alam yang disajikan dalam MAP 421. Hal ini karena penyajian angka realisasi dalam MAP 421 hanya memuat jenis PNBP yang berdasarkan UU tentang perimbangan keuangan, akan ditransfer ke daerah. Penerimaan yang dimaksud adalah pendapatan minyak bumi (MAP 421111) dan pendapatan gas alam (MAP 421211). Pendapatan sektor migas yang tidak dimasukkan ke dalam MAP 421 adalah Pendapatan Minyak Mentah Domestic Market Obligation (DMO) dengan MAP 423432 dan Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas (MAP 423439). Kedua jenis pendapatan tersebut merupakan PNBP Lainnya yang disajikan terpisah dari PNBP sumber daya alam. Sebagai ilustrasi, tabel 4 berikut menyajikan perbandingan realisasi PNBP dalam LKPP :

Tabel 4 : Realisasi PNBP Sumber Daya Alam Sektor Migas Tahun Anggaran 2006

(dalam miliar rupiah)
No.
Uraian
MAP
Realisasi PNBP 2006
UU APBN
Sektoral
.
Penerimaan Sumber Daya Alam
.
.
.
1.
Pendapatan Minyak Bumi
421111
125.145,40
125.145,40
2.
Pendapatan Gas Alam
421211
32.940,68
32.940,68
3.
Pendapatan Minyak Mentah DMO
423432
.
7.327,72
4.
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
423439
.
-
.
TOTAL
.
158.086,08
165.413,80
Keterangan :
Sumber Data : LKPP 2006 (audited)
Dalam LKPP 2006, Pendapatan Lainnya dr Kegiatan Hulu Migas dimasukkan ke dlm Pendapatan Minyak Mentah DMO


Berdasarkan tabel 4 di atas, total PNBP yang berasal dari sumber daya alam sektor migas berdasarkan pendekatan sektoral tidak hanya berjumlah Rp158.08 triliun, melainkan Rp165,41 triliun. PNBP sektor migas sebesar Rp158.08 triliun merupakan jumlah yang akan dibagihasilkan antara pemerintah pusat dan daerah dengan proporsi sesuai yang ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004. Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui kontribusi sektor migas terhadap APBN, maka penerimaan yang berasal dari PPh sektor migas sudah semestinya ikut diperhitungkan.

Demikian halnya PNBP dari sektor lain, seperti pertambangan umum dan kehutanan. PNBP sektor pertambangan umum yang disajikan di dalam MAP 4213 hanya meliputi dua jenis penerimaan yaitu pendapatan iuran tetap (land-rent) dan pendapatan royalti batubara. Kedua jenis penerimaan tersebut merupakan PNBP yang akan dibagihasilkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penjualan Hasil Tambang (MAP 423113) merupakan penerimaan sektor pertambangan umum yang dikelompokkan ke dalam PNBP Lainnya dan hanya dialokasikan untuk Pemerintah Pusat. Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN TA 2008, PNBP sektor kehutanan dibagi ke dalam Pendapatan Dana Reboisasi, Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan, dan Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan. Pengelompokan tersebut sejalan dengan klasifikasi jenis PNBP yang berdasarkan UU tentang perimbangan keuangan, akan ditransfer ke daerah sebagai DBH sektor kehutanan. Namun demikian, di dalam LKPP 2006 terdapat jenis PNBP dari sektor kehutanan yang tidak dimasukkan ke dalam dana perimbangan yaitu pendapatan dana pengamanan hutan, pendapatan denda pelanggaran eksploitasi, dan pendapatan iuran menangkap satwa liar. Target penerimaan untuk ketiga jenis PNBP dimaksud tidak tercantum dalam UU APBN 2006. Hal ini konsisten dengan UU APBN 2008, di mana target PNBP sektor kehutanan hanya terdiri dari pendapatan dana reboisasi, pendapatan provisi sumber daya hutan, dan pendapatan iuran hak pengusahaan hutan. Jumlah penerimaan sektor kehutanan di luar ketiga jenis PNBP yang relatif kecil, menurut hemat penulis, menjadi salah satu alasan mengapa angka target PNBP sektor kehutanan yang tidak dibagihasilkan tersebut tidak tertera dalam UU APBN.

Perbedaan angka realisasi berdasarkan klasifikasi UU APBN dan pendekatan sektoral dapat kita lihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 : Realisasi PNBP Sektor Pertambangan Umum dan Kehutanan Tahun Anggaran 2006

  (dalam miliar rupiah)
No.
Penerimaan Sumber Daya Alam
MAP
Realisasi PNBP 2006
UU APBN
Sektoral
.
Pendapatan Pertambangan Umum
.
.
.
1.
Pendapatan Iuran Tetap
421311
171,34
171,34
2.
Pendapatan Royalti Batubara
421312
6.610,03
6.610,03
3.
Penjualan Hasil Tambang
423113
.
0,12
.
Total Pendapatan Pertambangan Umum
.
6.781,37
6781,49
.
.
.
.
.
.
Pendapatan Kehutanan
.
.
.
1.
Pendapatan Dana Reboisasi
421411
1.690,54
1.690,54
2.
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421
575,44
575,44
3.
Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan
42143
112,28
112,28
4.
Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
421441
.
25,61
5.
Pendapatan Denda Pelanggaran Exploitasi
421451
.
2,15
6.
Pendapatan Iuran Menangkap Satwa Liar
42146
.
3,44
.
Total Pendapatan Kehutanan
.
2.378,26
2.409,46
.
TOTAL
.
.
.
  Keterangan :
  Sumber Data : LKPP 2006 (audited)
  Penjualan Hasil Tambang dikelompokkan ke dalam PNBP Lainnya.


Dengan demikian, sekali lagi perlu kita cermati bahwa berdasarkan pendekatan sektoral, PNBP pertambangan umum adalah sebesar Rp6.781,49 miliar, lebih tinggi Rp0.12 miliar dibandingkan dengan angka PNBP pertambangan umum yang akan ditransfer ke daerah sebagai DBH. Untuk penerimaan sektor kehutanan, realisasi PNBP mencapai Rp2,41 triliun, sedangkan yang dibagihasilkan ke daerah, sesuai dengan UU APBN 2006 adalah Rp2,38 triliun, yaitu PNBP yang hanya berasal dari pendapatan dana reboisasi, pendapatan provisi sumber daya hutan, dan pendapatan iuran hak pengusahaan hutan.

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan para pengguna secara umum (general purpose). Informasi yang disajikan kepada stakeholders tersebut barangkali tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap pengguna laporan yang memiliki kepentingan (vested interest) yang berbeda. Apabila para pengguna laporan menginginkan informasi yang bersifat khusus (specific purpose), seperti realisasi PNBP untuk sektor tertentu, maka analisis, ketelitian dan kecermatan dalam membaca LKPP sangat diperlukan agar memperoleh data yang dapat diandalkan. Untuk itu, para pengguna laporan keuangan seyogianya memperhatikan pula informasi yang diungkapkan dalam CaLK beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKPP.
(PW / Dit.PNBP)


3/24/2008 2:18:07 PM




Liputan


Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014



Perencanaan Keuangan utk Profesionalisme Pegawai DJA



Selangkah Lebih Maju Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja



Awal Pembangunan Sistem IT Migas Terpadu



Dari Kampus "Melihat Dari Dekat Praktik Penganggaran"



Peningkatan Kualitas Penganggaran Melalui Penerapan Standar Biaya



Training of Trainer Aplikasi SPAN Hyperion



Nota Keuangan dan RAPBNP 2014



Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Perbaikan Kualitas Penganggaran Melalui Implementasi Standar Biaya






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011