Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi




Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi Jakarta - Ditjen Anggaran menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman Teknis Evaluasi kinerja anggaran dalam 2 hari, Senin - Selasa(17-18/9) di aula DJA, Gedung Sutikno Slamet lantai 20. Pada hari Senin (17/9) bimbingan teknis diberikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dan sebagian K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN, sedangkan pada hari Selasa (18/9) bimbingan teknis diberikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan sebagian K/L mitra Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN.



Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penganggaran dengan dikeluarkannya berbagai regulasi baru. Di bidang sinkronisasi penganggaran, telah disahkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.

Pada pasal 5 ayat 2 PP tersebut dikatakan bahwa Menteri Keuangan dan Bappenas secara bersama-sama melaksanakan evaluasi kinerja. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran dan Bappenas melaksanakan evaluasi hasil pembangunan. Evaluasi hasil kinerja pembangunan itu progresif, sinergi, dalam melaksanakan pembangunan dari bebagai sumber dana.

Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Langgeng Suwito dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi kinerja anggaran berorientasi kepada value for money.

"Kalau evaluasi kinerja anggaran, itu berorientasi kepada setiap rupiah uang yang dialokasikan di dalam APBN, bagaimana menghasilkan value for money", ungkapnya. Menindaklanjuti ketentuan itu, terdapat PP 90 tahun 2010 mengenai RKA K/L dan mengenai pengaturan evaluasi kinerja penganggaran, telah ada PMK 249 tahun 2011 dimana telah diubah dengan PMK No.214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L, dan itu berlaku untuk anggaran tahun 2018.

Pada Pasal 47 PMK mengamanatkan bahwa modulnya/pedoman teknisnya diatur dengan Perdirjen. Di modul ini terdapat beberapa perubahan dan dampaknya adalah kepada bertambahnya tekanan terhadap evaluasi di level, tidak saja implementasi, tapi juga level manfaat dan level konteks. Dengan demikian, aplikasinya pun terdapat berbagai penyesuaian-penyesuaian.

"Dengan terbitnya peraturan-peraturan baru tersebut, kita memandang perlu untuk dilakukan diskusi dengan K/L untuk memastikan bahwa perubahan itu bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Setelah itu perlu follow up dengan langkah-langkah lebih lanjut", urai Langgeng.

Yang juga perlu mendapat sorotan mengenai urgensi evaluasi kinerja anggaran adalah agar terdapat continue improvment dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan sejak tahun 2003. Kualitas penganggaran berbasis kinerja harus ditingkatkan, kinerja harus bisa diukur, efisiensi harus berkontribusi kepada kinerja. (cys)


19/09/2018 7:01:03




Liputan


SERI #10: BELANJA INDUSTRI 4.0
IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0



KAVELING ANGGARAN AMANAT UNDANG-UNDANG



SERI #9: BELANJA PENDIDIKAN
NEGARA HADIR MENCERDASKAN ANAK NEGERI



TRAINING OF TRAINER PENGELOLAAN PNBP SDA NON MIGAS



BLC STANDAR BIAYA UNTUK MENDUKUNG EFIKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGANGGARAN



SERI #8: BELANJA PERUBAHAN IKLIM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)



PEMNA B-CoP SEOUL MEETING



SERI #7: BELANJA KETAHANAN PANGAN
PASAR IKAN MODERN



OPTIMALISASI PENGANGGARAN SATKER DAERAH



FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019



SERI #5: PEMBANGUNAN KUALITAS SDM MELALUI VOKASI



SERI #4: PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #3: JEMBATAN KEREN DARI ACEH SAMPAI PAPUA






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011