Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP




Jakarta – “Kita bisa melihat bagaimana sangat pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melihat semua kinerjanya mulai dari mereviu perencanaan belanja, mengawasi aset, pengelolaan perpajakannnya, PNBP-nya, mengawasi belanjanya sampai laporannya”, urai Direktur Jenderal Anggaran Askolani pada Rapat Koordinasi Nasional APIP hari Kamis (27/9) di Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.

Askolani juga menyampaikan bahwa APIP harus memantau, memitigasi kelemahan/kesalahan pengelolaan anggaran pada K/L agar tidak menjadi temuan BPK sebelum itu selesai di ujung tahun.

“Saya kain kolaborasi ini akan sangat membantu peningkatan kinerja semua KL, merencanakan belanja dengan baik, memungut PNBP dengan tepat, melaporkan dengan tepat, dan meminimalkan, kalau bisa tidak ada kelemahan dalam pengelolaan semua aspek di semua KL”, ungkap Askolani.


Di sisi PNBP, Askolani menguraikan bahwa pada RAPBN 2019, dari target penerimaan negara sebesar 2.142 triliun, taret PNBP adalah sebesar Rp361 triliun (16,9% dari total penerimaan negara). Salah satu kelemahan pengelolaan PNBP adalah pungutan yang belum memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

Kelemahan pengelolaan PNBP ini yang selalu menjadi temuan berulang BPK. Misalnya mulai dari tahun 2013 temuannya adalah PNBP-nya terlambat/belum disetor oleh KL, PNBP-nya kurang/tidak dipungut oleh KL, terindikasi setorannya fiktif, digunakan langsung oleh satker.

Temuan berulang BPK ini selain menjadi tanggung jawab KL juga menjadi tanggung jawab APIP untuk meminimalkan atau menghilangkan temuan-temuan ini. APIP mempunyai peran untuk mengawasi belanja PNBP, belanja rupiah ataupun belanja PHLN. Tugas APIP yang harus sudah dilaksanakn saat ini adalah dalam penyusunan perencanaan belanja KL tahun depan, harus direviu oleh APIP terlebih dahulu bau disampaikan Kementerian Keuangan untuk menjadi DIPA, dan APIP juga harus mengawasi pelaksanaan sampai pelaporannya.

Pada UU PNBP yang baru, tugas Kemenkeu dan K/L menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, mengusulkan penggunaan dana PNBP, menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam penyusunan RAPBN dan RAPBNP, memungut dan menyetor PNBP, serta mengelola piutang PNBP. Dari semua aspek tersebut, kewajiban APIP adalah memantau dan mengawasi agar pengelolaannya tidak salah guna atau menjadi temuan BPK. (cys)


02/10/2018 8:28:00




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011