Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER




Bandung - "Dalam rangka meningkatkan kualitas APBN yang lebih baik, semua pengelola keuangan harus senantiasa berbenah diri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku", ungkap Agus Budi Setiawan mewakili Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada sambutan pada acara bimbingan teknis (bimtek) penganggaran.


Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Jumat (27/4) di Bandung tersebut dikemas dalam bentuk Bimbingan Teknis Penganggaran Untuk PTN Baru dan Satker Kemristekdikti Lainnya. Pada kesempatan tersebut beberapa satker yang diundang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Penyelenggaraan bimtek ini merupakan wujud sinergi DJA dan Kemenristekdiktik untuk meningkatkan kualitas penganggaran satker melalui penerapan prinsip value for money. Prinsip ini mengaitkan antara perencanaan anggaran dan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dengan kinerja capaiannya (efektivitas dan efisiensi) dan output yang dihasilkan. Apabila prinsip ini bisa diimplementasikan, niscaya dana yang tersedia di DIPA benar-benar mampu menyejahterakan rakyat. Inefisiensi harus diminimalisasi untuk diarahkan kepada kegiatan yang lebih produktif dan langsung memberikan manfaat ke publik.

Selepas pembukaan, acara dilanjutkan dalam forum panel yang dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Pada sesi I diangkat tema Perencanaan dan Penganggaran. Pada sesi ini terdapat 2 (dua) narasumber yaitu Suyono (Analis Anggaran Direktorat PMK DJA) dan Achmad Mahmudin (Kabag Perencanaan Program dan Anggaran Kemenristekdikti). Suyono pada kesempatan tersebut memaparkan materi Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Perencanaan dan Penganggaran. "Penelaahan yang dilakukan DJA saat ini masih diperlukan guna meneliti kesesuaian, relevansi dan/atau konsistensi dari setiap bagian RKA-K/L terutama kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja K/L", imbuhnya.

Adapun Achmad Mahmudin menyampaikan materi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran pada Kemenristekdikti. Mahmudin mengatakan bahwa target kinerja sasaran setiap satker di lingkungan Kemenristekdikti harus mengacu pada target tahunan yang telah dicanangkan setiap tahun mulai tahun 2015 s.d. 2019. "Kemenristekdikti telah menetapkan target per tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang diturunkan menjadi target kinerja setiap satker", ungkapnya.


Selanjutnya, pada sesi II tema yang diangkat terkait Revisi Anggaran, Perencanaan PNBP, dan Aplikasi SIMPONI. Pada sesi ini disampaikan 3 (tiga) materi. Pertama, Awan Supriyatno (Analis Anggaran Direktorat PMK DJA) memaparkan materi Revisi Anggaran Kewenangan DJA. Awan menyampaian revisi anggaran yang diajukan/diproses DJA antara lain adanya perubahan pagu dan pergeseran anggaran antar output.

Kedua, Rizki Tavianto Karipany (Kepala Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat). Rizki menyampaikan ruang lingkup revisi anggaran yang prosesnya diajukan ke Kanwil DJPB. "Untuk pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program antar wilayah kerja Kanwil DJPb dalam 1(satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Operasional dilakukan pengajuan usulan revisinya ke Kanwil DJPB", kata Rizki.

Ketiga, David Nalendra (Kepala Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak I DJA) menyampaikan materi Penyusunan Perencanaan PNBP dan Penyetoran PNBP melalui SIMPONI. David menyampaikan berbagai kemudahan yang didapat satker tatkala melakukan penyetoran PNBP melalui aplikasi SIMPONI.

Secara umum, peserta bimtek mendapatkan materi yang beragam dari beberapa pembicara. Namun, keterbatasan waktu dan luasnya pengetahuan di bidang penganggaran yang harus dipahami peserta tak terasa acara yang berlangsung lebih dari 5 (lima) jam tersebut dianggap terlalu singkat (sms).

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Pemaparan Kemenristekdikti : Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kemristekdikti Tahun Anggaran 2019
  2. Penyetoran PNBP Melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online)
  3. Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
  4. Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
  5. Pemaparan Direktorat Jenderal Perbendaharaan : Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018


02/05/2018 16:08:31




Liputan


BELANJA KETAHANAN PANGAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus



Peer-to-Peer Learning Seminar on Infrastructure Development, Financing and Governance in Asia



Pembanguanan Zona Integritas di Direktorat Anggaran Bidang Ekontim



KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011