Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN




Jakarta - Pada hari Rabu (4/4), Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan sosialisasi implementasi PMK Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN. Sosialisasi yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala ini, ditujukan kepada KPA BUN, PPA BUN dan APIP Kementerian/Lembaga. Sosialisasi ini merupakan langkah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan BUN serta penggunaan aplikasi SMART BUN.


Direktur Sistem Penganggaran Agung Widiadi membuka sosialisai ini. Dalam sambutannya Agung Widiadi menyampaikan bahwa sebagian besar belanja APBN dan pembiayaan anggaran adalah dana BUN yang menjadi bagian dari tugas PPA BUN, KPA BUN serta APIP K/L. Pada tahun 2018, pengelolaan dana BUN ini diharapkan bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat luas. Hal ini selaras dengan pesan dari Menteri Keuangan mengenai value of money APBN agar bisa dirasakan masyarakat luas.

"Terkait tujuan sosialisasi ini, perlu saya sampaikan bahwa tahun 2018 ini DJA mendapat tugas yang lebih detail terkait BUN yaitu bagaimana sebagai pengelola keuangan negara khusunya BUN, bisa lebih bermanfaat kepada masyarakt luas sebagaimana arahan Menteri Keuangan mengenai value of money APBN", ujarnya.

Sosialisasi ini juga bertujuan agar DJA dapat melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUN. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan anggaran terutama BA BUN dapat ditingkatkan.

Pada sosialisasi ini, narasumber pertama, Kepala Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Suyadi memaparkan proses bisnis monev atas penggunaan dana Bendahara Umum Negara, narasumber kedua Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Langgeng Suwito memaparkan penjelasan tentang PMK 245 tahun 2016 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara, narasumber ketiga Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Gede Ginarya menjelaskan mengenai aplikasi SMART BUN. Sementara Kepala Seksi Penyajian Informasi Penganggaran Muhammad Fajar Adipati memperagakan penggunaan aplikasi SMART BUN. (cys)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. PMK 245/PMK.02/2016 Tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara
  2. Pemaparan : Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu - Bendahara Umum negara (SMART BUN)


04/04/2018 18:29:08




Liputan


Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011