Anda sedang mengakses website portal DJA lama, website portal DJA baru cek di sini. Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini.




HADAPI DAMPAK COVID PADA SEKTOR INFORMAL, PEMERINTAH TAMBAH KARTU PRAKERJA






Jakarta, 08/04/2020 Kemenkeu – Wabah COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga memberikan dampak pada aktivitas sektor informal yang tentunya akan menyebabkan terjadinya PHK secara massal dan/atau pekerja akan dirumahkan. Pemerintah yang diwakili Kemenko Perekonomian dengan manajemen pelaksana atau Project Manajemen Office (PMO) yang bertugas menangani Kartu Prakerja telah menyusun mekanisme baru dalam pengelolaan Kartu Prakerja yang nantinya akan digunakan untuk menangani masalah dalam sektor informal tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program kartu Prakerja dengan anggaran yang tadinya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Direncanakan sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena COVID-19 yang akan dibantu oleh program kartu Prakerja. Selain itu, Pemerintah juga berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk menangani para pekerja yang terkena PHK. Melalui BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK) direncanakan bantuan sebanyak 400.000 pekerja. Jadi, paling tidak pemerintah bisa mengcover sampai 6 juta pekerja di tahun 2020 ini.

“Jadi, kami menambahkan dengan sekarang dengan Prakerja 5,6 juta (penerima) dan kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-TK sekitar 400.000 pekerja. Jadi, paling tidak ini bisa sampai 6 juta pekerja yang bisa disupport di tahun 2020 ini untuk menangani dampak COVID-19. Jadi itu yang mungkin kami tambahkan dari skema kolaborasi antara Pemerintah dengan BPJS-TK yang dilakukan saat ini,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani dalam acara Dialogue Kita bertema "Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19" dalam video conference bersama Direktur Perbendaharaan Andin, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Prima Astera pada Rabu (08/04) di Jakarta.

Para peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Selain itu mereka akan mendapatkan manfaat juga dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei. Insentif dan survei akan diberikan setelah program berakhir. Survei dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas pelatihan.

Penerima manfaat dari kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal, pelaku usaha yang terdampak dari pada COVID-19 dengan minimal usianya 18 tahun. Untuk mendapatkan kartu Prakerja, peserta diminta untuk menyampaikan data secara online yang sudah disiapkan oleh PMO. Setelah itu, data akan diverifikasi oleh PMO. Kemudian insentif akan dilaunching dan dilakukan oleh PMO. Selain itu pekerja yang sudah ikut dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang terkena PHK juga akan dibantu oleh BPJS-TK.

“Bantuan Prakerja ini merupakan bentuk bansos lainnya untuk meningkatkan dan menahan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.” Ungkap Askolani. (irf)





08/04/2020 18:45:16




Liputan


OPEN BUDGET SURVEY 2019: INDONESIA RAIH PERINGKAT 18 DARI 117 NEGARA



KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19



STRATEGI APBN DI TENGAH BENCANA COVID-19 DAN RISIKO RESESI EKONOMI GLOBAL



KLARIFIKASI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DITJEN ANGGARAN



MENJAGA DAN MENGELOLA APBN DI TENGAH TEKANAN PANDEMI COVID-19



PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN



PEMERINTAH TAMBAH PENERIMA KARTU SEMBAKO SAMPAI 20 JT PENERIMA



PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19



KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011