Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




SERI #2:PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN




#LautMasaDepanBangsa

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan sekitar 2/3 dari seluruh wilayah. Oleh karenanya, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar sebagai modal dasar pembangunan. Sumber daya kelautan yang besar itu membutuhkan pengelolaan yang optimal agar berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nelayan merupakan salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, yang mana profesi tersebut memiliki risiko tinggi yang bahkan dapat mengancam jiwa dan keselamatan saat menjalankan penangkapan ikan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan program pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dalam upayanya menjalankan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

BPAN merupakan bentuk perlindungan Pemerintah kepada Nelayan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan, melindungi kegiatan usaha pengangkapannya, serta membantu nelayan dalam mencapai kesejahteraan. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyebutkan, program asuransi nelayan itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya;
"Selain sebagai bentuk kehadiran negara, asuransi nelayan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada nelayan dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi mereka,".



Adapun beberapa tujuan pemberian BPAN adalah sebagai berikut:
  1. Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan saat melakukan penangkapan ikan;
  2. Menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap pentingnya berasuransi;
  3. Membangun keinginan Nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri;
  4. Memberikan bantuan bagi Ahli Waris; dan
  5. Memindahkan Risiko yang seharusnya ditanggung Nelayan kepada pihak Asuransi.

Siapa yang menerima BPAN?

Dalam program ini, BPAN diberikan kepada nelayan dengan syarat dan ketentuan tertentu (pada gambar). Diantaranya adalah Nelayan kecil dan tradisional, memiliki kartu nelayan, dan berusia maksimal 65 tahun.

Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT). Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Risiko apa yang dijamin?

BPAN dalam programnya menjamin risiko kematian, catat tetap, dan biaya pengobatan nelayan. Apabila nelayan meninggal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di laut, maka akan memperoleh santunan kematian atau santunan kecelakaan.

BPAN diluncurkan pada tahun 2016 dan masih berjalan sampai sekarang. Anggaran untuk program tersebut dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2016 s.d. 2018 adalah sebesar Rp 370 miliar dan telah disalurkan kepada 1.048.177 nelayan.

Pada tahun 2019, jumlah alokasi anggaran BPAN adalah sebesar Rp27 miliar yang akan diberikan kepada 150.000 nelayan.

Kesimpulan

#UangKita yang dibelanjakan melalui program BPAN merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi nelayan sebagai pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu dari tiga pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia. Diharapkan program tersebut mampu memberikan nilai tambah yang positif bagi masyarakat khususnya bagi nelayan dan bagi pemenuhan pangan nasional melalui peningkatan produksi ikan.

#UangKita
#BelanjaUangKita
#BelanjaKetahananPangan
#WBKDJA
Penulis:
Arief Setyo Budi dan Widi Sulistiono

Editor:
Tiara Putri / Markus Haposan

Sumber data:
DJA, Kementerian Keuangan
Ditjen PT, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Foto:
Ditjen PT, Kementerian Kelautan dan Perikanan



25/03/2019 15:47:19




Liputan


PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019



DJA MENYAPA SMA N 17 MAKASSAR



PENGUMUMAN PESERTA TES ONLINE TAHAP 2 OLIMPIADE APBN 2019



DIT. EKONTIM RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



DATE WITH DATA: All You Need is Data



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



SERI #14: BELANJA INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI JEMBATAN GANTUNG JUDESA



DATE WITH DATA



Realisasi Semester I APBN 2019: Kinerja Positif didukung kondisi Ekonomi makro yang stabil



BIMTEK K/L PUSAT BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



Seri #13: Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Publik



BLC EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011