Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




SERI #8: BELANJA PERUBAHAN IKLIM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)




Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di Indonesia dan hampir sebagian wilayah di Indonesia, pada setiap musim kemarau selalu dihadapkan pada permasalahan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kerugian baik sosial, ekonomi, ekologi, penurunan potensi sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, transportasi dan konflik satwa liar akibat rusaknya habitat satwa liar, musnahnya sumber daya genetik, hilangnya sumber mata air bagi masyarakat sekitar hutan, pemanasan global, dan lain sebagainya. Sedangkan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan bagi masyarakat khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), mengganggu jadwal penerbangan dan akhirnya menghambat aktivitas ekonomi. Selain itu, asap yang dihasilkan akibat kebakaran tersebut sampai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sehingga menuai protes dan menimbulkan kerugian. Karena dampaknya yang sangat besar, pengendalian kebakaran lahan dan hutan menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Tanggung jawab dan tugas para pihak terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah diatur dengan beberapa Peraturan Pemerintah antara lain dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap sudah dilakukan secara bersama oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi baik solusi cepat jangka pendek maupun solusi jangka panjang mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan, dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Paradigma baru upaya pengendalian karhutla yang saat ini dikedepankan adalah menitikberatkan kegiatan pencegahan dalam setiap strategi pengendalian karhutla di Indonesia.

Bagaimana Program Tersebut Dilaksanakan

Dalam program ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi melakukan kegiatan pengendalian karhutla dalam hal penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, serta aksi lapangan pengendalian karhutla.
  1. Penguatan kebijakan bidang pengendalian karhutla dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan terkait pengendalian karhutla baik peraturan internal Kementerian LHK maupun perjanjian kerja sama dengan pihak terkait lainnya.
  2. Penguatan kelembagaan bidang pengendalian karhutla dilakukan dengan penguatan daerah operasi (Daops) Manggala Agni di 11 propinsi rawan karhutla, pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) pada kesatuan pengelolaan hutan, pembentukan dan penguatan posko untuk meningkatkan jangkauan kegiatan patroli terpadu, pembentukan posko pencegahan di Daops Manggala Agni, pembentukan satuan petugas karhutla di daerah siaga darurat, serta penguatan posko lapangan memperlancar operasional lapangan Daops Manggala Agni di wilayah kerjanya.
  3. Penguatan Sumber daya Manusia bidang pengendalian karhutla dilakukan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api pada wilayah-wilayah prioritas, pembinaan Masyarakat Peduli Api, pelatihan penanganan karhutla petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan perusahaan, bimbingan teknik pengendalian karhutla, pelatihan bagi TNI dan POLRI sebagai tim inti patroli terpadu, pelatihan penyidik Bareskrim dan POLRI di daerah rawan karhutla, pengenalan dasar pengendalian karhutla kepada pelajar/Generasi Muda, sosialisasi Peraturan Menteri LHK, pelaksanaan uji kompetensi bidang pengendalian karhutla untuk tingkat Manggala Agni, Pelatihan Calon Asesor Bidang pengendalian karhutla, dan penyelenggaraan Training of Fasilitator (TOF) Kepala Regu/ Instruktur Manggala Agni.
  4. Penguatan sarana dan prasarana pengendalian karhutla dilakukan oleh Kementerian LHK melalui Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Cq. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk meningkatkan jangkauan pengendalian karhutla, salah satunya melalui penguatan sarpras bidang pengendalian karhutla hingga tingkat tapak. Pada Tahun Anggaran 2015 sd 2018, Kementerian LHK mengadakan dan melakukan revitalisasi sarana peralatan lainnya yang telah didistribusikan di daerah-daerah rawan karhutla guna menunjang pelaksanaan rencana kerja Manggala Agni dan penguatan satuan petugas desa.
  5. Aksi lapangan pengendalian karhutla melalui koordinasi dan sinkronisasi oleh pihak-pihak yang terkait kegiatan tersebut, monitoring dan deteksi dini titik panas, kampanye penyadartahuan pencegahan karhutla di tingkat nasional dan tingkat provinsi rawan karhutla, patroli pencegahan karhutla yang melibatkan unsur dari anggota Manggala Agni, Babinsa (TNI), Babinkamtibmas (POLRI), Polisi hutan, tokoh masyarakat, dengan sasaran lokasi kegiatan pada desa-desa rawan karhutla, operasi pemadaman darat dilaksanakan oleh Manggala Agni secara mandiri ataupun bersama dengan para pihak terkait secara terpadu, operasi pemadaman udara (water bombing dan hujan buatan) pada lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dengan transportasi darat dan juga pada areal yang sulit sumber air untuk pemadaman, serta penegakan hukum dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.

