PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Lokakarya Perencanaan Anggaran







Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, pada hari Selasa (18/12) di aula lantai 20 Gedung Sutikno Slamet membuka dengan resmi Lokakarya Perencanaan Penganggaran. Dalam sambutannya, Dirjen Anggaran menyampaikan tentang peran penting Ditjen Anggaran pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Dalam lokakarya yang dihadiri oleh pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV di lingkungan Ditjen Anggaran, serta para Analis APBN DPR RI tersebut, Dirjen Anggaran juga menekankan beberapa hal yang terkait sinergi DJA dengan DPR RI, antara lain :
  1. Perlunya memperkuat sinergi dengan stakeholder eksternal (BK DPR) dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran;
  2. Peningkatan wawasan terkait kebijakan APBN 2019;
  3. Peningkatan wawasan terkait perencanaan penganggaran sesuai amata PP Nomor 17 Tahun 2017;
  4. Kesempatan untuk kerjasama di masa yang akan datang terutama dalam bidang pengkajian/penelitian terhadap kebijakan fiscal antara analis APBN dengan JFAA;
  5. Peluang kerjasama di bidang data dan informasi, karena anggota DPR akan menggunakan input dari BK DPR sehingga informasi yang disampaikan kepada anggota DPR sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga akan meningkatkan mutu pembahasan anggaran DPR.




Diskusi sesi pertama lokakarya tersebut dimoderatori oleh Made Arya Wijaya, Direktur Anggaran Bidang Ekontim, menghadirkan narasumber Kepala Pusat Kajian Badan Keahlian DPR RI, Asep Ahmad Saefullah dan Analis APBN Ahli Muda Slamet Widodo. Asep Ahmad Saefullah dalam lokakarya tersebut menyampaikan Fungsi Anggaran DPR RI dan Sistem Pendukungnya, sedangkan Slamet Widodo menyampaikan tentang efektifitas penganggaran. Dalam sesi berikutnya, Direktur Penyusunan APBN, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan tentang Kebijakan Fiskal dan Tata Kelola APBN 2019. Dalam paparannya tersebut, Direktur Penyusunan APBN menyampaikan bahwa APBN tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, selain itu APBN adalah merupakan keputusan bersama antara masyarakat, DPR, dan pemerintah. (eds)



19/12/2018 9:53:47




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011