Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik




LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik secara langsung maupun tdak langsung akan berpengaruh dalam efektivitas dan efisiensi pembangunan serta legitimasi pemerintah. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan informasi publik adalah keterbukaan informasi publik, partisipasi publik, dan akuntabilitas publik. Hal ini juga berlaku bagi pengelolaan informasi APBN. Skor keterbukaan Informasi APBN Indonesia atau biasa disebut dengan Open Budget Index (OBI) pada tahun 2018 untuk Keterbukaan Informasi Publik sebesar 69 dan skor Partisipasi Publik sebesar 22. Hal ini mendorong DJA untuk melakukan inovasi agar skor OBI dimaksud dapat ditingkatkan.

Desa Pejambon di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 memperoleh penghargaan dalam pengelolaan informasi dana desa terbaik nasional dan pada Open Government Partnership Forum yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Mei 2019 di Canada delegasi Indonesia mendapat kesempatan untuk memresentasikan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada Desa Pejambon.

Hal-hal inilah yang mendorong DJA mengirimkan wakil dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Bojonegoro pada tanggal 20-21 Juni 2019 untuk mempelajari secara langsung sistem pengelolaan informasi dalam pengelolaan dana desa. Hasil kunjungan dimaksud diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan keterbukaan informasi APBN.



SLIP DESA KABUPATEN BOJONEGORO

Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 yang di-launching pada tanggal 20 Juni 2019 bertepatan dengan Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik di Pendopo Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian keterbukaan informasi publik di Bojonegoro telah diterapkan jauh sebelum Perki ditetapkan. Dalam Perki dimaksud diatur rmengenai informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan, pelayanan informasi publik desa, permohonan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik desa, serta koordinasi dan fasilitasi informasi. Secara umum SLIP Desa memiliki kesamaan dengan SLIP pada umumnya tetapi memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, yaitu :
  1. Pengecualian informasi publik desa dibahas dalam musyawarah desa sehingga setiap desa dapat menentukan informasi apa yang dapat dipublikasikan dan yang tidak sesuai kearifan lokal masing-masing desa.
  2. Sengketa informasi publik dilakukan melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi, sehingga tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum
  3. Media atau alat pengumuman / penyampaian informasi yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat desa setempat.


Adapun implementasi keterbukaan informasi publik yang diterapkan Kabupaten Bojonegoro implementasi adalah sebagai berikut :
  1. Hampir seluruh desa telah memiliki website sendiri dan setiap tahapan pengelolaan dana desa dipublikasikan melalui website tersebut, baik mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban sehingga masyarakat dapat secara langsung memonitor pengelolaan dana desa. Sebagai salah satu contoh di Desa Pejambon, Buku Kas Umum dipblikasikan secara real time melalui website. Sedangkan di Desa Kauman setiapa tahapan proyek pembangunan didokumentasikan dan dipublikasikan secara rutin berkala, baik berupa dokumentasi foto, tahapan persentase penyelesaian output, maupun jumlah uang yang telah dikeluarkan.
  2. Untuk menjaring partisipasi publik, dilakukan program-program sebagai berikut :
    1. Diselenggarakannya program “Sambang Desa” , dimana secara rutin bupati dan / atau wakil bupati berkeliling ke desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat desa secara langsung sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan.
    2. Dibuat acara radio dimana secara bergantian pejabat SKPD akan menjelaskan program-program pembangunan berdasarkan hot issue dan memberi kesempatan kepada para pendengar seluas-luasnya untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan secara langsung dan akan dijawab secara langsung pula.
  3. Untuk mengingkatkan gairah perangkat desa untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka informasi yang telah dipublikasikan melalui website tidak perlu lagi dilaporkan secara khusus dalam laporan pertanggungjawaban dana desa ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Setiap desa hanya perlu melaporkan hal-hal yang belum dipublikasikan secara luas.
  4. Dalam memberikan edukasi bagi penyelenggara informasi publik, Kabupaten Bojonegoro menggandeng pihak-pihak terkait sepert SMK Informatika untuk membantu pembuatan design web berbasis open source, ORARI untuk mengedukasi penggunaan perangkat informasi. Dimana pelatihan dilakukan dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki Pemda Bojonegoro sehingga biaya dapat ditekan.


Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro ternyata mendorong masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi lebih dalam pembangunan, antara lain dengan ikut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan desa. Disamping itu legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa juga meningkat.

