Anda sedang mengakses website portal DJA lama, website portal DJA baru cek di sini. Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini.




STRATEGI APBN DI TENGAH BENCANA COVID-19 DAN RISIKO RESESI EKONOMI GLOBAL






Pada hari Selasa, 21 April 2020 dilaksanakan Bincang Pagi yang dilakukan secara online terkait dengan Strategi APBN di Tengah Covid-19 dan Resiko Resesi Ekonomi Dunia. Bincang pagi yang merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Anggaran dan Perpustakaan Kementerian Keuangan ini menghadirkan Direktur Jenderal Anggaran, Askolani dan Ekonom Nasional, Chatib Basri. Acara ini diikuti kurang lebih 2.366 peserta dari seluruh Indonesia.

Pandemi COVID-19 semakin luas penyebarannya ke seluruh dunia dengan lebih dari 2 juta kasus dan 170 ribu kematian. Data pada tanggal 20 April 2020 mencatat bahwa di Indonesia terdapat 6.670 orang yang dinyatakan positif COVID-19 yang tersebar di 34 Provinsi. Pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi global di 2020 yang diproyeksi akan terkontraksi. Dampak yang terasa oleh Indonesia antaraa lain: penurunan daya beli masyarakat, penundaan dan penurunan investasi, penurunan ekspor-impor, gangguan kinerja dunia usaha, hingga stabilitas sektor keuangan yang terganggu.

Ekskalasi Pandemik Covid-19 yang sangat cepat membuat pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk mengatasi gangguan kesehatan dan penyelamatan perekonomian. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu No 1 tahun 2020 yang menjadi dasar untuk melakukan pergeseran dan refocussing anggaran serta penyesuaian batasan defisit APBN. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan Pandemik Covid-19 yang tentunya dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

“Perppu tersebut memungkinkan pemerintah mencadangkan dana yang lebih besar untuk penanganan Covid-19 khususnya dibidang kesehatan, kemanusiaan, dan kemudian pada bidang yang terdampak yakni sosial, ekonomi, serta sektor keuangan” , ucap Direktur Jenderal Anggaran, Askolani.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp405,1 T untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. Sejauh ini, stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah jumlahnya sebesar 2,5% PDB Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, terdapat beberapa negara yang lebih besar dukungan fiskalnya yaitu : Australia (10,9% PDB), Singapura (10,9% PDB), Amerika Serikat (10,5% PDB), dan Malaysia (10% PDB). Terdapat juga negara yang dukungan fiskalnya lebih rendah dari Indonesia yaitu : Perancis (2% PDB), Italia (1,4% PDB), Tiongkok (1,2%) dan Spanyol (0,7%). Tentunya tujuan dari dukungan fiskal yang diberikan pemerintah Indonesiat tersebut difokuskan untuk penangangan kesehatan, social safety net masyarakat, dan kestabilan ekonomi.

“Ini yang mohon di pahami bahwa (pandemi) ini bukan hal yang biasa, betul betul extraordinary dan dampaknya kepada dunia, kepada kesehatan, kepada sosial, kepada ekonomi, dan sektor keuangan. Penanganannya juga diupayakan bukan hanya untuk tahun 2020 (jangka pendek) tetapi juga untuk satu atau dua tahun kedepan”. ungkap Askolani.

Jika dibandingkan, kondisi ekonomi saat ini sangat berbeda dengan krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008. Pemerintah dapat relatif lebih mudah dalam mengatasi krisis tersebut dibanding mengatasi pandemik Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan sumber krisis keuangan global pada waktu itu adalah karena Subprime Mortgage dari Amerika yang berdampak pada perdagangan Indonesia. Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal yang difokuskan untuk domestik untuk mendorong daya beli masyarakat sehingga Indonesia termasuk negara yang berhasil tumbuh paling tinggi di dunia.

Tetapi saat ini situasinya berbeda karena pandemi Covid-19 ini merupakan kombinasi demand shock dan supply shock. Demand shock adalah berkurangnya permintaan terhadap produk Indonesia dari Tiongkok dan akan mempengaruhi pendapatan negara. Sedangkan supply shock adalah berkurangnya produk yang diproduksi Tiongkok yang akan mempengaruhi produksi global. Hal tersebut diperparah dengan berhentinya produksi karena pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penularan Covid-19 yang dapat mempengaruhi pasar.

Maka dari itu, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah harus sangat hat-hati dan tidak bisa kita lakukan seperti tahun 2008. Itu sebabnya, yang dilakukan oleh pemerintah dengan Perppu kemarin sudah sangat pas dengan kondisi saat ini”, jelas Chatib Basri

Dengan berbagai kebijakan stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, diharapkan dampak yang dirasakan masyarakat dapat berkurang. Namun, kebijakan tersebut akan lebih optimal untuk menghentikan rantai penyebaran Covid-19 jika masyarakat dapat disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah dengan beraktivitas dirumah dan menjaga jarak aman. (amk)

BINCANG PAGI "Strategi APBN di Tengah Bencana Covid-19 dan Risiko Resesi Ekonomi Global"


21/04/2020 17:26:32




Liputan


OPEN BUDGET SURVEY 2019: INDONESIA RAIH PERINGKAT 18 DARI 117 NEGARA



KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19



KLARIFIKASI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DITJEN ANGGARAN



MENJAGA DAN MENGELOLA APBN DI TENGAH TEKANAN PANDEMI COVID-19



PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN



PEMERINTAH TAMBAH PENERIMA KARTU SEMBAKO SAMPAI 20 JT PENERIMA



HADAPI DAMPAK COVID PADA SEKTOR INFORMAL, PEMERINTAH TAMBAH KARTU PRAKERJA



PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19



KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011