Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan




Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan
"Upaya Bersama Untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Bidang Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Standar Kesehatan Masyarakat"


Jakarta - Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, baik dalam RPJMN tahun 2015-2019 maupun rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya. Hal ini mengingat pentingnya kesehatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan bangsa.


Sebagai salah satu sektor prioritas, Pemerintah akan fokus pada pencapaian berbagai sasaran bidang kesehatan melalui pelaksanaan arah kebijakan bidang kesehatan untuk mengakselerasi pemenuhan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai sasaran tersebut antara lain (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang tercermin dari penurunan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan prevalensi stunting bayi dibawah dua tahun; (2) meningkatnya pengendalian penyakit yang tercermin dari penurunan prevalensi tuberculosis dan HIV; (3) meningkatnya perlindungan financial yang tercermin dari peningkatan coverage penduduk yang menjadi peserta BPJS; serta (4) meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang tercermin dari peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di daerah.

Untuk mendukung berbagai sasaran dan pelaksanaan arah kebijakan bidang kesehatan tersebut, Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan setiap tahunnya. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan yang terus meningkat, yaitu dari Rp27,1 triliun pada tahun 2008 (3,2 persen terhadap belanja negara) hingga Rp74,8 triliun (3,8 persen terhadap belanja negara) pada tahun 2015, atau naik rata-rata 21,3 persen per tahun.

Memasuki tahun 2016, dengan tekad dan komitmen untuk melaksanakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, untuk pertama kalinya, di masa Pemerintahan Jokowi-JK ini, telah berhasil memenuhi anggaran kesehatan hingga mencapai sebesar 5 persen dari belanja Negara, atau secara nominal mencapai Rp104,8 triliun meningkat cukup signifikan (Rp30,0 triliun) dari alokasi dalam APBNP tahun 2015, dan bahkan pada tahun 2018, alokasinya telah mencapai Rp111,0 triliun.


Di tengah peningkatan anggaran bidang kesehatan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas kesehatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, potret kualitas pembangunan bidang kesehatan Indonesia juga tercermin dari masih banyaknya laporan mengenai (a) masih kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk, (b) masih adanya permasalahan dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya untuk masyarakat penerima bantuan iuran, dan (c) masih terdapatnya permasalahan-permasalahan dalam penanganan stunting.

Untuk itu, perlu koordinasi dan sinergi dari pihak-pihak terkait pembangunan bidang kesehatan untuk mengidentifikasi dan me-review pemasalahan di bidang pembangunan dan belanja kesehatan, untuk kemudian diformulasikan solusinya secara komprehensif. Hal evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2019. Termasuk dalam review yang dilakukan adalah komparasi dengan negara-negara lain.

Hal tersebut merupakan pokok-pokok keynote speech yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran, dalam Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017.


Seminar yang diselenggarakan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan didukung oleh World Bank Jakarta mengusung tema "Upaya Bersama Untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Bidang Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Standar Kesehatan Masyarakat" merupakan rangkaian seminar pemaparan hasil kajian yang telah dilakukan oleh beberapa instansi di bidang kesehatan. Seminar ini dihadiri oleh para pimpinan dari instansi terkait kesehatan, yaitu Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Sekretaris Utama Badan POM, dan Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko, BPJS Kesehatan. Seminar yang dimoderatori oleh Bapak Purwanto (Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, DJA) diawali dengan paparan hasil kajian dan evaluasi bidang kesehatan, sebagai berikut.
  1. Kunta W.D. Nugraha (Direktur Penyusunan APBN, DJA) menyampaikan materi "Perbaikan Kualitas Perbaikan Kualitas Belanja Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Standar Kesehatan Masyarakat".
  2. Pungkas Bahjuri Ali (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas), menyampaikan materi "Tantangan Pembangunan Kesehatan Indonesia".
  3. Putut Hari Satyaka (Direktur Dana Perimbangan, DJPK), menyampaikan "Peningkatan Kualitas Belanja Kesehatan Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Standar Kesehatan Masyarakat".
  4. Pandu Harimurti (Senior Health Specialist World Bank Jakarta), menyampaikan hasil Public Expenditure Review (PER) Bidang Kesehatan "Improving The Quality of Indonesia’s Health Spending in The Context Of The Health Financing Transistion".
Secara umum, hasil kajian mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan kesehatan, baik dari sisi perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan, serta evaluasi yang belum dilakukan secara komprehensif. Fokus utama yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola serta perlunya mengidentifikasi indikator-indikator bidang kesehatan yang simple namun reliable menggambarkan kondisi pembangunan kesehatan secara utuh.

Berdasarkan hasil review beserta rekomendasi atas evaluasi yang dipaparkan, seminar dilanjutkan ke sesi II untuk memberikan kesempatan kepada K/L teknis untuk dapat merespon, yang terdiri atas :
  1. Bimo Wijayanto (Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Kepresidenan)
  2. Bayu Teja Muliawan (Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan)
Secara umum, para penanggap menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini dan berharap sinergi dapat berjalan optimal. Selain itu, juga disampaikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan dalam perbaikan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di samping itu, secara khusus, penanggap dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, antara lain mencakup (a) Sinkronisasi/Integrasi pelaksanaan program, (b) realokasi/refocusing kegiatan berdasarkan hasil monev, (c) reward and punishment untuk pengalokasian DAK lebih bersifat performanced based, dan (d) mendukung upaya integrasi sistem perencanaan, anggaran, dan monev (one-data/e-planning, e-monev yang terintegrasi) Sementara itu, penanggap dari KSP menyampaikan pesan terkait dari tindaklanjut atas pelaksanaan seminar ini agar Kementerian Kesehatan membangun neraca kesehatan sebagaimana halnya neraca pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seminar juga mengundang pihak Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah) untuk dapat menanggapi hasil review mengingat banyak isu terkait tata kelola keuangan di daerah, namun karena ada agenda mendesak lain, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak dapat hadir.

Selain itu, peserta seminar diberi kesempatan untuk mengemukakan masukan-masukan yang berguna bagi tindak lanjut atas kajian ini. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyampaikan perlunya untuk up-dating data oleh institusi yang berwenang untuk ketepatan sasaran program-program kesehatan. Selanjutnya, Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko, BPJS Kesehatan yang menyampaikan perlunya perbaikan tata kelola dalam pengelolaan jaminan kesehatan, misalnya dengan penerapan performance based payment pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan besaran premi sesuai harga keekonomian. Bahan dapat diunduh pada :
  1. Peningkatan Kualitas Belanja Kesehatan Daerah untuk Mendukung Pencapaian Standar Kesehatan Masyarakat
  2. Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia
  3. Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Standar Kesehatan Masyarakat
  4. Upaya Bersama Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Bidang Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Standar Kesehatan Masyarakat
  5. Improving The Quality Of Indonesia’s Health Spending in The Context of The Health Financing Transition


20/12/2017 12:52:40




Liputan


DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011