Anda sedang mengakses website portal DJA lama, website portal DJA baru cek di sini. Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini.




PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN






Jakarta, (31/3) - Presiden Joko Widodo menyebutkan, saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat. Pademi virus corona (COVID-19) bukan hanya membawa masalah kesehatan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang luas.

“Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan,” ucap Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers, Selasa (31/3), melalui konferensi video, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi menjelaskan Perpu ini menjadi pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.

Presiden menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai sektor, seperti Rp75 triliun di bidang kesehatan, Rp110 triliun perlindungan sosial, Rp70,1 triliun insentif perpajakan stimulus dan kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit, penjaminan pembiayan dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Anggaran bidang kesehatan sejumlah Rp 75 triliun akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

Terkait anggaran Perliindungan Sosial sejumlah Rp 110 triliun difokuskan untuk cash transfer untuk 10 juta PKH, 20 juta Penerima Kartu Sembako, Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK dan pekerja informal. Pembebasan tagihan listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan 450VA, diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 triliun.

Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM, pemerintah mengalokasikan Rp70,1 triliun insentif dan relaksasi perpajakan bagi sektor ekonomi terdampak dan penundaan pembayaran cicilan Kredit usaha rakyat (KUR) dan Ultra Mikro. Rp150 triliun pembiayaan dan jaminan untuk pemulihan dan restrukturisasi kredit terutama bagi UMKM.

Lebih lanjut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas Triple Intervention. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp10 miliar termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun.

Perpu ini juga diterbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya Defisit APBN yang diperkirakan meningkat 5,07% GDP, oleh karena itu diperlukan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3% untuk 3 tahun (2020 sd 2022). Tahun 2023 kembali ke maksimum defisit 3% GDP.

"Saya mengharapkan dukungan dari DPR RI, Perppu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan dan dalam waktu secepat-cepatnya kami akan menyampaikan ke DPR RI untuk mendapat persetujuan menjadi UU," ujar Presiden Joko Widodo. (irf)



01/04/2020 11:51:55




Liputan


OPEN BUDGET SURVEY 2019: INDONESIA RAIH PERINGKAT 18 DARI 117 NEGARA



KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19



STRATEGI APBN DI TENGAH BENCANA COVID-19 DAN RISIKO RESESI EKONOMI GLOBAL



KLARIFIKASI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DITJEN ANGGARAN



MENJAGA DAN MENGELOLA APBN DI TENGAH TEKANAN PANDEMI COVID-19



PELANTIKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN



PEMERINTAH TAMBAH PENERIMA KARTU SEMBAKO SAMPAI 20 JT PENERIMA



HADAPI DAMPAK COVID PADA SEKTOR INFORMAL, PEMERINTAH TAMBAH KARTU PRAKERJA



PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19



KAK: KELAS APBN KITA



PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI HADAPI COVID-19.



TANGGAP COVID-19 UNTUK PEGAWAI DAN STAKEHOLDER DITJEN ANGGARAN



FGD UJI PUBLIK RPP PNBP



SINERGI LEBIH BAIK, TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN



PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGANGGARAN MELALUI SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKINI






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011