Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN. Sosialisasikan yang diadakan di lantai 20 Gedung Sutikno Slamet tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi dan dimoderatori oleh Bayu Prakoso.

Narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Yonathan Setianto Hadi, Kepala Subdit Transformasi Sistem Penganggaran, Gede Ginarya Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran, dan Dody Triwibowo Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran.

Yonathan Setianto Hadi dalam paparannya tersebut menyampaikan latar belakang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan beberapa aturan baru dalam PMK tersebut, antara lain :

1. Penetapan PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99);
2. Penghapusan penyebutan batas waktu penyampaian dokuemn-dokumen perencanaan penganggaran mulai dari penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sampai dengan Pengesahan DIPA BUN;
3. Penambahan klausula terkait pemutakhiran Pagu Anggaran BUN;
4. Pengecualian format DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) untuk DAK Fisik dan Dana Desa.
5. Penyempurnaan tugas dan fungsi koordinator BA BUN.

Sedangkan Gede Ginarya dan Dody Triwibowo menyampaikan tentang Aplikasi RKA BUN 2018 yang terintegrasi dengan KRISNA(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sehingga dalam mewujudkan single database , maka perencanaan dan penganggaran, referensi dalam aplikasi RKA-KL dan RKA-BUN diambil sepenuhnya dari aplikasi KRISNA. (ES)

Bahan dapat diunduh pada :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN