Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran




Jakarta - Pada tanggal 29 Desember 2017, telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan Pasal 47 PMK tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Untuk melaksanaan ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran. Adapun tujuan disusunnya Peraturan Direktur Jenderal Anggaran antara lain : (1) Menyediakan pedoman untuk Kementerian/Lembaga melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017; (2) Menyediakan pedoman untuk Direktorat Jenderal Anggaran melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler Kementerian/Lembaga dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler; (3) Memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman proses evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L; dan (4) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, agar diperoleh data dan informasi yang dipertanggungjawabkan.

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tersebut berisi modul terkait pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran, yang mencakup:
  1. Pendahuluan
  2. Kerangka kerja Evaluasi Kinerja Anggaran
  3. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat satuan kerja
  4. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat unit eselon I
  5. Evaluasi kinerja anggaran Reguler tingkat kementerian/lembaga
  6. Evaluasi kinerja anggaran Reguler oleh Menteri Keuangan
  7. Evaluasi kinerja anggaran Non-Reguler
Substansi Peraturan Direktur Jenderal dimaksud, telah melalui serangkaian diskusi, koordinasi dan pembahasan dengan anggota tim yang meliputi pejabat/pegawai di Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA-BUN, serta Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Ditjen Anggaran.

Download Perdirjen Nomor : PER-01/AG/2018:

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2018


07/08/2018 11:49:02




Liputan


Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan



LKPP Tahun 2017 Kembali Raih Opini WTP






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011