PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP





Palembang - Bertempat di Hotel Arista Palembang Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tema “Era Baru Tata Kelola PNBP”. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan rangkaian sosialisasi UU PNBP yang telah diawali dengan sosialisasi yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2018.



Sosialisasi Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP dihadiri sekitar 200 tamu undangan antara lain dari perusahaan di bidang mineral dan batubara, kehutanan dan perikanan serta dinas terkait di wilayah Indonesia bagian barat.

Rangkaian acara dibuka oleh Sambutan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Taukhid, dan menghadirkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, A. Hafisz Tohir dan Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Robert L. Marbun selaku keynote speaker. Adapun Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Wawan Sunarjo, serta Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Jonson Pakpahan bertindak sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Babel dan Jambi, Taufik.

Dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI antara lain menyampaikan bahwa pengelolaan PNBP masih menghadapi tantangan dan permasalahan, sehingga Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan merasa perlu melakukan revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Adapun Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara dalam kesempatan ini menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para wajib bayar yang selama ini telah berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara sekaligus menguraikan pokok-pokok penyempurnaan dalam UU PNBP.

Acara sosialisasi dilanjutkan dengan paparan narasumber yaitu :
  1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyampaikan pokok-pokok pengaturan dalam UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, serta perubahannya, dan
  2. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara yang menyampaikan topik pengawasan PNBP Mineral dan Batuabara.
Sosialisasi UU Nomor 9 tahun 2018 akan dilanjutkan dengan sosialisasi lanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur sebagai upaya peningkatan pemahaman atas regulasi PNBP yang baru. (aus)



18/12/2018 9:42:59




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011