PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Mengevaluasi dan Menyiapkan Langkah-Langkah Perbaikan




Jakarta - Pada Jum’at (19/1), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas membahas beberapa hal terkait tugas dan fungsi DJA. Rapat pimpinan ini diselenggarakan dalam rangka melakukan evaluasi mengenai apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan langkah-langkah yang akan diambil untuk pebaikan di tahun 2018.


Dalam arahannya, Direktur Jenderal Askolani menegaskan pentingnya topik diskusi yang diselenggarakan dan mengajak seluruh peserta untuk fokus dan memahami substansi, mengklarifikasi dan memberi masukan, dan punya niat untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Askolani juga menyampaikan pentingnya seluruh unit agar solid dan bersinergi sehingga dapat melakukan perbaikan atas evaluasi yang dilaksanakan. “Makanya semua harus solid. Jadi, tuas ini bukasn tugas direktorat tertentu, tapi terkait dengan seluruh direktorat, sehingga kita perlu sharing ilmu yang aktual dan valid terkait tusi kita”, tuturnya.

Beberapa hal yang telah diselesaikan di tahun 2017 di antaranya adalah pada tahun 2017, telah menyelesaikan pembahasan APBNP 2017 dengan lancar. Kedua, menyelesaikan pemantauan dan evaluasi APBN tahun 2017 dengan Asset Liability Management (ALM). Dari sisi penerimaan APBN dapat ditingkatkan sehingga naik sampai 18% dari target APBNP. Ketiga, menjaga efektifitas dan efisiensi belanja K/L maupun non K/L sehingga dapat mempertahankan kredibilitas fiskal, kredibilitas pemerintah, dan kredibilitas Kementerian Keuangan.

Askolani juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kinerja di tahun 2018, Menteri Keuangan meminta DJA untuk mengevaluasi efektifitas belanja K/L, mengevaluasi belanja pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam Rapat Pimpinan ini dibahas mengenai Penajaman Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Bansos, Infrastruktur, Evaluasi 2017-2019, Mewujudkan APBN berkualitas melalui Efisiensi dan efektifitas belanja negara, Pending Issue , peraturan/ kebijakan penganggaran K/ L yang berimplikasi APBN 2018-2019, Perbaikan Perencanaan Penganggaran, Mekanisme, Substansi, Dokumentasi, IT, Antisipasi dan Koordinasi Sistem Informasi Perencanaan/ Penganggaran Bappenas, dan Penyusunan Pagu Indikatif 2019 yang Lebih Baik, dan Persiapan dan Antisipasi Penganggaran 2019. (cys)


22/01/2018 16:23:29




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011