Anda sedang mengakses website portal DJA lama, website portal DJA baru cek di sini. Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini.




PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19






Jakarta, 6 April 2020. Dengan adanya pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, pemerintah menetapkan perubahan atas Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020, yang meliputi: i) Anggaran Pendapatan Negara; ii) Anggaran Belanja Negara; iii) Surplus/ defisit anggaran; dan iv) Pembiayaan Anggaran. Perubahan Postur dan Rician APBN 2020 ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2020.

Anggaran Pendapatan Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp2.233 triliun berubah menjadi Rp1.760 triliun. Anggaran Pendapatan Negara ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.462 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp297,75 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp498,74 miliar.

Sementara itu, Anggaran Belanja Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp2.540,422 triliun mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.613,8 triliun. Anggaran Belanja Negara ini terdiri dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) sebesar Rp1.851,10 triliun (termasuk di dalamnya tambahan belanja untuk penanganan pandemic COVID-19 sebesar Rp255,110 triliun), serta Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperkirakan sebesar Rp762,718 triliun.

Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara di atas, diperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp852,935 triliun atau 5,07% terhadap PDB, sehingga untuk Pembiayaan Anggaran dari semula diperkirakan sebesar Rp307,225 triliun berubah menjadi Rp852,935 triliun.

Struktur Anggaran Pemerintah Pusat (ABPP) diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan pandemic COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Selain itu, untuk Anggaran Belanja TKDD, pemerintah telah menentukan bahwa Anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain sebagai dana jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.

Dengan adanya perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini, Anggaran Pendidikan juga mengalami penyesuaian untuk memenuhi mandatory spending. Anggaran Pendidikan ini termasuk di dalamnya Dana Abadi Investasi pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp29 triliun untuk pengembangan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi.

Dalam Peraturan Presiden ini, diatur bahwa perubahan anggaran pada ABPP akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang meliputi :
  1. pergeseran pagu anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan,
  2. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum,
  3. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam,
  4. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
  5. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam,
  6. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada kementerian negara/lembaga tertentu,
  7. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2019,
  8. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date,
  9. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya,
  10. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional, badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs,
  11. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 2019 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri,
  12. perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan,
  13. pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam,
  14. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnypppa) untuk pemberian bantuan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi,
  15. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08,
  16. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antar program dalam satu Bagian Anggaran,
  17. pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional,
  18. pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible expenditure) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hi bah luar negeri,
  19. pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga,
  20. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dan
  21. pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi.


Begitu juga perubahan rincian anggaran TKDD, akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang meliputi :
  1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/ atau penerimaan negara,
  2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan,
  3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/sub bidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak,
  4. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah,
  5. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum,
  6. Penyesuaian alokasi Dana Desa,
  7. Pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
  8. Perbaikan data dan salah hitung.


Selain perubahan anggaran ABPP dan TKDD di atas, Perpres juga mengatur bahwa Menteri Keuangan menetapkan perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:
  1. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan,
  2. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2019 yang tidak terserap,
  3. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
  4. pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah closing date.


Selanjutnya, Perpres ini menetapkan bahwa Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan rincian Pembiayaan Anggaran termasuk perubahannya menjadi dasar penyusunan dan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Adapun rincian perubahan postur APBN tahun 2020 selengkapnya tersaji di dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. (and)

  1. Perpres Nomor 54 Tahun 2020
  2. Lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2020




06/04/2020 20:47:02




Liputan


OPEN BUDGET SURVEY 2019: INDONESIA RAIH PERINGKAT 18 DARI 117 NEGARA



KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19



STRATEGI APBN DI TENGAH BENCANA COVID-19 DAN RISIKO RESESI EKONOMI GLOBAL



KLARIFIKASI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DITJEN ANGGARAN



MENJAGA DAN MENGELOLA APBN DI TENGAH TEKANAN PANDEMI COVID-19



PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN



PEMERINTAH TAMBAH PENERIMA KARTU SEMBAKO SAMPAI 20 JT PENERIMA



HADAPI DAMPAK COVID PADA SEKTOR INFORMAL, PEMERINTAH TAMBAH KARTU PRAKERJA



KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011