Pada hari Jumat, 17 April 2020 telah dilaksanakan konferensi pers APBN KITA (Kinerja dan Fakta) yang dilakukan secara online terkait dengan Langkah Pengelolaan APBN di Tengah Tekanan Pandemi COVID-19. Konferensi pers kali ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan beberapa Pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan.

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dengan lebih dari 2 juta kasus dan 134 ribu kematian, Amerika Serikat menjadi pusat baru penyebaran COVID-19 dengan total kasus dan kematian terbanyak di dunia. Adapun wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi DKI Jakarta.

Di Indonesia terdapat 5.516 orang yang dinyatakan positif COVID-19 per 16 April 2020 dan tersebar di 34 Provinsi. Adapun, dampak domestik di Indonesia di antaranya adalah penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, angka turis turun hingga 6,800 per hari, pendapatan sektor layanan udara hilang sekitar 207 miliar, impor turun 3,7%, tingkat okupansi hotel turun 50%, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% serta terdapat lebih dari 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan di-PHK.

Pertumbuhan ekonomi global di 2020 diproyeksi terkontraksi. Aktivitas ekonomi di berbagai Negara turun tajam pada bulan Maret 2020, baik manufaktur maupun jasa, hanya tiongkok yang sudah menunjukkan rebound. Hal ini juga mendorong peningkatan pengangguran di hampir seluruh Negara maju dan menekan harga komoditas.

Beberapa kurs mata uang masih melemah terhadap USD. Kinerja ekspor Maret 2020 turun -0.20 persen, dan impor Maret 2020 turun -0.75% seiring pelemahan impor di sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Pendapatan Negara naik 7.7% karena pembayaran dividen BUMN. Sedangkan Belanja Negara tumbuh 0.1%. Realisasi penerimaan APBN 2020 adalah untuk penerimaan pajak akan menghadapi tekanan berat pada bulan selanjutnya karena adanya perlambatan aktifitas ekonomi, pemberian stimulus dan fasilitas serta penurunan harga komoditas. Sedangkan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai masih mampu tumbuh 23.6% di bulan Maret 2020, namun akan mengalami tekanan pada bulan-bulan selanjutnya karena adanya pembebasan dan relaksasi aturan. Tantangan lain juga dihadapi oleh PNBP pada bulan bulan berikutnya karena harga minyak masih rendah dan tidak ada setoran laba BUMN yang signifikan.

Adapun untuk realisasi belanja, Belanja Pemerintah Pusat direlokasi dan difokuskan untuk penanganan wabah COVID-19. Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial menjadi yang terbesar berdasarkan tingkat penyerapan. Secara umum, tingkat penyerapan tahun 2020 lebih baik disbanding periode yag sama tahun 2018 dan 2019.

Realisasi belanja pegawai tumbuh 8% karena kenaikan alamiah, kenaikan gaji pokok, pembayaran tunjangan profesi guru dan tenaga pendidik Non PNS, pembayaran TPG Non PNS untuk guru. Realisasi belanja barang tumbuh negatif, terutama untuk belanja barang perjalanan, operasional lainnya, dan honor kegiatan. Realisasi belanja modal tumbuh 32.1% dibanding tahun lalu karena belanja jalan, irigasi dan jaringan serta peralatan dan mesin. Realisasi belanja bansos tumbuh 27.6% terutama untuk PBI JKN dan bantuan pangan.

Realisasi TKDD di bulan-bulan berikutnya diharapkan dapat dipercepat sejalan dengan perubahan mekanisme penyaluran serta refocusing dan realokasi penyaluran. Refokusing 2% DTU untuk infrastruktur dan DBH CHT agar dapat digunakan untuk penanganan pandemik COVID-19. TKDD mendorong peningkatan pendapatan daerah yang perlu diimbangi dengan peningkatan pelaksanaan belanja daerah.

Sedangkan, realisasi pembiayaan anggaran, hingga akhir Maret, pembiayaan utang mencapai 21.7% dari APBN 2020, namun ke depannya akan mengalami tantangan karena rendahnya likuiditas akibat ketidakpastian dan flight to safe heaven.

Dalam rangka perbaikan kondisi perekonomian serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh pandemik COVID-19. Stimulus pertama adalah melalui belanja untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020 dan stimulus kedua adalah menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor.

Stimulus lanjutan tambahan belanja dan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 dan mencegah krisis ekonomi adalah melalui intervensi penanganan Covid dan bantuan iuran BPJS, tambahan jaring pengaman sosial, dukungan industri berupa stimulus KUR, serta dukungan dunia usaha berupa pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk ultra mikro.

Disisi pengelolaan anggaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan belanja K/L, yaitu dengan dilakukannya pemotongan belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat dan belanja non operasional. Sedangkan belanja modal untuk proyek ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang penyelesaiannya. Sedangkan pemanfaatan dari hasil refocusing digunakan untuk pengadaan sanitizer, masker dan alat pencegahan COVID-19, APD serta bantuan ke masyarakat, pembelajaran online untuk pemberdayaan fakultas terkait serta penguatan faskes/RS yang dikelola K/L. Refokusing dan realokasi juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemotongan TKDD digunakan dan dialihkan untuk penanganan COVID-19 secara terpusat.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat juga kebijakan khusus terkait dengan cukai, yaitu adanya pembebasan cukai alkohol untuk penanganan COVID-19, simplikasi penyerahan dokumen FTA online, relaksasi PPh impor untuk perusahaan KITE, percepatan layanan online untuk penanganan COVID-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE, serta Percepatan logistik dengan sistem MLE.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan penanganan dampak dari apndemi dapat lebih maksimal dan segera dapat memulihkan kondisi baik kesehatan dan daya beli masyarakat maupun kondisi perekonomian secara umum. (sp2d)