Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI




"Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today" — (Malcolm X)

Masa depan yang cerah akan menjadi milik mereka yang mempersiapkan dirinya saat ini. Dan, pendidikan merupakan bentuk investasi hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Pendidikan dipercaya dan terbukti dapat meningkatkan status sosial-ekonomi individu. Semua pihak sepakat bahwa setiap individu berhak mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, tanpa melihat latar belakang jenis kelamin, kondisi sosial-ekonomi, suku dan budaya.

Meski setiap individu terlahir sama, namun OECD (2018) mencatat tidak setiap individu terlahir dengan kesempatan yang sama. Ada yang lahir dari keluarga yang mapan, sementara yang lainnya harus bertarung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi lingkungan, iklim, kondisi keamanan yang berbeda juga dapat menyebabkan individu lahir dengan kesempatan yang berbeda pula. Perbedaan endowment ini berpotensi menciptakan ketimpangan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu, yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan kemampuan sosial-ekonomi individu di masa depan. Pada titik inilah, posisi negara menjadi strategis untuk menghadirkan keadilan berupa kesempatan yang sama bagi setiap individu terhadap akses pendidikan di berbagai tingkatan, apapun kondisi yang dimiliki individu tersebut. Hadirnya negara dalam bidang pendidikan merupakan amanat UUD 1945 Pasal 31, dimana "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran".

Dalam sejarahnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Meski beberapa indikator menunjukkan masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Statistik Pendidikan 2018 BPS menunjukkan masih terdapat permasalahan akses, pemerataan dan mutu pendidikan. Walaupun IPM sebagai ukuran untuk melihat aksesibilitas penduduk terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan dari 68.9 (2014) menjadi 70.81 (2017). Namun dari dimensi pendidikan, dunia mencatat Indonesia masih tertinggal, dimana Indonesia berada pada urutan 116 dari 189 negara. Selanjutnya, dari 70 negara yang dievaluasi oleh Programme for Internasional School Assesment (PISA) menunjukkan kinerja akademis anak sekolah usia 15 tahun di Indonesia yang cukup memprihatinkan. Dimana Indonesia berada pada peringkat 62 untuk kategori sains, 63 untuk kemampuan matematika, dan 64 untuk kemampuan membaca. Isu lainnya yang dicatat oleh BPS adalah masih terdapat ketimpangan bidang pendidikan antara desa dan kota, laki-laki dan perempuan, penduduk miskin dan kaya serta antara kelompok rentan.

Mempertimbangkan kondisi di atas, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia seperti pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN setiap tahunnya. Kebijakan strategis ini diimplementasikan antara lain dalam Program Indonesia Pintar yang bertujuan melayani pendidikan merata untuk semua. Selanjutnya pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah meluncurkan program Bidikmisi sejak tahun 2010 dan pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, peserta PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam. PIP ini merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan dikelola oleh Kemenag dan Kemendikbud. Dalam periode 2015, pemerintah melalui Kemenag telah mendistribusikan anggaran rata-rata Rp1,16 triliun/tahun dengan cakupan rata-rata 1,7 juta siswa/tahun. Untuk tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1,48 triliun dengan target sekitar 2,2 juta siswa. Sementara melalui Kemendikbud, pemerintah telah mencairkan anggaran rata-rata Rp9,63 triliun dengan capaian rata-rata 18,65 juta siswa penerima. Kebijakan ini tetap dipertahankan pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran Rp9,627 triliun dengan sasaran sekitar 17,92 juta siswa.

Sementara Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada lulusan SMA atau sederajat dengan kriteria memiliki potensi akademik baik dan tidak memiliki kemampuan ekonomi melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada program studi unggulan. Bantuan ini diberikan selama 8 semester untuk jenjang pendidikan D-IV atau S1; 6 semester untuk D-III; 4 semester untuk D-II dan 2 semester untuk D-I. Selain menanggung seluruh biaya pendidikan, penerima Bidikmisi juga menerima uang saku sebesar Rp 700 ribu per bulan.

Program Bidikmisi yang dikelola oleh Kemenag dan Kemenristekdikti telah menyalurkan anggaran rata-rata sebesar Rp224,15 miliar dengan cakupan lebih dari 25 ribu mahasiswa melalui Kemenag dan Rp3,16 triliun dengan cakupan lebih dari 360 ribu mahasiswa baru melalui Kemenristekdikti dalam kurun waktu 2015-2018. Selanjutnya, tahun 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp430,5 miliar dengan target 39.5 ribu mahasiswa melalui Kemenag dan Rp4,44 triliun dengan sasaran sekitar 431 ribu mahasiswa melalui Kemenristekdikti.

Gambar 1: Alokasi Anggaran dan Cakupan Program PIP dan Bidikmisi



Pemerintah juga secara khusus membentuk LPDP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011, dan kemudian melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. Lembaga ini didirikan untuk menyelenggarakan program beasiswa magister/doktoral untuk putra-putri terbaik Indonesia, pendanaan riset komersial/implementatif untuk mendorong inovasi, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.

Sampai tahun 2017, LPDP mengelola akumulasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dari APBN sekitar Rp31.1 triliun. Dan per 1 Januari 2019, LPDP telah membiayai 20.255 anak negeri untuk dapat melanjutkan pendidikan jenjang pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri serta memberikan pendanaan untuk 124 penelitian. Terakhir, sampai saat ini LPDP telah menghasilkan 7.108 alumni penerima beasiswa S2 dan S3 lulusan berbagai kampus terbaik nasional dan global dengan latar belakang beragam disiplin ilmu yang mengabdi pada ibu pertiwi di berbagai bidang profesi.

Sebagai sebuah investasi, kehadiran negara ini mulai memberi return positif bagi peningkatan kecerdasan anak negeri. Data BPS (2018) menunjukkan Angka Melek Huruf (AMH) 15 tahun ke atas meningkat menjadi 95.66% dengan kenaikan 0.16% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, Angka Keberlanjutan Pendidikan (AKP) juga menunjukkan hal yang positif, dimana AKP ke jenjang SMP sebesar 93.47% dan jenjang SMA sebesar 85.52%.

Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun juga berhasil menurunkan Angka Putus Sekolah tingkat SD pada level 0.51%, SMP 1.67% dan SMA 2.94%. Data Susenas juga menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana tahun 2018 mencapai titik tertinggi pada angka 8.58 tahun. Kemudian, 25% penduduk usia 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan setingkat SMA dan sekitar 8% berhasil menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.

Keberhasilan investasi bidang pendidikan ini juga dapat ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja dari 125.32 juta pada tahun 2014 menjadi 133.94 juta per Februari 2018 atau meningkat sebesar 8.62 juta (6.89%). Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari 118,17 juta orang menjadi 127,07 juta orang pada periode yang sama. Jumlah pengangguran juga berhasil ditekan di bawah 7 juta orang yang merupakan jumlah terendah sejak tahun 2000. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,70% sebesar 7,15 juta orang menjadi 5,13% dengan jumlah 6,87 juta orang.
#UangKita
#BelanjaUangKita
#BelanjaPendidikan
#WBKDJA
Penulis:
Ahmad Irsan A. Moeis dan I Wayan Gede Sukarena

Kontributor Data:
Ali Hamzah dan Siti Habibah

Sumber Data:
BPS
Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu
Education at a Glance 2018, OECD dan LPDP.

Sumber Foto:
Liputan6.com, Media Indonesia, englishforall.id



20/05/2019 13:53:11




Liputan


PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020



PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011