Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Anak Kerdil, Potensi Masalah di Masa Depan




Jakarta - Stunting merupakan istilah yang sedang populer terkait permasalahan anak kerdil di Indonesia. Istilah ini sebenarnya telah cukup lama dikenalkan oleh World Health Organization (WHO). Di tahun 2012, permasalahan stunting bahkan menjadi prioritas pertama untuk dientaskan yang dituangkan dalam World Health Assembly Resolution 65.6 dengan target penurunan 40% penderita stunting untuk anak berumur di bawah 5 tahun pada tahun 2025.


Menurut laporan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla selaku Ketua TNP2K, Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas 2013). Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Oleh sebab itu, Direktorat Penyusunan APBN, selaku Project Implementation Unit (PIU) DJA untuk kegiatan Public Financial Management Multi Donor Trust Fund II (PFM MDTF II), menyambut baik inisiatif World Bank untuk mengadakan Workshop terkait menyambut baik "Stunting Convergence Program as a National Priority".

Workshop ini bertujuan untuk mendeteksi pola penanganan stunting existing dari sisi perencanaan dan penganggaran serta improvement recommendation-nya ke depan. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Anggaran, workshop tersebut telah diadakan pada hari Selasa, 16 Januari 2018 di Hotel Borobudur. Adapun narasumber dan topik yang dibicarakan pada workshop tersebut adalah:
  1. Elan Setiawan (TNP2K) dengan materi "Mendorong Konvergensi dan Efektivitas Intervensi untuk Penurunan stunting";
  2. Pungkas Bahjuri Ali (Bappenas) dengan materi "Perencanaan Program Prioritas Nasional Tahun 2019: Kasus Program Pengurangan stunting"
  3. Purwanto (DJA, Kemenkeu) dengan materi "Penanganan stunting Terpadu Tahun 2018";
  4. Eka Hendra Permana (BKF, Kemenkeu) dengan materi "Pengalaman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim"; dan
  5. Samuel Thomas Clark (World Bank) menyampaikan tentang pandangan dan agenda World Bank terkait program stunting.
  6. Direktur Penyusunan APBN selaku moderator.
Beberapa poin penting yang dibicarakan pada workshop tersebut, yaitu:
  1. Pilot project penanganan stunting di beberapa desa yang termasuk dalam 100 kabupaten/kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (stunting) diperlukan sebagai center of excellent dalam program penanganan stunting secara keseluruhan.
  2. Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya. Tahap awal perlu sosialisasi yang masif mengenai bentuk intervensi yang dilakukan, sehingga Pemda dan masyarakat juga paham.
  3. Harus dilakukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program penanganan stunting dapat berjalan efektif. Sinkronisasi tersebut dilakukan baik pada level program/kegiatan, waktu maupun anggaran.
Workshop ini diharapkan dapat menjadi ajang konsolidasi awal untuk menguatkan konvergensi program-program penanggulangan stunting yang akan menjadi kegiatan prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Dengan demikian, DJA dan institusi lain yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat berperan aktif dalam menyukseskan komitmen Presiden dan Wakil Presiden selaku pimpinan langsung dalam upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.(wdk)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Penanganan Stunting Terpadu Tahun 2018
  2. Perencanaan Program Prioritas Nasional Tahun 2019 : Kasus Program Pengurangan Stunting
  3. PENGALAMAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM
  4. Mendorong Konvergensi dan Efektifititas Intervensi untuk Penurunan Stunting


22/01/2018 11:25:56




Liputan


Reformasi Program Pensiun PNS



Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011