Bahan Internalisasi Review Angka Dasar Pagu Indikatif 2020 dapat di-unduh di sini




UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK




Jakarta - Tanggal 23 Agustus 2018 menjadi momentum lahirnya regulasi pengelolaan PNBP yang baru dengan berlakunya Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 ini merupakan pengganti atas Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 yang telah berlaku selama 21 tahun. Mengusung tiga tujuan utama, yaitu optimalisasi penerimaan untuk kemandirian fiskal; peningkatan pelayanan; serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, Undang-Undang ini menyempurnakan regulasi sebelumnya agar pengelolaan PNBP menjadi lebih optimal, profesional, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 terdiri dari 13 Bab dan 73 Pasal yang meliputi pengaturan terkait ketentuan umum, 6 (enam) objek PNBP, subjek PNBP, tarif atas jenis PNBP, kewenangan pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban), pemeriksaan PNBP, keberatan PNBP, keringanan PNBP, dan pengembalian PNBP, PNBP BLU, ketentuan peralihan dan penutup.

Beberapa pengaturan baru maupun penguatan dari Undang-Undang sebelumnya diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan dalam pengelolaan PNBP selama ini, khususnya terkait temuan berulang oleh Pemeriksa. Selain itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dengan tetap mewujudkan layanan yang berkeadilan dan menjaga sumber daya yang berkelanjutan.

Regulasi baru ini diharapkan dapat sepenuhnya dipedomani oleh Kementerian/Lembaga selaku Instansi Pengelola PNBP, wajib bayar, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Instansi Pemeriksa PNBP maupun pihak terkait lainnya. (PDS/AUS)

Klik untuk mengunduh UU PNBP


07/09/2018 15:00:41




Liputan


Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011