Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"




Jakarta - Pada hari Senin (22/1) bertepatan dengan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan IV tahun 2017 telah diselenggarakan penandatanganan Kontrak Kinerja Menteri Keuangan dan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Bertempat di Aula Mezanine Gedung Djuanda I, penandatangan kontrak kinerja dan piagam manajemen risiko diawali dari Menteri Keuangan. Dilanjutkan para pejabat eselon I dan para staf ahli Menteri Keuangan.


Prosesi penandatanganan ini merupakan amanah yang harus dilakukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam KMK tersebut dinyatakan bahwa kontrak kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan paling lambat 31 Januari.

Sebelum acara penandatanganan kontrak kinerja, Menteri Keuangan beserta seluruh pejabat eselon I melakukan evaluasi terhadap kinerja dan profil risiko tahun 2017 atas Kemenkeu Wide dan One. Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berstatus merah dan kuning dari setiap unit eselon I dilaporkan ke forum DKO dengan penjelasan alasan tidak terpenuhinya IKU dari target yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja ini merupakan momen yang sangat berharga untuk mengukur kinerja Kementerian Keuangan dan sumbangsihnya dalam perekonomian nasional. "Perlu kesadaran dari kita semua, bila kita melakukan pemenuhan semua target pada sasaran strategis, niscaya akan berdampak besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional", komentar Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, Menteri Keuangan meminta kepada seluruh pimpinan Kementerian Keuangan untuk lebih aware dan meng-capture isu-isu dan kegiatan-kegiatan strategis yang akan terjadi pada tahun 2018. Perlu analisis mendalam untuk mengetahui hal-hal yang diluar kontrol agar target IKU tetap bisa dicapai.

Menindaklanjuti penandatanganan di atas, pada hari Senin (29/1) diselenggarakan penandatanganan Kontrak Kinerja seluruh pejabat eselon II dan III DJA di Aula lantai 20 Gedung Sutikno Slamet. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) DJA tahun 2018.

Setelah penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two tahun 2018, Erman Jaya Kusuma, Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran melaporkan capaian IKU Kemenkeu One tahun 2017 dan refinement tahun 2018. Erman menyampaikan bahwa pada tahun 2017, IKU Kemenkeu One memiliki 12 Sasaran Strategis, 21 IKU dan 4 Inisiatif Strategis. Adapun realisasi capaian IKU hingga akhir tahun 2017 terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 2 (dua) IKU berstatus kuning. IKU yang berstatus kuning tersebut adalah "IKU Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran" dan "IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan". Dengan demikian, berdasarkan perhitungan akhir dari seluruh capaian IKU, maka capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJA tahun 2017 sebesar 106,42.

Selanjutnya, Erman Jaya Kusuma juga melaporkan hasil refinement IKU tahun 2018 yang dimulai sejak bulan Oktober 2017. Pada IKU Kemenkeu One DJA tahun 2018 terdapat 13 Sasaran Strategis, 19 IKU, dan 8 Inisiatif Strategis mengacu alokasi dana DIPA DJA tahun 2018 sebesar Rp154,53 miliar. Semua IKU Kemenkeu One DJA tahun 2018 ini ditingkatkan kualitasnya sesuai semangat perbaikan berkelanjutan yang disampaikan Menteri Keuangan pada saat DKO triwulan IV. "Hasil positif dari proses refinement IKU yang berjenjang tersebut ditujukan agar kualitas IKU Kemenkeu One DJA 2018 menjadi semakin tajam dan berkualitas. Baik target IKU yang semakin ditingkatkan, maupun munculnya IKU baru yang lebih challenging/menantang", imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa kebijakan baru terkait dengan refinement IKU tahun 2018. Pertama, seluruh IKU pada pemilik peta strategi wajib mengukur outcome atau output organisasi sehingga IKU yang bersifat project (pada tahun sebelumnya) harus diubah menjadi Inisiatif Strategis (IS). Kebijakan ini berdampak bertambahnya jumlah IS dan penurunan jumlah IKU pada Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Anggaran pada tahun 2018. Kedua, Project unggulan dan inisiatif RBTK ditetapkan menjadi Inisiatif Srategis dalam Kontrak Kinerja. Ketiga, setiap Inisiatif Strategis (IS) dalam Kontrak Kinerja yang memerlukan anggaran harus mencantumkan besaran alokasi dana mengacu dokumen DIPA/RKAKL. Keempat, progres pelaksanaan Inisiatif Strategis beserta realisasi anggarannya dilaporkan setiap triwulan pada forum Dialog Kinerja Organisasi tingkat eselon II, I, dan kementerian. Terakhir, untuk mempercepat penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, maka pada bulan Februari 2018 nanti akan mulai dilaksanakan penyusunan Kontrak Kinerja dan Risiko tahun 2019 berikut Rencana Kerja Satuan Kerja tahun 2019.

Setelah penyampaian laporan capaian IKU 2017 dan refinement IKU 2018, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2018 seluruh pejabat eselon III di lingkungan DJA. Penandatanganan dilaksanakan antara pejabat eselon III dengan pejabat eselon II atasannya disaksikan langsung Direktur Jenderal Anggaran. Pada sesi akhir, Askolani, Direktur Jenderal Anggaran, berkesempatan untuk menyampaikan arahan atas pelaksanaan tugas yang akan dikerjakan pada tahun 2018.

Askolani meminta setiap pejabat harus bisa memitigasi setiap rencana aksi yang harus dilakukan pada tahun 2018. Hal itu dimaksudkan agar target-target IKU yang dicanangkan bisa dicapai, termasuk obyek IKU yang diluar kontrol DJA. Harapannya, setiap hasil capaian IKU pada tahun 2017 harus menjadi pelajaran untuk memenuhi target tahun 2018. "Kita harus bisa menerima apapun hasil capaian IKU setelah melakukan best effort untuk kinerja yang lebih tinggi, mudah-mudahan bisa diperbaiki pada tahun 2018", ungkap Direktur Jenderal Anggaran.

Selanjutnya, Askolani juga meneruskan arahan Menteri Keuangan agar pimpinan eselon I memasang target IKU yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Dari target yang disusun, nantinya akan memperbaiki sistem dan cara kerja yang lebih baik, serta semakin meningkatkan sinergi dengan unit lain. Disamping itu, juga harus mulai dipikirkan evaluasi atas kesiapan organisasi terkait reformasi yang sedang dilakukan dan leardership semua lapisan pimpinan (pejabat struktural). Kedua hal tersebut harus berjalan optimal untuk memperbaiki organisasi ke depan.

Paska penandatanganan Kontrak Kinerja pejabat eselon II dan III tersebut, diminta kepada setiap unit eselon II untuk menindaklanjuti penyusunan Kontrak Kinerja Kemenkeu Four dan Five. Semoga capaian IKU tahun depan lebih baik dibanding tahun sebelumnya (sms).


07/02/2018 9:17:40




Liputan


Menata Asa di Olimpiade APBN



#InovasiDJATiadaHenti



BGTC 2018 : APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing



Edukasi APBN 2018



FGD Sinergi Perencanaan dan Penganggaran



DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011