Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik







Jakarta - Pada hari Kamis ( 22/11), Ditjen Anggaran menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menyongsong Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik Dalam Pemberian Layanan Kesehatan”. FGD ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan penyelesaian kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

PMK ini merupakan suatu langkah terobosan Pemerintah untuk mendudukkan Penyelenggara Jaminan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (persero), PT Asabri (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan penyelenggara lainnya) sesuai peran dan filossofi program yang diselenggarakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana selama ini pelayanan kesehatan oleh Penyelenggara Jaminan tersebut dinilai masih dilaksanakan secara sektoral.

Dalam PMK tersebut antara lain mempersyaratkan kepada para penyelenggara jaminan dan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya agar pelaksanaan koordinasi ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyampaikan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menghadapi masalah bersama.

“Koordinasi lintas instansi itu menjadi sangat penting disini untuk mempertemukan satu langkah yang sangat penting dalam koordinasi dari suatu masalah yg kita hadapi bersama. PMK ini tentunya perlu di-support oleh Bapak/Ibu sekalian”, ungkapnya.

Askolani juga menyampaikan pentingnya koordinasi di bidang kesehatan.

“Intinya satu paket di bidang kesehatan. Ini juga masih bayak tantangan, karena mengkoordinasikan di bidang kesehatan itu tidak mudah. Satu sisi dari sisi demand-nya sangat tinggi. Di sisi lain, tarifnya juga masih belum seimbang dan kita punya target 92 juta yang harus dilayani”, urainya

Untuk memperdalam koordinasi ini, diskusi ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan jaminan Kesehatan, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, PT Jasa Raharja Perwakilan Dokter Okupasi, Perwakilan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, serta Kementerian Keuangan.



Materi yang menjadi topik diskusi dalam PGD ini diantaranya 1) PMK Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan disampaikan oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Didik Kusnaini, 2) Penyiapan Regulasi Mengenai Diagnosa dan Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja yang disampaikan oleh Kasubdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Kementerian Kesehatan, Drg. Dyah Erti Mustikawati, 3) Jasa Raharja disampaikan oleh Direktur Operasional PT. Jasa Raharja Amos Sampetoding. (cys)



23/11/2018 15:44:50




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019



Reformasi Program Pensiun PNS






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011