Anda sedang mengakses website portal DJA lama, website portal DJA baru cek di sini. Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini.




KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19






Jakarta, (27/04) Kemenkeu – Pandemi virus corona (Covid-19) tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menghadapi tantangan berat, pemerintah bersama otoritas keuangan dan otoritas perbankan mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu yang diatur dalam perppu tersebut adalah garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menjalankan amanat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan.

Pada PMK tersebut diatur lebih lanjut terakait penetapan batasan defisit anggaran yakni dapat melampaui 3% PDB selama penanganan Covid-19 dan paling lama hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi maksimal 3% dari PDB yang akan dilakukan secara bertahap.

Penyesuaian juga dilakukan pada besaran belanja wajib (mandatory spending) dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional tanpa mengurangi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Selain itu pemerintah juga melakukan pergesaran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram akibat pandemi covid-19 yang semakin luas persebarannya.

Selain melakukan pergeseran anggaran, Menteri Keuangan juga dapat melakuan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Tambahan alokasi anggaran digunakan untuk : intervensi pananggulangan Covid-19, memperluas jaring pengaman sosial, mendukung industri, serta memulihkan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi Dana Abadi Pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), serta dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN.

Sebagai penambah sumber dana tersebut, pemerintah membiayai pengeluaran APBN dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). SUN dan SBSN dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, Investor Koperasi, dan/atau investor ritel melalui lelang ataupun tanpa lelang. Pemerintah juga menetapkan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari surat berharga negara dan pinjaman.

Selain berfokus pada penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga terus menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan memberikan pinjaman pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemberian pinjaman tersebut dilakukan untuk menangani masalah stabilitas sistem keuangan karena LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal.

Pemerintah Pusat juga terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari BA BUN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan mengurangi dampaknya bagi masyarakat.

Kementerian Keuangan ikut turut serta dalam mempercepat penanganan Covid-19 dengan melakukan penyederhanan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Penyederhanaan tersebut dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

Semoga dengan semua langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya Indonesia dapat melewati Pandemi Covid-19 dengan lebih cepat, tentunya ini dapat terjadi jika semua lini bekerja sama dengan baik. Masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah; Tenaga medis berjuang sekuat tenaga di garis depan; dan pemerintah terus berusaha mencari seolusi untuk keluar dari wabah ini.


04/05/2020 8:44:53




Liputan


OPEN BUDGET SURVEY 2019: INDONESIA RAIH PERINGKAT 18 DARI 117 NEGARA



STRATEGI APBN DI TENGAH BENCANA COVID-19 DAN RISIKO RESESI EKONOMI GLOBAL



KLARIFIKASI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DITJEN ANGGARAN



MENJAGA DAN MENGELOLA APBN DI TENGAH TEKANAN PANDEMI COVID-19



PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN



PEMERINTAH TAMBAH PENERIMA KARTU SEMBAKO SAMPAI 20 JT PENERIMA



HADAPI DAMPAK COVID PADA SEKTOR INFORMAL, PEMERINTAH TAMBAH KARTU PRAKERJA



PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19



KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011