Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020






Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memprkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya yaitu periode transisi dalam memperkokoh daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun 2036-2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.

Melalui APBN Tahun 2020, Pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradabtasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi laing, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020, kebijakan RAPBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam bentuk program-program prioritas pembangunan, yaitu (1) penguatan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani; (2) penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi; (3) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; (4) penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan (5) reformasi birokrasi.

Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan itu ditujukan untuk memelihara momentum perekonomian yang semakin tumbuh dan menghindari opportunity loss dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBN.

Download:
  1. RUU APBN TA 2020
  2. Nota Keuangan TA 2020
  3. Himpunan RKA K/L TA 2020
  4. Advetorial RAPBN TA 2020


16/08/2019 15:10:43




Liputan


PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020



PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011