Bahan Internalisasi Review Angka Dasar Pagu Indikatif 2020 dapat di-unduh di sini




Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik







Jakarta - Pada hari Kamis ( 22/11), Ditjen Anggaran menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menyongsong Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik Dalam Pemberian Layanan Kesehatan”. FGD ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan penyelesaian kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

PMK ini merupakan suatu langkah terobosan Pemerintah untuk mendudukkan Penyelenggara Jaminan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (persero), PT Asabri (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan penyelenggara lainnya) sesuai peran dan filossofi program yang diselenggarakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana selama ini pelayanan kesehatan oleh Penyelenggara Jaminan tersebut dinilai masih dilaksanakan secara sektoral.

Dalam PMK tersebut antara lain mempersyaratkan kepada para penyelenggara jaminan dan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya agar pelaksanaan koordinasi ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyampaikan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menghadapi masalah bersama.

“Koordinasi lintas instansi itu menjadi sangat penting disini untuk mempertemukan satu langkah yang sangat penting dalam koordinasi dari suatu masalah yg kita hadapi bersama. PMK ini tentunya perlu di-support oleh Bapak/Ibu sekalian”, ungkapnya.

Askolani juga menyampaikan pentingnya koordinasi di bidang kesehatan.

“Intinya satu paket di bidang kesehatan. Ini juga masih bayak tantangan, karena mengkoordinasikan di bidang kesehatan itu tidak mudah. Satu sisi dari sisi demand-nya sangat tinggi. Di sisi lain, tarifnya juga masih belum seimbang dan kita punya target 92 juta yang harus dilayani”, urainya

Untuk memperdalam koordinasi ini, diskusi ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan jaminan Kesehatan, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, PT Jasa Raharja Perwakilan Dokter Okupasi, Perwakilan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, serta Kementerian Keuangan.



Materi yang menjadi topik diskusi dalam PGD ini diantaranya 1) PMK Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan disampaikan oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Didik Kusnaini, 2) Penyiapan Regulasi Mengenai Diagnosa dan Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja yang disampaikan oleh Kasubdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Kementerian Kesehatan, Drg. Dyah Erti Mustikawati, 3) Jasa Raharja disampaikan oleh Direktur Operasional PT. Jasa Raharja Amos Sampetoding. (cys)



23/11/2018 15:44:50




Liputan


Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011