Bahan Internalisasi Review Angka Dasar Pagu Indikatif 2020 dapat di-unduh di sini




Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP




Jakarta – “Kita bisa melihat bagaimana sangat pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melihat semua kinerjanya mulai dari mereviu perencanaan belanja, mengawasi aset, pengelolaan perpajakannnya, PNBP-nya, mengawasi belanjanya sampai laporannya”, urai Direktur Jenderal Anggaran Askolani pada Rapat Koordinasi Nasional APIP hari Kamis (27/9) di Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.

Askolani juga menyampaikan bahwa APIP harus memantau, memitigasi kelemahan/kesalahan pengelolaan anggaran pada K/L agar tidak menjadi temuan BPK sebelum itu selesai di ujung tahun.

“Saya kain kolaborasi ini akan sangat membantu peningkatan kinerja semua KL, merencanakan belanja dengan baik, memungut PNBP dengan tepat, melaporkan dengan tepat, dan meminimalkan, kalau bisa tidak ada kelemahan dalam pengelolaan semua aspek di semua KL”, ungkap Askolani.


Di sisi PNBP, Askolani menguraikan bahwa pada RAPBN 2019, dari target penerimaan negara sebesar 2.142 triliun, taret PNBP adalah sebesar Rp361 triliun (16,9% dari total penerimaan negara). Salah satu kelemahan pengelolaan PNBP adalah pungutan yang belum memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

Kelemahan pengelolaan PNBP ini yang selalu menjadi temuan berulang BPK. Misalnya mulai dari tahun 2013 temuannya adalah PNBP-nya terlambat/belum disetor oleh KL, PNBP-nya kurang/tidak dipungut oleh KL, terindikasi setorannya fiktif, digunakan langsung oleh satker.

Temuan berulang BPK ini selain menjadi tanggung jawab KL juga menjadi tanggung jawab APIP untuk meminimalkan atau menghilangkan temuan-temuan ini. APIP mempunyai peran untuk mengawasi belanja PNBP, belanja rupiah ataupun belanja PHLN. Tugas APIP yang harus sudah dilaksanakn saat ini adalah dalam penyusunan perencanaan belanja KL tahun depan, harus direviu oleh APIP terlebih dahulu bau disampaikan Kementerian Keuangan untuk menjadi DIPA, dan APIP juga harus mengawasi pelaksanaan sampai pelaporannya.

Pada UU PNBP yang baru, tugas Kemenkeu dan K/L menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, mengusulkan penggunaan dana PNBP, menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam penyusunan RAPBN dan RAPBNP, memungut dan menyetor PNBP, serta mengelola piutang PNBP. Dari semua aspek tersebut, kewajiban APIP adalah memantau dan mengawasi agar pengelolaannya tidak salah guna atau menjadi temuan BPK. (cys)


02/10/2018 8:28:00




Liputan


Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011