Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand





Bangkok, Thailand - Suatu negara memiliki beberapa alternatif kebijakan dalam menjaga kesinambungan fiskalnya, antara lain dengan menerapkan fiscal responsibility dan fiscal rules. Topik inilah yang menjadi salah satu topik bahasan dalam Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Budget Community of Practice (B-CoP) Meeting Tahun 2018 di Bangkok, Thailand pada 14 hingga 16 November 2018. Selain itu, dibahas juga topik terkait Oversight of Subnational Spending and Monitoring serta Evaluation of Social Programs.



Mayoritas negara anggota PEMNA berpartisipasi dalam acara tersebut yaitu Korea, Indonesia, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philipina, Thailand, Singapura, Brunei, dan Vietnam. Selain itu, terdapat beberapa perwakilan dari Organisasi International seperti The World Bank, IMF, dan European Union (EU). Dalam PEMNA B-CoP Meeting tahun 2018 ini, delegasi Indonesia dari Ditjen Anggaran diwakili oleh Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara III, Heru Wibowo, Kasi Analisis Ekonomi Makro, Wisynu Wardhana, dan Kasi Penganggaran Risiko Fiskal, Agung Hidayat P. Selain itu turut hadir Kasubdit DAK Fisik I, DJPK, Sandy Firdaus sebagai penyaji terkait topik desentralisasi fiskal. Acara PEMNA B-CoP Meeting tahun 2018 dibuka langsung oleh Budget Director, Budget Bureau Thailand, Mr Dechapiwat Na Songkhla.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia mendapatkan kesempatan untuk membagikan pengalaman dalam menerapkan aturan fiskal. Secara umum disampaikan Indonesia menerapkan 2 aturan fiskal, yang pertama dalam rangka disiplin fiskal (defisit maksimum 3% PDB) dan dalam rangka menjaga kesinambungan pembiayaan (utang maksimum 60% PDB). Yang kedua adalah dalam rangka memastikan investasi publik yaitu pengalokasian anggaran pendidikan minimum 20% dan kesehatan minimum 5% dari anggaran belanja negara. Success story dalam penerapannya di Indonesia adalah munculnya kebijakan belanja yang berkualitas serta creative financing untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan target-target pembangunan nasional yang diharapkan ditengah terbatasnya ruang gerak fiskal. Selain Indonesia, Thailand serta Malaysia juga membagi pengalamannya, dimana Thailand baru saja mengesahkan Fiscal Responsibility Act B.E. 2561 9 aturan fiskal, diantaranya adalah besaran dana kontinjensi, pembayaran cicilan pokok utang, dan jumlah maksimal utang terhadap PDB.

Selanjutnya pada hari kedua topik yang dibahas adalah Oversight of Subnational Spending and Monitoring dan Evaluation of Social Programs. Pada kesempatan kali ini, delegasi Indonesia membagi pengalamannya terkait perkembangan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 dan berbagai upaya koordinasi belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belanja. Negara lain yang turut berpartisipasi dalam sesi ini adalah Vietnam, Myanmar, dan Philipina.

Pada hari ketiga, diselenggarakan PEMNA B-CoP Leadership Meeting, yang antara lain membahas persiapan PEMNA Plenary Meeting tahun 2019 yang direncanakan diselenggarakan di Vietnam, usulan topik jangka menengah untuk dapat dibahas secara berkesinambungan dan lebih dalam, serta rencana suksesi PEMNA B-CoP Chairperson tahun 2019. (papbn)



12/12/2018 11:13:39




Liputan


BELANJA KETAHANAN PANGAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011