Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018




Jakarta - Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengelolaan Keuangan Negara perlu diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwa salah satu pendekatan dalam penyusunan RKA KL adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), maka dituntut adanya reformasi pengganggaran di Indonesia dari yang semula berbasis input menjadi berbasis output.

Dalam rangka mendukung reformasi tersebut, penyusunan RKA-KL menggunakan tiga pendekatan yaitu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu (Unified Budget) dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Sementara itu, PBK dilakukan dengan menggunakan instrument Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja. Dengan adanya instrumen tersebut diharapkan dapat mengetahui target kinerja, efisien dan efektif pengalokasian biayanya dan diukur pencapaian kinerja.

Amanat untuk menjaga efisiensi dan efektifitas suatu anggaran terletak pada standar biaya, dimana efisiensi dan efektititas tersebut tidak hanya pada sisi pencapaian target (output) melainkan juga disisi input. Penyusunan kebijakan SBM yang makin berkualitas menjadi salah satu pilar proses pencapaian efisiensi alokasi (allocation efficiency) dan efisien dalam pelaksanan anggaran (operational efficiency) dalam pelaksanaan prinsip let’s manager manage dari PBK.

Pada dasarnya fungsi standar biaya masukan adalah sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja.

Dalam rangka menunjang fungsi Standar Biaya Masukan dan untuk mempermudah stakeholder, maka dalam PMK Standar Biaya Masukan, disusun dengan menggunakan 2 (dua) lampiran, yaitu Lampiran I yang memuat standar biaya masukan sebagai batas tertinggi dan lampiran II yang memuat standar biaya masukan sebagai estimasi.

Guna memperjelas tentang isi,maksud dan tujuan satuan biaya tersebut, dalam PMK standar biaya juga telah dicantumkan penjelasan yang memuat definisi, aturan main serta batasan-batasan satuan biaya tersebut. Selain dikelompokkan ke dalam 2 lampiran, pada dasarnya Standar Biaya Masukan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu :
  1. Kelompok Honorarium (misal : Honorarium pengelola kegiatan, lembur);
  2. Kelompok Barang (misal : pengadaan kendaraan dinas, pengadaan pakaian);
  3. Kelompok Pemeliharaan (misal pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan gedung kantor); dan
  4. Kelompok Perjalanan dinas (misal: perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri).


Secara umum kebijakan pengaturan Revisi SBM TA 2018 adalah untuk mengakomodir pelaksanaan di lapangan berdasarkan masukan dari beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
  1. Penyesuaian besaran SBM antara lain
    1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/ Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (One Way)
      1. Ditemukan kekeliruan terkait satuan biaya Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (One Way) pada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.
      2. Apabila diukur dari ibukota Provinsi Gorontalo, secara geografis jarak Kabupaten Pohuwato lebih jauh dibandingkan Kabupaten Boalemo tetapi tarifnya lebih rendah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
    2. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
    3. Penyesuian ini disebabkan karena pada Revisi PMK SBM TA 2017 sudah ada Dilli, namun di PMK SBM TA 2018 belum ada
    4. Hal tersebut disebabkan karena penetapan PMK SBM TA 2018 lebih dulu dibandingkan Revisi PMK SBM TA 2017 sehingga perlu ada penyesuaian di PMK SBM TA 2018
  • Penyempurnaan pengaturan SBM pada Penjelasan Lampiran I dan Lampiran II
    1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
    2. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian
    3. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
    4. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
    5. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor
    6. Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor
    7. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Non Justisia
    8. Satuan Biaya Konsumsi Rapat


    Dengan ditetapkannya Revisi PMK SBM Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan proses perencanaan anggaran di Kementerian/Lembaga dapat menjadi lebih efektif dan efisien.


    PMK 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018


    28/05/2018 14:09:47




    Liputan


    DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



    Peningkatan Pengawasan PNBP



    Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



    Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



    Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



    Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



    Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



    SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



    Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



    BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



    Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



    Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



    Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



    ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System



    SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017






     



    ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




    Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

    Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011