Kontribusi APBN dalam Mencapai Keberhasilan Program

Kegiatan pengendalian karhutla masih berlangsung sampai dengan sekarang. Anggaran untuk kegiatan tersebut dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim pada Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (5450). Jumlah alokasi anggaran pada kegiatan tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar Rp199 milliar, alokasi anggaran dipusat sebesar Rp92 milliar serta alokasi anggaran di daerah sebesar Rp107 milliar. Pada tahun 2019 ini, jumlah alokasi anggaran adalah sebesar Rp164 milliar.

Dengan jumlah alokasi anggaran sampai dengan tahun 2018, kegiatan pengendalian karhutla telah menghasilkan capaian yaitu penurunan jumlah titik panas dari tahun ke tahun, penurunan luas indikatif karhutla, penurunan status kedaruratan dari 5 Provinsi Status Tanggap Darurat Karhutla pada tahun 2015 menjadi hanya pada tingkat Siaga Darurat Karhutla oleh 6 Gubernur dan 1 Kabupaten di tahun 2018, serta Pemerintah Indonesia mendapatkan citra positif di mata dunia dalam hal pengendalian karhutla.

Kesimpulan

Berdasarkan gambaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uang APBN yang dibelanjakan melalui kegiatan pengendalian karhutla mampu memberikan capaian kinerja yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :
  1. Kejadian karhutla di tahun 2018 tidak menimbulkan asap lintas batas antar negara, sehingga Indonesia tidak menerima protes dari negara sahabat dan meningkatkan citra positif pemerintah Indonesia di dunia Internasional.
  2. Tidak ada provinsi yang menetapkan status tanggap darurat, dengan demikian keberhasilan dalam upaya pengendalian karhutla turut mendukung upaya pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya.
  3. Munculnya modal sosial dari masyarakat yang memberikan dukungan kepada pemerintah secara masiv dalam memobilisasi khalayak luas untuk mendukung upaya pencegahan karhutla di Indonesia.
  4. Pemerintah Indonesia mendapatkan apresiasi di forum-forum internasional atas upaya-upaya dalam pengendalian karhutla di Indonesia.

#UangKita
#BelanjaUangKita
#APBNSehat
#WBKDJA
#BelanjaPerubahanIklim

Penulis:
Heni Sulistyowati dan Rio Bharata

Sumber data:
DJA, Kementerian Keuangan
Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Foto:
Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Video:
Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



06/05/2019 14:02:11




Liputan


SERI #10: BELANJA INDUSTRI 4.0
IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0



KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG



SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI



TRAINING OF TRAINER PENGELOLAAN PNBP SDA NON MIGAS



BLC STANDAR BIAYA UNTUK MENDUKUNG EFIKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGANGGARAN



PEMNA B-CoP SEOUL MEETING



SERI #7: BELANJA KETAHANAN PANGAN
PASAR IKAN MODERN



OPTIMALISASI PENGANGGARAN SATKER DAERAH



FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019



SERI #5: PEMBANGUNAN KUALITAS SDM MELALUI VOKASI



SERI #4: PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #3: JEMBATAN KEREN DARI ACEH SAMPAI PAPUA



TINGKATKAN PEMAHAMAN ANGGARAN MELALUI BIMTEK SEKTORAL






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011