PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017




Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN. Sosialisasikan yang diadakan di lantai 20 Gedung Sutikno Slamet tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi dan dimoderatori oleh Bayu Prakoso.


Narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Yonathan Setianto Hadi, Kepala Subdit Transformasi Sistem Penganggaran, Gede Ginarya Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran, dan Dody Triwibowo Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran.

Yonathan Setianto Hadi dalam paparannya tersebut menyampaikan latar belakang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan beberapa aturan baru dalam PMK tersebut, antara lain :
  1. Penetapan PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99);
  2. Penghapusan penyebutan batas waktu penyampaian dokuemn-dokumen perencanaan penganggaran mulai dari penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sampai dengan Pengesahan DIPA BUN;
  3. Penambahan klausula terkait pemutakhiran Pagu Anggaran BUN;
  4. Pengecualian format DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) untuk DAK Fisik dan Dana Desa.
  5. Penyempurnaan tugas dan fungsi koordinator BA BUN.
Sedangkan Gede Ginarya dan Dody Triwibowo menyampaikan tentang Aplikasi RKA BUN 2018 yang terintegrasi dengan KRISNA(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sehingga dalam mewujudkan single database , maka perencanaan dan penganggaran, referensi dalam aplikasi RKA-KL dan RKA-BUN diambil sepenuhnya dari aplikasi KRISNA. (ES)

Bahan dapat diunduh pada :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN


05/02/2018 15:21:47




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011