Pahami Anggaran Negerimu dalam APBN 2016 (klik disini), --- Download Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2016 disini




Anggaran Pemilu 2009 Dipangkas Rp37,5 Triliun




JAKARTA (Media): Pemerintah akhirnya memangkas anggaran Pemilu 2009 dari Rp47,9 triliun yang diusulkan KPU menjadi Rp10,4 triliun. Ada penghematan Rp37,5 triliun.

"Ini semangatnya efisiensi. Pemerintah punya hitung-hitungan sangat kasar. Anggaran Pemilu 2009 sekitar Rp10,4 triliun," kata Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Achmad Rochjadi.

Dengan demikian, biaya Pemilu 2009 cuma lebih mahal Rp6,4 triliun dibandingkan dengan biaya Pemilu 2004 sebesar Rp4 triliun.

Achmad mengatakan hal itu seusai mengikuti rapat pembahasan anggaran Pemilu 2009 yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, kemarin. Rapat itu juga dihadiri Mendagri Mardiyanto, Menkum dan HAM Andi Mattalatta, dan Kepala Bappenas Paskah Suzeta.

Achmad mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pembahasan RUU Pemilu di DPR. Angka Rp10,4 triliun itu, kata dia, merupakan angka yang dihitung dari asumsi satu tempat pemungutan suara (TPS) bisa menampung 1.000 pemilih. KPU menggunakan asumsi satu TPS sebanyak 300 pemilih.

DPR pun siap bergandeng tangan dengan pemerintah untuk menghemat biaya pemilu. Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan yang dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin, tidak keberatan satu TPS untuk 1.000 pemilih. Prinsipnya, kata dia, memberi kemudahan kepada rakyat menggunakan hak pilih.

Lebih lanjut Achmad menjelaskan, pemangkasan biaya juga dilakukan dengan melakukan efisiensi, misalnya, tidak ada pengadaan kotak suara baru. Cukup menggunakan kota suara sisa Pemilu 2004.

Berdasarkan data KPU, bilik suara Pemilu 2004 yang masih bisa digunakan tinggal 60,04% dari total 2.894.427 kotak suara. Sedangkan kotak suara yang masih layak untuk digunakan masih 73,82% dari total 2.492.463 unit.

Cukup KTP

Menurut Achmad, pemerintah juga mempertimbangkan untuk tidak mencetak kartu pemilih demi efisiensi. Cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Tidak perlu pengadaan kendaraan dinas baru cukup sewa atau biaya transportasi karena diagendakan pemilu hanya selama tiga bulan.

RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan KTP sebagai pengganti kartu pemilih. Ferry menjelaskan, pada 2003 ketika membahas UU Pemilu yang kini berlaku, DPR memutuskan pembuatan kartu pemilih karena administrasi kependudukan belum rapi. Ke depan, kata dia, cukup menggunakan KTP.

Pemerintah, kata Achmad lagi, juga mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah sanksi dan pengawas. Biaya pengamanan pun dipotong. "Karena pengamanan sudah menjadi tanggung jawab Polri, hanya mungkin perlu insentif seperti konsumsi," katanya.

Mendagri Mardiyanto yang ditemui di kantornya juga menjelaskan pokok-pokok pikiran yang disampaikan Depdagri dalam rapat anggaran tersebut. Ia mengatakan pihaknya memberi masukan kepada Wapres bahwa berkaitan dengan jiwa dari RUU Pemilu yang menghendaki anggaran pemilu berasal dari APBN, hendaknya diartikan sebagai adanya bantuan kepada pemerintah di daerah. "Namun, secara teknis nanti tiap daerah juga memerlukan tambahan biaya sesuai kondisi wilayahnya," katanya.

Pekan depan, lanjut Mardiyanto, pemerintah diharapkan sudah bisa menetapkan plafon anggaran untuk pemilu. "Itu bukan berarti kita mengambil alih tugas KPU untuk mengajukan anggaran. Tetapi, memang perlu ditetapkan plafonnya," ujar dia.

Pemerintah daerah pun tidak menganggarkan dana pendampingan Pemilu 2009, karena semua biaya ditanggung APBN. Pemprov DI Yogyakarta, misalnya, sudah menghilangkan pos biaya pemilu dalam APBD. "Semua biaya ditanggung APBN. APBD tidak menyediakan anggaran lagi," kata Kepala Bidang Humas Badan Informasi Daerah DIY Alex Samsuri. (Fud/Faw/HR/AU/P-1)

Media Indonesia/9 November 2007


11/9/2007 10:38:14 AM




Liputan


Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II DJA



Realisasi APBNP Tahun Anggaran 2015



UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



Financial Note and Revised Budget, Fiscal Date 2015



Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016



Buku Informasi APBN 2016



Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di DJA



Buku Informasi APBN 2016 : Untuk Pemahaman Lebih Luas dan Transparansi Anggaran



Penyerahan DIPA di Istana Negara



Buah Dari Gerakan Antikorupsi DJA



15 Desember 2015: Batas Akhir Revisi PNBP



Kemenkeu Selenggarakan Change Agent Sharing Session 2015



Mudahnya Penyetoran PNBP dari Luar Negeri



Sosialisasikan RUU PNBP, Kemenkeu Harapkan Dukungan dan Masukan






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011