Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Sampaikan Untuk Perbaikan




Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kembali menyelenggarakan Forum DJA Bersama Mitra Kerja. Forum ini merupakan wujud nyata dari tekad Direktorat Jenderal Anggaran untuk terus menerus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan Negara terutama dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sistem Penganggaran agar selalu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder maupun kepada masyarakat. Kegiatan yang mengambil tema “Sampaikan untuk Perbaikan”, diselenggarakan pada hari Selasa (14/8) di Aula Gedung Sutikno Slamet dan dihadiri oleh perwakilan K/L mitra kerja DJA.

Direktur PNBP Mariatul Aini membuka forum ini dan menyampaikan beberapa arahan. Dalam arahannya Mariatul Aini menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini mungkin akan dilakukan terus menerus karena permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan PNBP akan terus ada.

“Pada hakikatnya kiata harus selalu continues improvement, untuk memperbaiki pengelolaan dan segala layanan bagi stakeholder kita”, ujar Aini.


Pada kesempatan ini, Aini juga menyampaikan mengenai RUU PNBP yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2018. RUU ini menggantikan UU No 20 tahun 1997.

Banyak perbaikan yang dirumuskan pada RUU yang baru disahkan tersebut terutama terkait tata kelola PNBP. Selama ini, kendala utama pengelolaan PNBP adalah dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai tarif PNBP. Penyusunan PP-nya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan UU yang baru ini, dimungkinkan penetapan tarif dengan peraturan menteri sehingga waktu proses penyusunannya dapat dikurangi. Dengan UU yang baru ini, dimungkinkan penetapan tarif dengan peraturan menteri, peraturan pemerintah, maupun undang-undang.

Dalam UU yang baru ini juga dimungkinkan adanya proses keringanan melalui penghapusan ataupun pengurangan namun dengan beberapa prosedur yang harus dilalui, misalnya dengan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait likuiditas. Penghapusan juga dimungkinkan dalam kondisi tertentu, dengan kebijakan khusus, misalnya karena terjadi bencana alam sehingga tidak mampu membayar PNBP dimungkinkan untuk mendapatkan penghapusan, atau paling tidak penghapusan atas dendanya.

Undang-undang ini juga mewajibkan kementerian untuk melakukan verifikasi. Apabila tidak melakukan verifikasi akan terkena sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian juga dengan penataan piutang PNBP, dalam UU ini juga diatur bahwa piutang PNBP wajib dikelola.

Dalam UU ini, satker yang tidak menghasilkan PNBP dimungkinkan untuk menggunakan PNBP, tetapi tetap harus kembali kepada layanan. Jadi jangan sampai satker yang tidak menghasilkan PNBP memanfaatkan PNBP lebih besar dari satker yang menghasilkan. Seyogyanya PNBP yang dipungut dari masyarakat harus kembali kepada masyarakat, dan PNBP yang dipungut tidak boleh membebani masyarakat.


Demikian pula halnya di bidang penganggaran, perbaikan juga terus dilaksanakan, salah satunya terkait dengan Revisi Anggaran. Saat ini Direktorat Jenderal Anggaran sudah dan sedang terus mengembangkan aplikasi revisi online yang dinamakan Aplikasi Satu DJA. Dengan aplikasi Satu DJA ini proses revisi akan terintegrasi seluruh Indonesia dan Kementerian/Lembaga dapat memonitor usul revisinya dari awal usul disampaikan sampai dengan penetapan usul revisinya.

Pada kesempatan ini pula, Direktorat Jenderal Angggaran juga memperkenalkan inovasi terbaru di bidang PNBP berupa Aplikasi Single Source Database PNBP yang sedang dikembangkan guna lebih mengefisienkan pengelolaan PNBP kedepannya. Single Source Database ini merupakan tindaklanjut atas masukan dari stakeholder pada kegiatan sebelumnya yaitu DJA Mendengar tahun 2017.

Selanjutnya, dalam acara ini, tampil 2 narasumber yaitu Yonathan S. Hadi, Kasubdit Transformasi Sistem Penganggaran, Dit. Sistem Penganggaran yang menyampaikan paparan terkait perbaikan tata cara revisi anggaran tahun 2018 dan David Nalendra Fitriawan, Kasi Data dan Dukungan Teknis I, Dit. PNBP yang menyampaikan paparan terkait SIMPONI. Di akhir acara, dilanjutkan sesi tanya jawab dan masukan dari stakeholder.



15/08/2018 9:48:46




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011