Anda sedang mengakses website portal DJA lama, website portal DJA baru cek di sini. Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini.




PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.






Pada hari Rabu, 1 April 2020 telah dilaksanakan konferensi pers yang dilakukan secara online terkait dengan Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi COVID-19. Konferensi pers kali ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Topik konferensi pers kali ini adalah terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Fokus Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah untuk merespon situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia dan banyak negara di dunia yang berhubungan dengan penyebaran COVID-19.

“Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini COVID telah menyebar di lebih dari 220 negara dan telah menyebabkan krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan. Hal yang dilakukan oleh Indonesia dan banyak pemerintahan lain di dunia adalah bagaimana memitigasi ini untuk tidak banyak pengaruhnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan” ucap Sri Mulyani

Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan telah memonitor sejak awal tahun mengenai merebaknya COVID-19 ini. Reaksi dari sisi ekonomi terutama di pasar keuangan menimbulkan gejolak volatilitas yang luar biasa.

Berbagai lembaga keuangan internasional telah menyampaikan prediksinya. IMF menyebutkan bahwa COVID-19 ini menyebabkan ekonomi dunia yang sebelumnya diprediksi tumbuh di atas 3% akan masuk ke dalam resesi atau pertumbuhan negatif. Sementara JP Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi global di angka negatif 1,1%, dan prediksi dari The Economist Intelligent Unit mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini adalah negatif 2,2%.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa konferensi pers kali ini akan menyampaikan assessment dari dampak ekonomi yang menyebabkan KSSK harus meningkatkan respon untuk membuat pemerintah lebih siap menghadapi dampak dari COVID-19 ini.

“Hal ini juga dibahas dalam pertemuan G-20 antara Menteri Keuangan negara-negara anggota, Gubernur Bank Sentral, juga seluruh G-20 leader, semuanya mengatakan bahwa suasana ini adalah extraordinary yang juga membutuhkan action yang extraordinary, yang tak akan dilakukan pada situasi normal. Berbagai negara telah meluncurkan kebijakan yang extraordinary, yang merupakan gabungan dari paket kebijakan fiskal, moneter, dan relaksasi di sektor keuangan.” tutur Sri Mulyani.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa untuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19, pemerintah juga melihat ancaman pada masyarakat. QSelain itu berdasarkan estimasi-estimasi yang dibuat, menunjukkan bahwa kenaikan penularan COVID-19 ini masih akan melonjak di bulan-bulan mendatang. Situasi ini membuat Presiden meminta KSSK menyusun skenario untuk menghadapi ini mulai dari yang buruk sampai dengan yang terburuk.

Dari sisi APBN sendiri, telah dilakukan berbagai langkah awal dalam menghadapi COVID-19. Pada bulan Januari telah diperkirakan bahwa dampak dari virus COVID-19 hanya pada sektor pariwisata. Oleh karena itu pemerintah telah melakukan langkah dengan memberi stimulus terutama kepada daerah terdampak penurunan kunjungan wisata. Langkah ini ternyata menjadi kurang relevan, sehingga kemudian pemerintah menyampaikan stimulus selanjutnya yang berfokus untuk menolong industri manufaktur yang terdampak di sisi supply chain, yaitu import bahan baku yang terhambat karena adanya COVID-19 ini.

“Sekarang kita lihat dampaknya semakin meluas, sehingga stimulus yang kemarin dikeluarkan tidak lagi memadai. Hasil penilaian KSSK memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3% bahkan di skenario yang lebih buruk akan menjadi negatif 0,4%.” Sri Mulyani menambahkan.

Kondisi ini akan menurunkan kegiatan ekonomi yang berpotensi menekan sektor keuangan. Konsumsi rumah tangga akan menurun, sementara produksi UMKM menjadi terganggu sehingga tidak mampu membayar kredit pembiayaan.

Kebijakan stimulus yang dikeluarkan pemerintah selalu merupakan kombinasi dari sektor kesehatan, jaminan sosial, dan menopang sektor ekonomi maupun sektor keuangan agar tidak menular dan tidak menciptakan rantai krisis yang dalam dan berkelanjutan. Kebijakan stimulus fiskal kedua yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menopang sektor manufaktur dirasa tidak lagi mencukupi sehingga diperlukan paket kebijakan yang lebih komprehensif untuk menangani dampak dari COVID-19.

Dalam paket kebijakan sebelumnya telah diatur paket kebijakan untuk refocusing program dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Presiden juga telah membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Selanjutnya Presiden telah menyampaikan untuk mencegah dampak perluasan dari COVID-19 dan perburukan pada sosial ekonomi dan keuangan, maka diterbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang berisi langkah-langkah yang sifatnya extraordinary.

Terkait dengan APBN 2020, terdapat tambahan belanja yang cukup besar yang belum tersedia pada APBN 2020. Untuk intervensi di bidang kesehatan disediakan anggaran Rp75 triliun, untuk meningkatkan dan memperluas social safety net disediakan anggaran Rp110 triliun, untuk melindungi sektor industri disediakan anggaran Rp70,1 triliun, dan masih disediakan cadangan sebesar Rp150 triliun untuk penanganan penjaminan serta restrukturisasi perekonomian Indonesia. Total anggaran yang disediakan pemerintah di atas mencapai Rp405,1 triliun.

Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa dari perekonomian yang menurun tajam maka diperkirakan bahwa pendapatan juga akan menurun, termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP.

“Karena harga minyak saat ini sangat-sangat rendah. Kemarin sempat turun di bawah 20 d1an sekarang dilakukan upaya-upaya sangat serius, semoga berhasil. Saat ini kita menggunakan estimasi harga minyak di atas 60, sekarang sudah berada di kisaran di bawah 30 bahkan saat itu sempat di bawah 20.” tambahnya.

Dengan pendapatan migas dan non migas termasuk PNBP dan juga insentif-insentif pajak yang diberikan serta di dalam perppu diatur penurunan tarif PPh, akan menyebabkan pendapatan negara menjadi turun di 10%. Sementara dari sisi tambahan belanja yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa ada tambahan Rp 250 triliun dan juga pembiayaan ada tambahan Rp150 triliun. Maka dengan semua perhitungan ini diperkirakan bahwa postur APBN pada tahun 2020 akan mengalami defisit hingga 5,07% dari PDB.

Dari sisi tersebut maka perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah ini meminta supaya dilakukan relaksasi terhadap defisit APBN yang diatur di Undang-undang Keuangan Negara. Relaksasi ini diajukan sebanyak 3 tahun, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 sejalan dengan masa pemulihan efek dari COVID-19 ini.

Dengan berbagai kebijakan keuangan negara serta dilengkapi dengan kebijakan di sektor keuangan, diharapkan dapat menghasilkan efek yang positif dan efektif mengantisipasi serta merecovery aspek-aspek yang terdampak oleh pandemi Covid-19 tersebut. (and)



02/04/2020 17:06:21




Liputan


OPEN BUDGET SURVEY 2019: INDONESIA RAIH PERINGKAT 18 DARI 117 NEGARA



KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19



STRATEGI APBN DI TENGAH BENCANA COVID-19 DAN RISIKO RESESI EKONOMI GLOBAL



KLARIFIKASI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DITJEN ANGGARAN



MENJAGA DAN MENGELOLA APBN DI TENGAH TEKANAN PANDEMI COVID-19



PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN



PEMERINTAH TAMBAH PENERIMA KARTU SEMBAKO SAMPAI 20 JT PENERIMA



HADAPI DAMPAK COVID PADA SEKTOR INFORMAL, PEMERINTAH TAMBAH KARTU PRAKERJA



PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19



KAK: KELAS APBN KITA



PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011