Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN




Jakarta - Transformasi digital telah merambah ke seluruh segmen. Tak terkecuali, DJA juga turut mengikuti kebutuhan zaman sesuai dengan tusi yang diembannya. Bentuk transformasi yang diinisiasi DJA antara lain melaksanakan penelaahan RKAKL/DIPA dan revisi anggaran secara online yang didukung digital signature. Proses yang selama ini berulang dan bersifat administratif mulai digeser dari manual menjadi digitalisasi.

Kemampuan database juga ditingkatkan untuk mempertajam penyusunan analisis guna meningkatkan kualitas penganggaran. Demikian juga, fasilitas reporting dibuat semudah dan secanggih mungkin bagi user. Berbagai terobosan tersebut dikemas ke dalam sebuah aplikasi terpadu yang bernama SATU ANGGARAN. Aplikasi tersebut disosialisasikan kepada pegawai internal Direktorat Jenderal Anggaran pada hari Senin (10/9) serta kepada seluruh Kementerian/Lembaga pada hari Kamis (13/9) di Ballroom Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.



Selain agenda mengenai launching dan sosialisasi aplikasi SATU ANGGARAN, Ditjen Anggaran juga melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Penganggaran pada hari Rabu (12/9) kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi. Dalam sambutan pembukanya, Beliau menjelaskan mengenai indikator ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan APBN 2019.



Acara dilanjutkan dengan pemaparan dalam 4 sesi yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Proses Bisnis Penganggaran, Edy Sudarto. Pemaparan pertama adalah penjelasan terkait pokok-pokok perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018 oleh Kepala Seksi Penerapan Sistem Penganggaran, Bapak Ernest Patria Raihan. Selanjutnya, penjelasan terkait pokok-pokok perubahan atas PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran oleh Kepala Seksi Klasifikasi Anggaran, Bapak Bayu Prakoso.

Pemarapan ketiga, penjelasan terkait pokok-pokok perubahan atas PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Kepala Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran, Bapak Haris Effendi, dan yang terakhir penjelasan terkait pokok-pokok perubahan atas PMK Nomor 94 tahun 2017 mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA oleh Kasubdit Transformasi Sistem Penganggaran, Bapak Yonatahan Setianto Hadi.


13/09/2018 14:39:43




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011