Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI






Pada tahun 2019, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dipilih mewakili DJA sebagai unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: (i) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (ii) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta (iii) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2019 pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang digalakkan sejak Januari membuahkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian memberikan nilai 96,53 dan menyatakan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman memenuhi syarat untuk diberikan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Bekerja sama dengan Sekretariat DJA, proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dari enam komponen pengungkit yang dinilai, empat komponen berhasil meraih nilai sempurna 100%. Selain memperoleh nilai tinggi pada komponen pengungkit, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman juga berhasil melampaui batas minimal penilaian untuk komponen hasil, yaitu memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5.

Selanjutnya, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman akan mengikuti tahap penilaian selanjutnya yaitu Reviu oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI yang meliputi:


Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinu dan komprehensif. (fss)


31/07/2019 15:37:29




Liputan


PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020



PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011