Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017




Jakarta - Jakarta - Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP dari hasil pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2017 tentang Tatacara Pembayaran PNBP dari Hasil Pengelolaan kekayaan Negara Dipisahkan. PMK Nomor 190/PMK.02/2017 merupakan penggabungan sekaligus penyempurnaan pengaturan dari PMK Nomor 05/PMK.02/2013 yang mengatur tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen dan PMK Nomor 06/PMK.02/2013 yang mengatur tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah.

Ruang lingkup pengaturan dalam PMK Nomor 190/PMK.02/2017, tidak hanya terkait dengan penyetoran PNBP dari Dividen dan Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah, akan tetapi meliputi juga pengaturan terhadap tatacara penyetoran PNBP yang berasal dari Surplus Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Bagian Pemerintah, PNBP dari Bagian Laba Pemerintah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PNBP dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI.

Pokok-pokok yang diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.02/2017 antara lain penetapan dan jatuh tempo pembayaran PNBP, tata cara pembayaran PNBP, penjadwalan pembayaran PNBP dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Wajib Bayar, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran kewajiban PNBP oleh Wajib Bayar, dan peninjauan kembali atas penetapan penjadwalan pembayaran PNBP.

Pengaturan mengenai jatuh tempo pembayaran PNBP dari pengelolaan hasil kekayaan negara dipisahkan, antara lain diatur sebagai berikut: a) dividen dari Perum, Persero dan Perseroan Terbatas Lainnya, jatuh tempo adalah satu bulan setelah tanggal penetapan dividen; b) jatuh tempo pembayaran dividen dari perseroan dan perseroan terbatas lainnya yang terdaftar di pasar modal, jatuh tempo pembayaran dividen mengikuti ketentuan yang berlaku pada pasar modal; c) jatuh tempo pembayaran surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah tujuh hari kerja setelah Bank Indonesia menerima surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian pemerintah sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia; d) jatuh tempo pembayaran surplus LPS Bagian Pemerintah adalah (30) tiga puluh hari setelah tanggal penetapan surat Menteri Keuangan mengenai Surplus LPS bagian Pemerintah, dan e) jatuh tempo pembayaran bagian pemerintah pada LPEI dan PNBP yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada LPEI adalah (30) tiga puluh hari setelah tanggal penetapan surat Menteri Keuangan mengenai bagian pemerintah pada LPEI dan PNBP yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan.

Selanjutnya, terhadap badan usaha yang memiliki kesulitan arus kas, dengan syarat tertentu dapat mengajukan permohonan penjadwalan pembayaran PNBP paling lambat 15 (lima belas hari) setelah tanggal jatuh tempo, bahkan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas surat penetapan penjadwalan pembayaran Menteri Keuangan, apabila kesulitan arus kas badan usaha tersebut disebabkan oleh dampak inflasi, regulasi dan penugasan pemerintah. Disamping itu, terdapat pula pengaturan sanksi administrasi berupa denda untuk badan usaha yang terlambat melakukan pembayaran PNBP sesuai jatuh tempo, berupa denda 2% (dua persen) per bulan dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Dengan terbitnya PMK Nomor 190/PMK.02/2017 dimaksud, diharapkan badan usaha akan lebih tertib dalam melakukan kewajiban pembayaran PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, sekaligus secara seimbang pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan badan usaha sebagai agen pembangunan, yang sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, memiliki tugas : a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b) mengejar keuntungan; c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d) menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan dapat diunduh pada :
PMK Nomor 190/PMK.02/2017 tentang Tatacara Pembayaran PNBP dari Hasil Pengelolaan kekayaan Negara Dipisahkan


25/05/2018 9:01:34




Liputan


Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011