Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Peningkatan Pengawasan PNBP




Jakarta - Sebagai salah satu tindak lanjut kegiatan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah yang dilaksanakan Kementerian Keuangan pada bulan September 2017, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Inpres tersebut antara lain menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan PNBP, yang mencakup :
  1. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk:
    1. memasukan rencana pengawasan atas:
      1. pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah yang meliputi pendaftaran, pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan; dan
      2. pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP, dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
    2. melaksanakan pengawasan sesuai PKPT; dan
    3. menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri/Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/Panglima TNI/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Gubernur/Bupati/Wali kota.
  2. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala atau apabila diperlukan.
Dengan Instruksi Presiden ini, khususnya terkait dengan dimasukannya rencana pengawasan atas pengelolaan PNBP dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, diharapkan menjadi tonggak baru pengawasan PNBP, untuk mewujudkan pengelolaan penerimaan negara yang semakin baik.(aus)

Download Inpres Nomor 4 Tahun 2018 :

Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak


31/05/2018 10:15:43




Liputan


Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011