PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Anggaran Pemilu 2009 Dipangkas Rp37,5 Triliun




JAKARTA (Media): Pemerintah akhirnya memangkas anggaran Pemilu 2009 dari Rp47,9 triliun yang diusulkan KPU menjadi Rp10,4 triliun. Ada penghematan Rp37,5 triliun.

"Ini semangatnya efisiensi. Pemerintah punya hitung-hitungan sangat kasar. Anggaran Pemilu 2009 sekitar Rp10,4 triliun," kata Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Achmad Rochjadi.

Dengan demikian, biaya Pemilu 2009 cuma lebih mahal Rp6,4 triliun dibandingkan dengan biaya Pemilu 2004 sebesar Rp4 triliun.

Achmad mengatakan hal itu seusai mengikuti rapat pembahasan anggaran Pemilu 2009 yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, kemarin. Rapat itu juga dihadiri Mendagri Mardiyanto, Menkum dan HAM Andi Mattalatta, dan Kepala Bappenas Paskah Suzeta.

Achmad mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pembahasan RUU Pemilu di DPR. Angka Rp10,4 triliun itu, kata dia, merupakan angka yang dihitung dari asumsi satu tempat pemungutan suara (TPS) bisa menampung 1.000 pemilih. KPU menggunakan asumsi satu TPS sebanyak 300 pemilih.

DPR pun siap bergandeng tangan dengan pemerintah untuk menghemat biaya pemilu. Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan yang dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin, tidak keberatan satu TPS untuk 1.000 pemilih. Prinsipnya, kata dia, memberi kemudahan kepada rakyat menggunakan hak pilih.

Lebih lanjut Achmad menjelaskan, pemangkasan biaya juga dilakukan dengan melakukan efisiensi, misalnya, tidak ada pengadaan kotak suara baru. Cukup menggunakan kota suara sisa Pemilu 2004.

Berdasarkan data KPU, bilik suara Pemilu 2004 yang masih bisa digunakan tinggal 60,04% dari total 2.894.427 kotak suara. Sedangkan kotak suara yang masih layak untuk digunakan masih 73,82% dari total 2.492.463 unit.

Cukup KTP

Menurut Achmad, pemerintah juga mempertimbangkan untuk tidak mencetak kartu pemilih demi efisiensi. Cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Tidak perlu pengadaan kendaraan dinas baru cukup sewa atau biaya transportasi karena diagendakan pemilu hanya selama tiga bulan.

RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan KTP sebagai pengganti kartu pemilih. Ferry menjelaskan, pada 2003 ketika membahas UU Pemilu yang kini berlaku, DPR memutuskan pembuatan kartu pemilih karena administrasi kependudukan belum rapi. Ke depan, kata dia, cukup menggunakan KTP.

Pemerintah, kata Achmad lagi, juga mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah sanksi dan pengawas. Biaya pengamanan pun dipotong. "Karena pengamanan sudah menjadi tanggung jawab Polri, hanya mungkin perlu insentif seperti konsumsi," katanya.

Mendagri Mardiyanto yang ditemui di kantornya juga menjelaskan pokok-pokok pikiran yang disampaikan Depdagri dalam rapat anggaran tersebut. Ia mengatakan pihaknya memberi masukan kepada Wapres bahwa berkaitan dengan jiwa dari RUU Pemilu yang menghendaki anggaran pemilu berasal dari APBN, hendaknya diartikan sebagai adanya bantuan kepada pemerintah di daerah. "Namun, secara teknis nanti tiap daerah juga memerlukan tambahan biaya sesuai kondisi wilayahnya," katanya.

Pekan depan, lanjut Mardiyanto, pemerintah diharapkan sudah bisa menetapkan plafon anggaran untuk pemilu. "Itu bukan berarti kita mengambil alih tugas KPU untuk mengajukan anggaran. Tetapi, memang perlu ditetapkan plafonnya," ujar dia.

Pemerintah daerah pun tidak menganggarkan dana pendampingan Pemilu 2009, karena semua biaya ditanggung APBN. Pemprov DI Yogyakarta, misalnya, sudah menghilangkan pos biaya pemilu dalam APBD. "Semua biaya ditanggung APBN. APBD tidak menyediakan anggaran lagi," kata Kepala Bidang Humas Badan Informasi Daerah DIY Alex Samsuri. (Fud/Faw/HR/AU/P-1)

Media Indonesia/9 November 2007


09/11/2007 10:38:14




Liputan


Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern



Analisa Anggaran Menuju Research Based Policy



Pemna V : Alokasi Anggaran yang Efektif untuk Sektor Pendidikan



Batas Akhir Revisi Anggaran Penyelesaian Kegiatan yang Ditunda Tahun Anggaran 2016



Semarak Gerakan Literasi APBN di Bulan April 2017



Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017



Change Words, Change World



Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS



Memperkaya Khasanah Transparansi APBN dalam Open Budget Survey 2017



Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional



Bedah Buku Parenthink Karya Mona Ratuliu



Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011