Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




SERI #4: PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN




"Other things may change us, but we start and end with the family."" —Anthony Brandt

Latar Belakang

Quote dari Anthony Brandt di atas menegaskan pentingnya posisi sebuah keluarga dalam kehidupan. Kondisi sebuah keluarga sangat menentukan bagaimana individu bersikap dan bertindak merespon dinamika sosial-ekonomi yang dihadapinya di luar. Sebagai kelompok terkecil dalam tatanan masyarakat, keberadaan keluarga menjadi sangat strategis bagi ketahanan dan kemajuan suatu negara. Dengan kata lain, kesejahteraan keluarga merupakan indikator kemakmuran suatu negara.

Namun, tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi sejahtera. Pemerintah Indonesia sangat menyadari kondisi ini. Data BPS (2017) menunjukkan bahwa per September 2017 masih terdapat 26.58 juta jiwa penduduk yang hidup dalam kemiskinan, angka ini setara dengan 10.12% dari total populasi. Untuk itulah, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak Tahun 2007. Program yang secara global dikenal sebagai Conditional Cash Transfer ini merupakan wujud hadirnya negara bagi keluarga miskin.

PKH bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi. Tujuan ini dicapai melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; peningkatan tingkat pendidikan; dan peningkatan status kesehatan serta gizi para peserta PKH.

Melalui PKH, negara ingin menjamin bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki akses dan dapat memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Sehingga, pemerintah mengarahkan PKH menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang ada.

Definisi dan Cakupan PKH

PKH merupakan program perlindungan sosial berupa bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Pada awal pelaksanaannya (2007), PKH dilaksanakan hanya di 7 Provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur), 48 Kabupaten/Kota, dan melayani 387.928 RTSM. Dan terus ditingkatkan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

Awalnya, PKH juga dilaksanakan dengan basis rumah tangga. Kemudian berubah menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini didasarkan pada kondisi riil masyarakat Indonesia, di mana beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga. Melalui pemahaman bahwa sebuah keluarga terdiri dari orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Maka, keluarga adalah unit yang tepat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga, selanjutnya PKH diberikan kepada KPM. Dan, seluruh KPM dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya.

Data KPM diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, biasanya pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November setelah dilakukan verifikasi terhadap kepatuhan KPM-PKH dalam melaksanakan kewajibannya.

Perlu mendapat perhatian bahwa peserta PKH akan mendapatkan bantuan secara teratur jika secara konsisten memenuhi kewajiban di atas. Sehingga, pengurangan bahkan penghentian bantuan dapat dilakukan jika peserta tidak memenuhi kewajibannya. Hal lainnya adalah bantuan tidak dapat digunakan untuk konsumsi yang merugikan seperti rokok, minuman keras, judi dan lainnya. Secara ringkas mekanisme pelaksanaan PKH dapat disarikan dalam Gambar 1 berikut:



Alokasi dan Realisasi

Alokasi PKH di awal pelaksanaan sebesar Rp843,6 Miliar untuk 500 ribu RTSM. Sejalan dengan peningkatan program perlindungan sosial dan kemampuan keuangan negara maka di tahun 2019 pagu PKH mencapai sebesar Rp34,38 Triliun untuk 10 juta KPM. Terdapat perbedaan pemberian bantuan, tergantung kondisionalitas dari masing-masing KPM dengan rincian:


Keterangan:
  1. Komponen Pendidikan untuk anak SMA/sederajat baru diberikan mliai tahun 2015;
  2. Untuk tahun 2017-2018, bantuan PKH diberikan secara fixed/flat-policy tanpa melihat kondisionalitas KPM PKH dengan nilai bantuan Rp1.890.000,-/KPM/tahun untuk KPM PKH Reglier, sedangkan untuk KPM PKH Akses atau yang memiliki komponen disabilitas/lansia nilai bantuan sebesar Rp2.000.000,-/KPM/tahun;
  3. Bantuan tetap untuk PKH Akses (wilayah sliit terjangkau) sebesar Rp1.000.000,-/KPM/tahun;
  4. Pada TA. 2019, bantuan diberikan sesuai dengan kondisionalitas PKM-PKH dengan nilai bantuan sebesar Rp 1,4 juta- Rp 10,6 juta per KPM/tahun.
Selama kurun waktu 2007-2019, besaran alokasi dan jumlah KPM yang mendapat bantuan PKH dari pemerintah terus meningkat jumlahnya seperti ditunjukkan oleh Grafik 1 berikut:



Kesimpulan

Kajian TNP2K (2017) menyimpulkan bahwa setelah 6 tahun (2007-2013) pelaksanaannya, PKH memberi dampak positif pada berbagai outcomes kejahteraan. PKH berhasil meningkatkan pengeluaran KPM-PKH rata-rata sebesar 4,8%. Selanjutnya, terjadi peningkatan proporsi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan pra kelahiran di fasilitas kesehatan dengan rata-rata sampai 4 kali kunjungan selama masa kehamilan. Kemudian, PKH juga telah meningkatkan kehadiran anak di SD dan SMP. Angka kemiskinan masyarakat juga menunjukkan penurunan dari 11.37% pada tahun 2013 menjadi di bawah 2 digit sebesar 9.82% di tahun 2018, yang merupakan pertama sekali dalam sejarah Indonesia. Penurunan tingkat kemiskinan ini juga diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan di masyarakat yang ditunjukkan oleh penurunan rasio gini dari 0.413 pada tahun 2013 mnejadi 0.389 di tahun 2018 seperti ditunjukkan oleh Grafik 2 berikut:



#UangKita
#BelanjaUangKita
#BelanjaKetahananPangan
#WBKDJA
Penulis:
Ahmad Irsan A. Moeis dan Iwan Untung Martopo

Sumber data:
Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu dan Kementerian Sosial

Foto:
Kementerian Sosial



15/04/2019 12:07:46




Liputan


SERI #10: BELANJA INDUSTRI 4.0
IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0



KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG



SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI



TRAINING OF TRAINER PENGELOLAAN PNBP SDA NON MIGAS



BLC STANDAR BIAYA UNTUK MENDUKUNG EFIKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGANGGARAN



SERI #8: BELANJA PERUBAHAN IKLIM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)



PEMNA B-CoP SEOUL MEETING



SERI #7: BELANJA KETAHANAN PANGAN
PASAR IKAN MODERN



OPTIMALISASI PENGANGGARAN SATKER DAERAH



FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019



SERI #5: PEMBANGUNAN KUALITAS SDM MELALUI VOKASI



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #3: JEMBATAN KEREN DARI ACEH SAMPAI PAPUA



TINGKATKAN PEMAHAMAN ANGGARAN MELALUI BIMTEK SEKTORAL






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011