Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran




Jakarta - Pada tanggal 29 Desember 2017, telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan Pasal 47 PMK tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Untuk melaksanaan ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran. Adapun tujuan disusunnya Peraturan Direktur Jenderal Anggaran antara lain : (1) Menyediakan pedoman untuk Kementerian/Lembaga melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017; (2) Menyediakan pedoman untuk Direktorat Jenderal Anggaran melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler Kementerian/Lembaga dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler; (3) Memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman proses evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L; dan (4) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, agar diperoleh data dan informasi yang dipertanggungjawabkan.

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tersebut berisi modul terkait pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran, yang mencakup:
  1. Pendahuluan
  2. Kerangka kerja Evaluasi Kinerja Anggaran
  3. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat satuan kerja
  4. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat unit eselon I
  5. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat kementerian/lembaga
  6. Evaluasi kinerja anggaran Reguler oleh Menteri Keuangan
  7. Evaluasi kinerja anggaran Non-Reguler
Substansi Peraturan Direktur Jenderal dimaksud, telah melalui serangkaian diskusi, koordinasi dan pembahasan dengan anggota tim yang meliputi pejabat/pegawai di Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA-BUN, serta Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Ditjen Anggaran.

Download Perdirjen Nomor : PER-01/AG/2018:

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2018


07/08/2018 11:49:02




Liputan


SERI #5: BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL
NEGARA HADIR MENSEJAHTERAKAN KELUARGA MISKIN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #4: Kepoin #Anggaran Kita:
Jembatan Keren dari Aceh sampai Papua



TINGKATKAN PEMAHAMAN ANGGARAN MELALUI BIMTEK SEKTORAL



IMPLEMENTASI COWORKING SPACE DI MERCEDES-BENZ DISTRIBUTION INDONESIA



SERI #3: BELANJA KETAHANAN PANGAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)



SERI #2: BELANJA KETAHANAN PANGAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011