Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Peningkatan Pengawasan PNBP




Jakarta - Sebagai salah satu tindak lanjut kegiatan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah yang dilaksanakan Kementerian Keuangan pada bulan September 2017, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Inpres tersebut antara lain menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan PNBP, yang mencakup :
  1. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk:
    1. memasukan rencana pengawasan atas:
      1. pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah yang meliputi pendaftaran, pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan; dan
      2. pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP, dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
    2. melaksanakan pengawasan sesuai PKPT; dan
    3. menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri/Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/Panglima TNI/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Gubernur/Bupati/Wali kota.
  2. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala atau apabila diperlukan.
Dengan Instruksi Presiden ini, khususnya terkait dengan dimasukannya rencana pengawasan atas pengelolaan PNBP dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, diharapkan menjadi tonggak baru pengawasan PNBP, untuk mewujudkan pengelolaan penerimaan negara yang semakin baik.(aus)

Download Inpres Nomor 4 Tahun 2018 :

Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak


31/05/2018 10:15:43




Liputan


DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Lombok, Sudah Bangkit!



Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP pasca Penetapan UU PNBP



Penghargaan Menteri Keuangan Untuk Pegawai DJA



Meningkatkan Efektivitas Penganggaran BA BUN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011