PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran




Jakarta - Pada tanggal 29 Desember 2017, telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan Pasal 47 PMK tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Untuk melaksanaan ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran. Adapun tujuan disusunnya Peraturan Direktur Jenderal Anggaran antara lain : (1) Menyediakan pedoman untuk Kementerian/Lembaga melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017; (2) Menyediakan pedoman untuk Direktorat Jenderal Anggaran melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler Kementerian/Lembaga dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler; (3) Memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman proses evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L; dan (4) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, agar diperoleh data dan informasi yang dipertanggungjawabkan.

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tersebut berisi modul terkait pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran, yang mencakup:
  1. Pendahuluan
  2. Kerangka kerja Evaluasi Kinerja Anggaran
  3. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat satuan kerja
  4. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat unit eselon I
  5. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat kementerian/lembaga
  6. Evaluasi kinerja anggaran Reguler oleh Menteri Keuangan
  7. Evaluasi kinerja anggaran Non-Reguler
Substansi Peraturan Direktur Jenderal dimaksud, telah melalui serangkaian diskusi, koordinasi dan pembahasan dengan anggota tim yang meliputi pejabat/pegawai di Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA-BUN, serta Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Ditjen Anggaran.

Download Perdirjen Nomor : PER-01/AG/2018:

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2018


07/08/2018 11:49:02




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011