PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan







Jakarta - Pembangunan pada tahun 2019 akan difokuskan dan diprioritaskan pada pembangunan/peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setelah keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan sebelum tahun 2019. Fokus dan prioritas yang diletakkan pada pembangunan/peningkatan kualitas SDM pada tahun 2019 tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu “Agenda Pembangunan Nasional Yang Tercantum Di dalam Nawa Cita, di samping juga merupakan tema APBN tahun 2019: “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) SDM”.

Guna menindaklanjuti hal-hal tersebut, salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2019 adalah SDM berkualitas dengan mendorong produktivitas dan daya saing melalui pendidikan, kesehatan vokasional, R&D, serta Iptek, yang hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah bila dibandingkan oleh negara-negara di kawasan. Hal ini terlihat dari struktur tenaga kerja saat ini masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah, yaitu sekitar 60% dengan pendidikan SMP kebawah. Selain itu, Human Capital Index (HCI) Indonesia sebesar 0,53 masih di bawah rata-rata negara kawasan (0,57) serta Skor PISA Indonesia (tes untuk menguji kualitas SDM masih relatif jauh di bawah Vietnam.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2019 tetap dijaga 20% dari APBN yaitu mencapai Rp492,5 triliun, yang antara lain akan diarahkan untuk:
  1. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri.
  2. upaya peningkatan akses dan kualitas antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 19 juta siswa sekolah tingkat dasar hingga tingkat menengah.
  3. percepatan perbaikan sekolah rusak dan pembangunan kelas/unit sekolah baru, laboratorium dan perpustakaan, beasiswauntuk 471 ribu mahasiswa tidak mampu (Bidikmisi) BOS, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan untuk 406 ribu guru, dan pembayaran gaji dan tunjangan guru dan tunjangan dosen.
  4. peningkatan efektivitas penyaluran BOS di 2019 yang didasarkan atas BOS berbasis kinerja dan BOS afirmasi.

Dengan adanya perhatian yang cukup serius dari Pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan/peningkatan kualitas SDM tersebut, Menteri Keuangan “meminta agar dikaji desain besar dana pendidikan”. Disamping itu, Menkeu juga “minta agar Dana Pendidikan dan Dana Kesehatan yang sangat besar tersebut jelas output dan outcomenya”.



Dapat di sampaikan pula bahwa sebenarnya salah satu terobosan yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan/peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan ini, yaitu pada tahun 2019 akan diupayakan dengan mempercepat perbaikan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah oleh Kementerian PUPR, serta pembangunan dan rehabilitasi sarpras yang dialokasikan melalui DAK juga akan mendapatkan supervisi dari Kementerian PUPR.

Kebijakan dan langkah-langkah terobosan tersebut sebagian merupakan tindak lanjut dari hasil kajian PER Tahap I dan PER Tahap II, yang telah diseminarkan pada akhir tahun 2017 lalu. Dimana hasil seminar tersebut telah menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dalam penyusunan anggaran pendidikan, khususnya dalam APBN Tahun 2019.

Hal-hal tersebut merupakan pokok-pokok keynote speech yang disampaikan oleh Direktur Penyusunan APBN sekaligus membuka Seminar Hasil Public Expenditure Review Tahap III Bidang Pendidikan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018. Seminar yang diselenggarakan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan didukung oleh World Bank Jakarta, dihadiri oleh para perwakilan Direktorat Pendidikan dan Agama, Bappenas, Kedeputian II Kantor Staf Kepresidenan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

Seminar yang dimoderatori oleh Bapak Adinugroho Dwiutomo (Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II) diisi dengan paparan hasil kajian PER Tahap III Bidang Pendidikan oleh Javier Luque, Senior Education Specialist, dan Ibu Rythia Afkar, economist, World Bank.

Secara umum, hasil kajian PER Tahap III Bidang Pendidikan mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam sektor pendidikan utamanya dari sisi pendanaan dan manajemen. Selain itu, kajian ini juga memfokuskan pada anggaran Kementerian Agama dalam bidang pendidikan, di mana peran Kementerian Agama dalam bidang pendidikan terbilang unik. Sistem pendidikan Kemenag didominasi oleh swasta, namun hasil pembelajaran madrasah negeri lebih baik dari madrasah swasta di semua mata pelajaran dalam PISA 2015.

Setelah pemaparan kajian oleh PER, para peserta menyampaikan tanggapannya atas paparan tersebut. Para penanggap menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini dan berharap anggaran bidang pendidikan dapat semakin baik pengelolaannya dan berdampak pada peningkatan kualitas SDM. Selain itu, juga para perserta sepakat bahwa setelah perbaikan akses pendidikan dilakukan maka fokus berikutnya bergeser pada peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan telah dilaksanakannya seminar ini, tujuan dari seminar yaitu untuk dapat memperoleh masukan dari unit-unit yang terkait dengan bidang pendidikan dapat tercapai. Masukan-masukan tersebut diharapkan apa yang menjadi temuan dan rekomendasi dari PER Tahap III dapat lebih tajam, konkret, dan operasional.(papbn)



21/12/2018 15:00:50




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011