Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK




Jakarta - Tanggal 23 Agustus 2018 menjadi momentum lahirnya regulasi pengelolaan PNBP yang baru dengan berlakunya Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 ini merupakan pengganti atas Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 yang telah berlaku selama 21 tahun. Mengusung tiga tujuan utama, yaitu optimalisasi penerimaan untuk kemandirian fiskal; peningkatan pelayanan; serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, Undang-Undang ini menyempurnakan regulasi sebelumnya agar pengelolaan PNBP menjadi lebih optimal, profesional, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 terdiri dari 13 Bab dan 73 Pasal yang meliputi pengaturan terkait ketentuan umum, 6 (enam) objek PNBP, subjek PNBP, tarif atas jenis PNBP, kewenangan pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban), pemeriksaan PNBP, keberatan PNBP, keringanan PNBP, dan pengembalian PNBP, PNBP BLU, ketentuan peralihan dan penutup.

Beberapa pengaturan baru maupun penguatan dari Undang-Undang sebelumnya diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan dalam pengelolaan PNBP selama ini, khususnya terkait temuan berulang oleh Pemeriksa. Selain itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dengan tetap mewujudkan layanan yang berkeadilan dan menjaga sumber daya yang berkelanjutan.

Regulasi baru ini diharapkan dapat sepenuhnya dipedomani oleh Kementerian/Lembaga selaku Instansi Pengelola PNBP, wajib bayar, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Instansi Pemeriksa PNBP maupun pihak terkait lainnya. (PDS/AUS)

Klik untuk mengunduh UU PNBP


07/09/2018 15:00:41




Liputan


Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan



Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran



LKPP Tahun 2017 Kembali Raih Opini WTP






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011