Anda sedang mengakses website portal DJA lama, website portal DJA baru cek di sini. Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini.




OPEN BUDGET SURVEY 2019: INDONESIA RAIH PERINGKAT 18 DARI 117 NEGARA






Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia menerima kabar baik terkait transparansi fiskal. Dalam hasil rilisan survei yang dilakukan oleh Open Budget Survey 2019, Indonesia mendapatkan nilai 70 (rata-rata dunia: 45) dari skala 100, naik dari laporan sebelumnya yang hanya mendapatkan nilai 64. Atas peningkatan nilai tersebut, Indonesia berhak berada di peringkat 18 dari 117 negara peserta OBS, di atas negara maju seperti Inggris dan Jerman.

Transparansi fiskal penting kaitannya dalam manajemen dan akuntabilitas fiskal, dimana membuka kesempatan bagi warga negara untuk mengakses informasi tentang anggaran yang mereka butuhkan, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan anggaran. Pemerintah juga dapat memiliki gambaran penuh dan akurat atas keuangan negara serta membantu memperkuat kredibilitas rencana fiskal serta mendukung kepercayaan/persepsi pasar atas kebijakan yang diambil.

Dalam penilaiannya, transparansi fiskal merujuk kepada delapan dokumen penyusunan anggaran meliputi: KEM PPKF (pre budget statement), Nota Keuangan dan RAPBN (proposed Budget), Nota Keuangan dan APBN (enacted budget), Buku Informasi APBN (citizen Budget), Laporan Tahunan (LKPP), Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, dan Laporan Audit BPK. Semua dokumen tersebut harus dipublikasi secara daring, agar masyarakat dapat membaca dan mengetahuinya. Dalam OBS 2019, Indonesia diapresiasi karena dalam Nota Keuangan dan RAPBN telah memberikan data terkait klasifikasi ekonomi serta penambahan informasi terkait utang pemerintah.

Meski Indonesia berhasil memperbaiki nilai dan peringkat untuk transparansi fiskal, beberapa perbaikan masih dibutuhkan. Pemerintah dituntut untuk dapat menampilkan neraca keuangan dan peningkatan informasi risiko fiskal dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selain itu, dalam Buku Infomasi APBN harus ada mekanisme untuk mengindentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan warga negara seperti kuisioner atau umpan balik. Selain transparansi fiscal, dalam OBS 2019 juga menampilkan nilai Partisipasi Publik (nilai 20) dan Budget Oversight (nilai 82). Diharapkan dalam rentang waktu dua tahun sebelum pelaksanaan Open Budget Survey 2021, Kementerian Keuangan bisa meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dengan harapan transparansi fiscal makin berkualitas. (kas)



11/05/2020 13:27:04




Liputan


KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19



STRATEGI APBN DI TENGAH BENCANA COVID-19 DAN RISIKO RESESI EKONOMI GLOBAL



KLARIFIKASI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DITJEN ANGGARAN



MENJAGA DAN MENGELOLA APBN DI TENGAH TEKANAN PANDEMI COVID-19



PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN



PEMERINTAH TAMBAH PENERIMA KARTU SEMBAKO SAMPAI 20 JT PENERIMA



HADAPI DAMPAK COVID PADA SEKTOR INFORMAL, PEMERINTAH TAMBAH KARTU PRAKERJA



PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19



KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011