PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN




Jakarta - Pada hari Rabu (4/4), Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan sosialisasi implementasi PMK Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN. Sosialisasi yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala ini, ditujukan kepada KPA BUN, PPA BUN dan APIP Kementerian/Lembaga. Sosialisasi ini merupakan langkah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan BUN serta penggunaan aplikasi SMART BUN.


Direktur Sistem Penganggaran Agung Widiadi membuka sosialisai ini. Dalam sambutannya Agung Widiadi menyampaikan bahwa sebagian besar belanja APBN dan pembiayaan anggaran adalah dana BUN yang menjadi bagian dari tugas PPA BUN, KPA BUN serta APIP K/L. Pada tahun 2018, pengelolaan dana BUN ini diharapkan bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat luas. Hal ini selaras dengan pesan dari Menteri Keuangan mengenai value of money APBN agar bisa dirasakan masyarakat luas.

"Terkait tujuan sosialisasi ini, perlu saya sampaikan bahwa tahun 2018 ini DJA mendapat tugas yang lebih detail terkait BUN yaitu bagaimana sebagai pengelola keuangan negara khusunya BUN, bisa lebih bermanfaat kepada masyarakt luas sebagaimana arahan Menteri Keuangan mengenai value of money APBN", ujarnya.

Sosialisasi ini juga bertujuan agar DJA dapat melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUN. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan anggaran terutama BA BUN dapat ditingkatkan.

Pada sosialisasi ini, narasumber pertama, Kepala Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Suyadi memaparkan proses bisnis monev atas penggunaan dana Bendahara Umum Negara, narasumber kedua Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Langgeng Suwito memaparkan penjelasan tentang PMK 245 tahun 2016 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara, narasumber ketiga Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Gede Ginarya menjelaskan mengenai aplikasi SMART BUN. Sementara Kepala Seksi Penyajian Informasi Penganggaran Muhammad Fajar Adipati memperagakan penggunaan aplikasi SMART BUN. (cys)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. PMK 245/PMK.02/2016 Tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara
  2. Pemaparan : Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu - Bendahara Umum negara (SMART BUN)


04/04/2018 18:29:08




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011