Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017




Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN. Sosialisasikan yang diadakan di lantai 20 Gedung Sutikno Slamet tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi dan dimoderatori oleh Bayu Prakoso.


Narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Yonathan Setianto Hadi, Kepala Subdit Transformasi Sistem Penganggaran, Gede Ginarya Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran, dan Dody Triwibowo Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran.

Yonathan Setianto Hadi dalam paparannya tersebut menyampaikan latar belakang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan beberapa aturan baru dalam PMK tersebut, antara lain :
  1. Penetapan PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99);
  2. Penghapusan penyebutan batas waktu penyampaian dokuemn-dokumen perencanaan penganggaran mulai dari penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sampai dengan Pengesahan DIPA BUN;
  3. Penambahan klausula terkait pemutakhiran Pagu Anggaran BUN;
  4. Pengecualian format DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) untuk DAK Fisik dan Dana Desa.
  5. Penyempurnaan tugas dan fungsi koordinator BA BUN.
Sedangkan Gede Ginarya dan Dody Triwibowo menyampaikan tentang Aplikasi RKA BUN 2018 yang terintegrasi dengan KRISNA(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sehingga dalam mewujudkan single database , maka perencanaan dan penganggaran, referensi dalam aplikasi RKA-KL dan RKA-BUN diambil sepenuhnya dari aplikasi KRISNA. (ES)

Bahan dapat diunduh pada :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada PPA BUN, KPA BA BUN, Subdit Mitra Koordinator BUN, Sirektorat HPP, dan Direktorat Penyusunan APBN


05/02/2018 15:21:47




Liputan


Menata Asa di Olimpiade APBN



#InovasiDJATiadaHenti



BGTC 2018 : APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing



Edukasi APBN 2018



FGD Sinergi Perencanaan dan Penganggaran



DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011