Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)






Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bidakara, 10 Desember 2019, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menerima penghargaan tersebut bersamaan dengan penerimaan penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha. "Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung Presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin lebih lanjut mengatakan, Instansi Pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi. "Hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat, berpengaruh pada kepercayaan publik yang berujung pada produktivitas dan daya saing bangsa," jelasnya. Tingginya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN menuntut perbaikan birokrasi. Menurutnya, perbaikan birokrasi ini perlu dilakukan dengan membangun sistem yang baik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, tidak diskriminatif, dan berkualitas. Pembangunan zona integritas ini merupakan usaha yang tepat untuk mendapatkan profil instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. "Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model) pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM," jelasnya.

Animo instansi pemerintah untuk memperoleh predikat WBK/WBBM terus meningkat. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai sebesar 247%. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019. Dari 2.246 unit kerja tersebut, terdapat 507 unit kerja yang berhasil memperoleh penghargaan, terdiri atas 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM. Dari 507 unit kerja tersebut, Kementerian Keuangan berhasil mendominasi dengan 149 unit kerja yang mendapatkan penghargaan, disusul oleh Mahkamah Agung 62 unit kerja, dan Kejaksaan RI 55 unit kerja.



Sebelumnya, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dipilih mewakili DJA sebagai unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: (i) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (ii) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta (iii) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2019 pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang digalakkan sejak Januari membuahkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian memberikan nilai 96,53 dan menyatakan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman memenuhi syarat untuk diberikan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Bekerja sama dengan Sekretariat DJA, proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dari enam komponen pengungkit yang dinilai, empat komponen berhasil meraih nilai sempurna 100%. Selain memperoleh nilai tinggi pada komponen pengungkit, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman juga berhasil melampaui batas minimal penilaian untuk komponen hasil, yaitu memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5.

Selanjutnya, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mengikuti tahap penilaian Reviu oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI yang meliputi Desk Evaluation, Survei Penilaian Komponen Hasil, Verifikasi Lapangan, Panel Penilaian, hingga Penetapan Unit Berpredikat WBK/WBBM.

Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinu dan komprehensif. (fss)



12/12/2019 9:14:10




Liputan


SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011