Ketua Komisi Informasi Publik, dalam sambutannya ketika mengunjungi Desa Pejambon dalam rangka Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 20 Juni 2019, menyatakan bahwa SLIP Desa di Desa Pejambon telah dilakukan sesuai peraturan perundanga-undangan yang berlaku.. Hal ini mendorong desa-desa lain untuk mereplikasi sistem yang telah digunakan di Desa Pejambon.

Dari hasil diskusi seluruh perwakilan Komisi Informasi Publik Daerah seluruh Indonesia dengan perangkat desa di Desa Pejambon diperoleh kesimpulan bahwa sistem informasi pengelolaan dana desa pada Kabupaten Bojonegoro perlu direplikasi untuk diimplementasikan di daerah lain di Indonesia. Disamping itu juga diperoleh kesimpulan bahwa prasyarat keberhasilan dalam pengelolaan keterbukaan informasi adalah sebagai berikut :
  1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melakukan keterbukaan informasi.
  2. Adanya loyalitas dari bawahan untuk melaksanakan komitmen pimpinan.
  3. Adanya sistem yang terintegrasi sehingga keterbukaan informasi berjalan berdasarkan sistem yang dibangun dan tidak tergantung pada seseorang sehingga ketika terjadi pergantian pimpinan sistem akan dapat terus berjalan.

MODIFIKASI SLIP DESA PADA APBN

Sebagaimana hasil kesimpulan pada diskusi Komisi Informasi Publik Daerah seluruh Indonesia, bahwa 3 komponen penting di atas menjadi prasayarat penting dalam keberhasilan pengelolaan informasi publik di desa, maka hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan informasi publik APBN. Akan tetapi pengelolaan informasi publik di desa tidak dapat serta merta direplikasi menjadi sistem pengelolaan informasi APBN. Hal ini dikarenakan kondisi yang berbeda, termasuk banyaknya regulasi-regulasi yang membatasi, khususnya terkait partisipasi publik dalam pengelolaan APBN. Berdasarkan hasil analisa, pengelolaan informasi dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut :
No Program Desa Modifikasi untuk Implementasi Keterangan
1. Pemberian informasi seluas-luasnya melalui website Pemberian informasi APBN telah dilakukan seluas-luasnya. Yang perlu ditingkatkan adalah updating konten sehingga dapat betul-betul real time serta lebih komprehensif. Misal, Peningkatan konten Peta APBN dengan lebih terinci serta adanya link dengan data yang ada pada Kementerian (misal : data anggaran pendidikan di-link-kan dengan Dapodik pada Kemendikbud) Telah tersedia Portal data. Peta APBN.
2. Sambang Desa Mengoptimalkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini dengan perluasan audiens serta program acara.
  1. BGTC dan DJA Menyapa, tidak hanya berisi penyampaian informasi APBN tetapi juga secara khusus dibuatkan sesi pemberian masukan dari para pakar akademisi dari perguruan tinggi serta guru-guru setempat
  2. DIbuat versi lain dari BGTC dan DJA Menyapa dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, dimana disamping dapat disebarkannya informasi APBN secara lebih luas juga diadakan sesi khusus permintaan masukan.
  3. DJA Mendengar, tidak hanya dengan mendengarkan masukan dan keluhan dari K/L tetapi dibuat juga program DJA Mendengar dengan mengundang perwakilan / tokoh masyarakat
Hasil masukan yang diperleh kemudian disarikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang dapat dipergunakan dalam penentuan Pagu, Trilateral Meeting, maupun penelaahan RKA-KL
3. Program Acara radio Mengadakan Program Informasi APBN, baik melalui radio maupun televisi secara rutin yang membahas hot issue dimana masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan, masukan, tanggapan, dan dijawab secara langsung oleh pejabat yang ditugaskan. Dapat juga dalam bentuk talk show dimana perwakilan masyarakat dihadirkan secara langsung di studio
4. Reward penyelenggara informasi Mendorong K/L untuk melakukan keterbukaan informasi dengan mempublikasikan rencana kerja, alokasi anggaran, realisasi real timereward kepada kementerian lembaga yang telah melakukan pengelolaan informasi APBN dengan baik,

#UangKita
#SalamKeterbukaan
#BetterDataIndonesia
#APBNSehat
#WBKDJA
Penulis:
Handojo Wibowo, Ika Ristiananingsih,Retno Wulandari, Kandha Aditya Sandjoyo



02/07/2019 13:14:13




Liputan


PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020



PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011