Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018




Jakarta - Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengelolaan Keuangan Negara perlu diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwa salah satu pendekatan dalam penyusunan RKA KL adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), maka dituntut adanya reformasi pengganggaran di Indonesia dari yang semula berbasis input menjadi berbasis output.

Dalam rangka mendukung reformasi tersebut, penyusunan RKA-KL menggunakan tiga pendekatan yaitu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu (Unified Budget) dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Sementara itu, PBK dilakukan dengan menggunakan instrument Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja. Dengan adanya instrumen tersebut diharapkan dapat mengetahui target kinerja, efisien dan efektif pengalokasian biayanya dan diukur pencapaian kinerja.

Amanat untuk menjaga efisiensi dan efektifitas suatu anggaran terletak pada standar biaya, dimana efisiensi dan efektititas tersebut tidak hanya pada sisi pencapaian target (output) melainkan juga disisi input. Penyusunan kebijakan SBM yang makin berkualitas menjadi salah satu pilar proses pencapaian efisiensi alokasi (allocation efficiency) dan efisien dalam pelaksanan anggaran (operational efficiency) dalam pelaksanaan prinsip let’s manager manage dari PBK.

Pada dasarnya fungsi standar biaya masukan adalah sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja.

Dalam rangka menunjang fungsi Standar Biaya Masukan dan untuk mempermudah stakeholder, maka dalam PMK Standar Biaya Masukan, disusun dengan menggunakan 2 (dua) lampiran, yaitu Lampiran I yang memuat standar biaya masukan sebagai batas tertinggi dan lampiran II yang memuat standar biaya masukan sebagai estimasi.

Guna memperjelas tentang isi,maksud dan tujuan satuan biaya tersebut, dalam PMK standar biaya juga telah dicantumkan penjelasan yang memuat definisi, aturan main serta batasan-batasan satuan biaya tersebut. Selain dikelompokkan ke dalam 2 lampiran, pada dasarnya Standar Biaya Masukan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu :
  1. Kelompok Honorarium (misal : Honorarium pengelola kegiatan, lembur);
  2. Kelompok Barang (misal : pengadaan kendaraan dinas, pengadaan pakaian);
  3. Kelompok Pemeliharaan (misal pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan gedung kantor); dan
  4. Kelompok Perjalanan dinas (misal: perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri).


Secara umum kebijakan pengaturan Revisi SBM TA 2018 adalah untuk mengakomodir pelaksanaan di lapangan berdasarkan masukan dari beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
  1. Penyesuaian besaran SBM antara lain
    1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/ Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (One Way)
      1. Ditemukan kekeliruan terkait satuan biaya Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (One Way) pada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.
      2. Apabila diukur dari ibukota Provinsi Gorontalo, secara geografis jarak Kabupaten Pohuwato lebih jauh dibandingkan Kabupaten Boalemo tetapi tarifnya lebih rendah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
    2. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
    3. Penyesuian ini disebabkan karena pada Revisi PMK SBM TA 2017 sudah ada Dilli, namun di PMK SBM TA 2018 belum ada
    4. Hal tersebut disebabkan karena penetapan PMK SBM TA 2018 lebih dulu dibandingkan Revisi PMK SBM TA 2017 sehingga perlu ada penyesuaian di PMK SBM TA 2018
  • Penyempurnaan pengaturan SBM pada Penjelasan Lampiran I dan Lampiran II
    1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
    2. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian
    3. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
    4. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
    5. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor
    6. Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor
    7. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Non Justisia
    8. Satuan Biaya Konsumsi Rapat


    Dengan ditetapkannya Revisi PMK SBM Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan proses perencanaan anggaran di Kementerian/Lembaga dapat menjadi lebih efektif dan efisien.


    PMK 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018


    28/05/2018 14:09:47




    Liputan


    Reformasi Program Pensiun PNS



    Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



    Kenali, Hindari, dan Laporkan



    Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



    Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



    UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



    Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



    UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



    Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



    Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



    Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



    Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



    Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



    Nota Keuangan dan RAPBN 2019



    Sampaikan Untuk Perbaikan






     



    ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




    Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

    Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011