Jakarta, (27/04) Kemenkeu – Pandemi virus corona (Covid-19) tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menghadapi tantangan berat, pemerintah bersama otoritas keuangan dan otoritas perbankan mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu yang diatur dalam perppu tersebut adalah garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menjalankan amanat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan.

Pada PMK tersebut diatur lebih lanjut terakait penetapan batasan defisit anggaran yakni dapat melampaui 3% PDB selama penanganan Covid-19 dan paling lama hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi maksimal 3% dari PDB yang akan dilakukan secara bertahap.

Penyesuaian juga dilakukan pada besaran belanja wajib (mandatory spending) dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional tanpa mengurangi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Selain itu pemerintah juga melakukan pergesaran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram akibat pandemi covid-19 yang semakin luas persebarannya.

Selain melakukan pergeseran anggaran, Menteri Keuangan juga dapat melakuan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Tambahan alokasi anggaran digunakan untuk : intervensi pananggulangan Covid-19, memperluas jaring pengaman sosial, mendukung industri, serta memulihkan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi Dana Abadi Pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), serta dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN.

Sebagai penambah sumber dana tersebut, pemerintah membiayai pengeluaran APBN dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). SUN dan SBSN dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, Investor Koperasi, dan/atau investor ritel melalui lelang ataupun tanpa lelang. Pemerintah juga menetapkan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari surat berharga negara dan pinjaman.

Selain berfokus pada penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga terus menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan memberikan pinjaman pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemberian pinjaman tersebut dilakukan untuk menangani masalah stabilitas sistem keuangan karena LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal.

Pemerintah Pusat juga terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari BA BUN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan mengurangi dampaknya bagi masyarakat.

Kementerian Keuangan ikut turut serta dalam mempercepat penanganan Covid-19 dengan melakukan penyederhanan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Penyederhanaan tersebut dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

Semoga dengan semua langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya Indonesia dapat melewati Pandemi Covid-19 dengan lebih cepat, tentunya ini dapat terjadi jika semua lini bekerja sama dengan baik. Masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah; Tenaga medis berjuang sekuat tenaga di garis depan; dan pemerintah terus berusaha mencari seolusi untuk keluar dari wabah ini.