Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Reformasi Program Pensiun PNS




Jakarta - "Terkait dengan rencana reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hati tua yang akan mulai diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas terakhir, setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan kita", ujar Pelaksana Tugas Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Made Arya Wijaya mengawali paparannya pada Focus Group Discussion (FGD) Reformasi Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pertama, sudah diberikan arahan bahwa reformasi sistem pensiun dan jaminan hari tua yang baru ini akan mulai diterapkan mulai 1 Januari 2020. Dengan demikin, masih ada waktu satu tahun untuk mempersiapkan segala aspek mengenai reformasi ini khususnya dari sisi dukungan regulasi.


Kedua, sudah diarahkan oleh Presiden terkait bentuk lembaga yang akan mengelola ketika kita melakukan reformasi jaminan pensiun ini. Hal ini sesuai usulan Menteri Keuangan bahwa bentuk kelembagaan sudah disepakati berbentuk BUMN berada pada pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Hal ini ditetapkan mengingat pengelolaan pensiun ini sangat erat kaitannya dan juga punya implikasi yang besar terhadap fiskal.

Ketiga, erat kaitannya dengan pengelolaan ASN. Sebagiamana diketahui bahwa pengelolaan ASN tidak hanya ada di pemerintah pusat tetapi juga di daerah, bahkan lebih banyak yang berada di daerah. Jadi ada keterlibatan pemerintah daerah selaku pemberi kerja untuk ikut mengiur karena yang berkewajiban memberikan iuran tidak hanya pegawai sebagai peserta tapi juga pemerintah selaku pemberi kerja.

Kegiatan FGD dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 17 – 18 Oktober 2018. Pada hari pertama, 5 (lima) pemateri menyajikan paparannya.

Pelaksana Tugas Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran menyampaikan Pokok-pokok reformasi program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil.

Dalam paparannya Made menyampaikan bahwa latar belakang reformasi program pensiun PNS adalah bahwa manfaat pensiun yang diterima pensiunan saat ini tidak memadai untuk membiayai kehidupan yang layak. Selain itu terdapat ketidakharmonisan manfaat pada setiap golongan PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dimana semakin tinggi golongan, proporsi manfaat pensiun terhadap pensiun selama aktif akan semakin kecil.

Adapun tujuan reformasi program pensiun adalah untuk meningkatkan manfaat pensiun yang memadai untuk membiayai kehidupan yang layak dan berkeadilan, mengurangi beban fiskal dalam jangka panjang, dan untuk menjaga konsistensi dalam manajemen ASN perlu melibatkan pemerintah daerah dalam pendanaan program pensiun.

Naraumber kedua, Kepala Subdirektorat Pelaksanan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Akyar Hanafi menyampaikan paparan mengenai Kemampuan fiskal daerah dan dalam membiayai program pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil dari sudut pandang Kementerian Dalam Negeri. Dalam paparannya, Akyar Hanafi menyampaikan bahwa ruang fiskal daerah yang rata-rata berkisar di angka 39% sehingga masih dipandang mampu untuk membiayai kebutuhan iuran pensiun.

Narasumber ketiga, Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Perasuransian Dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhasan menyampaikan Benchmarking dana pensiun swasta dengan pengelolaan pensiun pegawai negeri sipil pasca reformasi, bentuk pengawasan dan pengelolaan investasi. Dalam paparannya, Nurhasan juga menyampaikan peran OJK dalam pengawasna dana pensiun.

Narasumber keempat, Mulyadi Widjaja Phd dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Pasca Sarjana Universitas Indonesia menyajikan paparan mengenai Reformasi Program Jaminan Pensiun dan Program jaminan hari Tua bagi PNS dalam perspektif kebijakan publik. Beberapa hal yang ditinjau adalah reformasi pensiun dari aspek sistem yaitu besar iuran, dasar perhitungan, besar manfaat dan siapa badan penyelenggaranya.

Sementara narasumber kelima, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudan Arif Zakrullah menyampaikan Aspirasi Korpri atas reformasi program pensiun PNS. Zudan menyampaikan harapan dari PNS di bawah naungan Korpri yaitu pensiun yang adil dan layak.


Pada hari kedua (18/10), terdapat tiga materi yang disajikan oleh para narasumber. Pertama, Kepala Sub Direktorat Kekayaan Negara Yang Dipisahkan I, Direktorat Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Nofiansyah, menyampaikan materi dengan tema Bentuk badan Penyelenggara Program pensiun dan jaminan Hari Tua PNS di bawah Kementerian Keuangan. Kedua, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), Harya Narendra, menyampaikan materi dengan tema Mekanisme Proses Pendirian PT SMF- Tata Kelola dan Risiko. Ketiga, Direktur Perencanaan dan Teknologi Informasi PT Taspen, Faisal Rachman menyampaikan materi dengan tema Kesiapan Transformasi PT Taspen sebagai Badan Penyelenggara Program Pensiun dan Jaminan Hari Tua di bawah Kementerian Keuangan.

Dalam dikusi berkembang pemikiran bahwa reformasi pensiun adalah hal yang sangat pentig, yang perlu dijaga antar pegawai, dan perlu melihat kemampuan keuangan daerah secara lebih detail.(cys)



18/10/2018 18:53:20




Liputan


Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011