PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017




Jakarta - Bertempat di Ballroom Dhanapala Kementerian Keuangan pada hari Selasa (27/2) telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang diikuti oleh seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga.


Sosialisasi diawali dengan sambutan Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi. Dalam sambutannya tersebut, Agung Widiadi menyampaikan bahwa PMK tersebut terbit karena dilatarbelakangi oleh ditetapkannya ditetapkannya PP 17 tahun 2017 dan PMK 94 tahun 2017, telah dilaksanakan revisi terhadap PMK 249 tahun 2011 menjadi PMK 214 tahun 2017, dan selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap Perdirjen Anggaran No 2 tahun 2017 sebagai pedoman teknis pelaksanaan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran

Untuk melaksanakan PMK tersebut perlu diikuti dengan pengembangan teknologi informasi EKA, yang meliputi pengembangan terhadap regulasi, penyesuaian struktur informasi kinerja, pengembangan terhadap kebutuhan pengambilan keputusan untuk menampilkan hasil penandaan anggaran (tagging) terhadap nawacita, prioritas nasional, janji presiden, dan tematik APBN, serta pengembangan untuk kemudahan pengguna: integrasi data, penyediaan menu untuk pelaporan LAKIN, untuk mempermudah unduh data, dll

Pengembangan teknologi tersebut juga harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia EKA, yang menyangkut pengembangan SDM Internal DJA melalui diklat, lokakarya, dan berbagai pelatihan yang melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi dan pengembangan SDM Eksternal DJA berupa bimbingan teknis, call center, dan berbagai media komunikasi.

Sebagai Moderator dalam sosialisasi tersebut Wiharso Eko Santoso, Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran III, sedangkan sebagai narasumber adalah Langgeng Suwito, Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran dan M.Fajar Adipati Kepala Seksi Penyajian Informasi Penganggaran.

Langgeng Suwito dan Fajar Adipati dalam paparannya menyampaikan tentang pentingnya Evaluasi Kinerja Anggaran, capaian kinerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, dan latar belakang diterbitkannya PMK Nomor 214/PMK.02/2017 yang merupakan pengganti PMK Nomor 249/PMK.02/2011. Langgeng Suwito menyampaikan bahwa PMK Nomor 249/PMK.02/2011 perlu diganti karena beberapa alasan, yaitu :
  1. Penyesuaian dengan struktur informasi kinerja RKA-K/L;
  2. Penyesuaian definisi dengan peraturan terbaru;
  3. Penyempurnaan system evaluasi kinerja penganggaran, menyangkut proses evaluasi kinerja penganggaran, perubahan metode pengukuran kinerja, dan perhitungan nilai kinerja;
  4. Peningkatan pelaksanaan aspek manfaat dan aspek konteks;
  5. Penyesuaian dengan siklus penganggaran; dan
  6. Penyesuaian dengan ketentuan peralihan PMK Nomor 249/PMK.02/2011.
Bahan dapat diunduh pada :
  1. Pemaparan Umum : Arah Pengembangan Evaluasi Kinerja Penganggaran
  2. Pemaparan : Aplikasi SMART 2018 Pasca Penetapan PMK 214 tahun 2017
  3. Pemaparan Materi : PMK 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
  4. Lampiran PMK 214/2017 : Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran


01/03/2018 12:35:25




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011