Bahan Internalisasi Review Angka Dasar Pagu Indikatif 2020 dapat di-unduh di sini




Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim





Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran bertekad mewujudkan wujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk tahun 2019, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mewakili DJA sebagai unit eselon II yang akan mengikuti Penilaian ZI menuju WBK/WBBM. Sebelumnya, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada tahun 2014 dan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2017 berhasil meraih predikat WBK.

Sebagai salah satu langkah persiapan menghadapi Penilaian ZI menuju WBK/WBBM, pada Jumat, 25 Januari 2019, bertempat di Gedung Sutikno Slamet, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman melaksanakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Dalam kesempatan tersebut, hadir seluruh pejabat dan pegawai pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Mengundang narasumber dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen kemenkeu, Wardjianto (Kepala Bagian Ketatalaksanaan II), sosialisasi tersebut berjalan dinamis degan tingginya antusias para pegawai untuk memahami Pembangunan dan Penilaian ZI menuju WBK/WBBM.



Wardjianto memaparkan seluk beluk Pembangunan dan Penilaian ZI menuju WBK/WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Narasumber juga menyampaikan segudang pengalamannya selama mendampingi unit-unit ataupun satker di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Pembangunan dan Penilaian ZI menuju WBK/WBBM. Narasumber menjelaskan bahwa pemahaman terhadap berbagai aspek penilaian beserta metode penilaiannya akan mempermudah tercapainya predikat WBK/WBBM. Lebih jauh, narasumber menekankan pentingnya kepemimpinan (leadership) dalam proses Pembangunan dan Penilaian ZI menuju WBK/WBBM. Pada tahap pembangunan, pemimpin merupakan role model dalam manajemen perubahan. Pada tahap penilaian, pemimpin dituntut untuk Know Your Employee. Know Your Employee merupakan bagian dari upaya organisasi dalam rangka mencegah terjadinya fraud melalui pengawasan internal terhadap sumber daya manusia yang ada. Selain itu, pemimpin dituntut untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai di tiap tahapannya.

Dalam arahannya, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Made Arya Wijaya menyampaikan bahwa integritas dan profesionalisme selama ini sudah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman oleh segenap pejabat dan pegawai yang ada. Agar predikat WBK/WBBM dapat tercapai, Direktur mendorong pejabat dan pegawai agar berpartisipasi dalam Pembentukan Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM dan penyusunan rencana kerja Pembangunan ZI WBK/WBBM.

Terakhir, lulusan magister dari University of Colorado tersebut berpesan agar keseluruhan proses dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tahun 2019 dapat disukseskan seiring dengan pelaksanaan tugas penyusunan RAPBN TA 2020. (fss)



28/01/2019 11:23:57




Liputan


Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011