Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP




Jakarta – “Kita bisa melihat bagaimana sangat pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melihat semua kinerjanya mulai dari mereviu perencanaan belanja, mengawasi aset, pengelolaan perpajakannnya, PNBP-nya, mengawasi belanjanya sampai laporannya”, urai Direktur Jenderal Anggaran Askolani pada Rapat Koordinasi Nasional APIP hari Kamis (27/9) di Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.

Askolani juga menyampaikan bahwa APIP harus memantau, memitigasi kelemahan/kesalahan pengelolaan anggaran pada K/L agar tidak menjadi temuan BPK sebelum itu selesai di ujung tahun.

“Saya kain kolaborasi ini akan sangat membantu peningkatan kinerja semua KL, merencanakan belanja dengan baik, memungut PNBP dengan tepat, melaporkan dengan tepat, dan meminimalkan, kalau bisa tidak ada kelemahan dalam pengelolaan semua aspek di semua KL”, ungkap Askolani.


Di sisi PNBP, Askolani menguraikan bahwa pada RAPBN 2019, dari target penerimaan negara sebesar 2.142 triliun, taret PNBP adalah sebesar Rp361 triliun (16,9% dari total penerimaan negara). Salah satu kelemahan pengelolaan PNBP adalah pungutan yang belum memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

Kelemahan pengelolaan PNBP ini yang selalu menjadi temuan berulang BPK. Misalnya mulai dari tahun 2013 temuannya adalah PNBP-nya terlambat/belum disetor oleh KL, PNBP-nya kurang/tidak dipungut oleh KL, terindikasi setorannya fiktif, digunakan langsung oleh satker.

Temuan berulang BPK ini selain menjadi tanggung jawab KL juga menjadi tanggung jawab APIP untuk meminimalkan atau menghilangkan temuan-temuan ini. APIP mempunyai peran untuk mengawasi belanja PNBP, belanja rupiah ataupun belanja PHLN. Tugas APIP yang harus sudah dilaksanakn saat ini adalah dalam penyusunan perencanaan belanja KL tahun depan, harus direviu oleh APIP terlebih dahulu bau disampaikan Kementerian Keuangan untuk menjadi DIPA, dan APIP juga harus mengawasi pelaksanaan sampai pelaporannya.

Pada UU PNBP yang baru, tugas Kemenkeu dan K/L menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, mengusulkan penggunaan dana PNBP, menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam penyusunan RAPBN dan RAPBNP, memungut dan menyetor PNBP, serta mengelola piutang PNBP. Dari semua aspek tersebut, kewajiban APIP adalah memantau dan mengawasi agar pengelolaannya tidak salah guna atau menjadi temuan BPK. (cys)


02/10/2018 8:28:00




Liputan


SERI #10: BELANJA INDUSTRI 4.0
IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0



KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG



SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI



TRAINING OF TRAINER PENGELOLAAN PNBP SDA NON MIGAS



BLC STANDAR BIAYA UNTUK MENDUKUNG EFIKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGANGGARAN



SERI #8: BELANJA PERUBAHAN IKLIM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)



PEMNA B-CoP SEOUL MEETING



SERI #7: BELANJA KETAHANAN PANGAN
PASAR IKAN MODERN



OPTIMALISASI PENGANGGARAN SATKER DAERAH



FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019



SERI #5: PEMBANGUNAN KUALITAS SDM MELALUI VOKASI



SERI #4: PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #3: JEMBATAN KEREN DARI ACEH SAMPAI PAPUA






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011