Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM




Jakarta - Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2019 adalah “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019, yaitu: pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai perumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga akan menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

Terdapat beberapa kebijakan dan terobosan dalam APBN 2019 yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, diantaranya: penguatan bidang kesehatan melalui program penurunan stunting terintegrasi, penajaman anggaran pendidikan, penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), pooling fund bencana alam, percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, pemberian insentif perpajakan melalui skema perhitungan belanja perpajakan (tax expenditure), dan percepatan pembangunan di tingkat Kelurahan melalui DAU Tambahan.

Pada asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019, hanya nilai tukar rupiah dan lifting minyak yang mengalami perubahan dari asumsi yang diajukan Pemerintah pada RAPBN 2019. Di sisi pendapatan negara APBN 2019 ditargetkan sebesar Rp2.165,1 triliun, meningkat 13,8% dibandingkan dengan outlook APBN 2018. Target penerimaan perpajakan APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp1.786,4 triliun, yang antara lain disumbang dari PPh Migas sebesar Rp894,4 triliun. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tersebut tercatat 15,4%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir (11,1%). Sedangkan PNBP tahun 2019 ditargetkan tumbuh 8,35% dari outlook APBN 2018 menjadi Rp378,3 triliun.

Belanja negara APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun dialokasi untuk Belanja K/L sebesar Rp855,4 triliun, Belanja Non K/L Rp778,9 triliun, dan TKDD sebesar Rp826,8 triliun. Fokus belanja pemerintah dalam APBN 2019 ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanan agenda demokrasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta untuk mengantisipasi risiko bencana. Untuk pertama kalinya di tahun 2019, DAU Tambahan dialokasikan sebesar Rp3,0 triliun untuk mendukung pendanaan bagi 8.212 kelurahan sejalan dengan upaya peningkatan dan perbaikan layanan publik.

Defisit APBN 2019 diperkirakan sebesar Rp296,0 triliun atau 1,84% dari PDB. Kebijakan defisit anggaran ditempuh untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesibambungan fiskal. Pembiayaan anggaran yang berasal dari utang akan dikelola secara hat-hati (prudent) dan produktif sehingga dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya di:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019

Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019

Buku Informasi APBN 2019

Perpres No. 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019


12/12/2018 10:37:00




Liputan


BELANJA KETAHANAN PANGAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011