Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA







Seoul, Korea Selatan – Pada saat ini, banyak negara berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Terkait dengan hal tersebut, peran pemerintah daerah menjadi penting mengingat di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, banyak kewenangan yang sudah diserahkan kepada daerah. Kaitan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi inklusif di negera-negara berkembang sampai saat ini belum tereksplorasi secara mendalam. Hal ini memotivasi diselenggarakannya the Roundtable of the Network on Fiscal Relations in Asia (RoNFRA) yang diinisiasi oleh OECD dan KIPF (Korea Institute of Public Finance). Pertemuan pertama dilakukan pada bulan Desember 2017 di Seoul, Korea Selatan dengan mengambil tema Making fiscal decentralization work for inclusive growth in Asia. Adapun pertemuan kedua yang dilakukan pada tanggal 21-22 Februari 2019 mengambil tema Local capacity building and performance improvement for inclusive growth. Pemilihan tema ini didasari pemikiran bahwa kontribusi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan inklusif dipengaruhi oleh kapasitas daerah, misalnya fiskal daerah, sumberdaya manusia, komitmen pemerintah daerah dan DPRD, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelembagaan fiskal, dan lingkungan politik. Kapasitas fiskal sendiri dipengaruhi beberapa faktor, antara lain politik, desain dari transfer ke daerah, dan partisipasi masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara Austria, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Lao PDR, Myanmar, Philipina, Thailand, Mongolia, Nepal, Bangladesh, India, dan Timor Leste. Selain itu turut hadir dalam pertemuan tersebut dari Korea Institute of Public Finance (KIPF), Fiscal Policy Institute, OECD, ADB, dan experts (Paul Smoke dari New York University, Teresa Ter-Minassian, Junghun Kim, Roger Shotton, dan Uyanga Gankhuyag). Adapun delegasi dari Indonesia diwakili oleh pejabat dari Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan, yaitu Heru Wibowo, Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara III, Direktorat Penyusunan APBN, DJA dan Mulyono, Analis Madya Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK. Disamping itu, hadir juga delegasi BKF (Merita Pahlevi, Kepala Seksi Dana Desa dan Perekonomian Daerah, Pusat Kebijakan APBN)

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia mendapatkan kesempatan untuk membagikan pengalaman pelaksanaan dana desa yang disampaikan oleh perwakilan BKF pada hari pertama. Pada hari kedua, perwakilan DJA dan DJPK memaparkan tentang perkembangan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, terutama transfer ke daerah dan dana desa, kebijakan pendapatan berupa peningkatan pendapatan asli daerah melalui penguatan pajak daerah serta kebijakan pengembangan pembiayaan daerah melalui creative financing. Disamping itu, juga disampaikan mekanisme enforcement yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan tata kelola dan pemanfaatan TKDD, antara lain dalam bentuk pemberian Dana Insentif Daerah (DID) dan pengenaan sanksi penundaan dan/atau pemotongan DAU/DBH untuk daerah yang tidak memenuhi belanja wajib serta konversi Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) ke Surat Berharga Negara (SBN) terkait kewajaran penggunaan dana idle di rekening pemda. Di bagian akhir paparan disampaikan permasalahan, tantangan dan peluang perbaikan kebijakan TKDD di Indonesia. Dalam sesi diskusi yang membahas topik dimaksud, peserta diskusi menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal dengan upaya perbaikan yang konsisten dan terus menerus dapat digunakan sebagai referensi bagi negara-negara lain.



12/03/2019 21:10:27




Liputan


SERI #10: BELANJA INDUSTRI 4.0
IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0



KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG



SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI



TRAINING OF TRAINER PENGELOLAAN PNBP SDA NON MIGAS



BLC STANDAR BIAYA UNTUK MENDUKUNG EFIKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGANGGARAN



SERI #8: BELANJA PERUBAHAN IKLIM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)



PEMNA B-CoP SEOUL MEETING



SERI #7: BELANJA KETAHANAN PANGAN
PASAR IKAN MODERN



OPTIMALISASI PENGANGGARAN SATKER DAERAH



FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019



SERI #5: PEMBANGUNAN KUALITAS SDM MELALUI VOKASI



SERI #4: PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #3: JEMBATAN KEREN DARI ACEH SAMPAI PAPUA






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011