Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




LKPP Tahun 2017 Kembali Raih Opini WTP




Jakarta - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian opini WTP ini diperoleh untuk kedua kalinya setelah perolehan untuk LKPP Tahun 2016.

Keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan opini WTP ini adalah buah dari hasil upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pemerintah. Strategi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas LKPP adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga maupun pimpinan Pimpinan Satuan Kerja, (2) Pendidikan dan pleaihan sumber daya manusia, (3) Penyempurnaan sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan teknologi informasi, (4) Pengimplementasian single database dalam penyusunan LKKL melalui aplikasi rekonsiliasi secara elektronik (Aplikasi E-Rekon-LK G2) untuk meminimalkan terjadinya selisih pencatatan, (5) Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dan (6) Pemnebtukan Task Force serta bimbingan teknis bagi K/L yang belum mendapat Opini WTP. Sinergi seluruh stakeholder juga mendorong tecapainya opini WTP tersebut.

Perolehan opini WTP tersebut juga disertai capaian-capaian lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN. Capaian tersebut antara lain sebagai berikut :
  1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,81 terbaik dalam empat tahun terakhir,
  2. Tingkat pengangguran terbuka 5,13 persen, terendah dalam tiga tahun terakhir,
  3. Jumlah penduduk miskin 26,58 juta jiwa, terendah sejak tahun 2014,
  4. \
  5. Rasio gini 0,391 terendah sejak tahun 2014,
  6. Pertumbuhan ekonomi 5,07 persen dan Produk Domestik Bruto Rp13.588,8 triliun , lebih baik dari tahun 2016,
  7. Inflasi 3,61 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp13.384 per dolar AS, dan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, lebih baik dari APBN-P,
  8. Realisasi penerimaan perpajakan Rp1.343,5 triliun, terbaik dalam tiga tahun,
  9. Jumlah Lapran Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) yang mendapat opini WTP 79 K/L, terbaik sejak 2004.


Infografis LKPP Tahun 2017:

Infografis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017


06/08/2018 14:00:51




Liputan


UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN



Menuju Implementasi Value For Money



Fokus Belanja Dalam Rancangan APBN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011