PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Perspektif Faisal Basri atas Perkonomian Indonesia




"Terlalu banyak memuji diri sendiri membuat kita kehilangan perspektif mendasar yang kita butuhkan"-Faisal Basri-


Tidak kurang dari 200 pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) memadati aula Gedung Sutikno Slamet pada Selasa pagi, 5 Desember 2017. Kali ini DJA berkesempatan mengundang Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri untuk berdiskusi dan memberikan pandangannya atas kondisi ekonomi Indonesia dalam acara yang bertajuk "Perspektif Pakar". Tema yang diangkat kali ini adalah "Refleksi Perekonomian Akhir Tahun: Optimalisasi Peran APBN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif."

Dalam sambutannya, Direktur Penyusunan APBN, Kunta W.D. Nugraha menyebut bahwa perkembangan ekonomi makro Indonesia relatif cukup terjaga dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi masih dapat dijaga pada level sekitar 5%, angka kemiskinan menurun, walaupun ada kecenderungan melambat, dan rentang kesenjangan yang ditandai dengan indeks Gini yang cenderung menurun. Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi adalah ketimpangan ekonomi antardaerah yang masih cukup tinggi. Jawa dan Sumatra masih mendominasi sebagai pusat perekonomian nasional. Ironisnya, kantong kemiskinan tertinggi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, walaupun secara prosentase angka kemiskinan terbesar ada di Maluku dan Papua. Pemerintah sendiri telah mendesain program-program yang bertujuan untuk mencapai pertumbuha nekonomi yang berkualitas dan inklusif. Beberapa caranya yakni:
  1. pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan produktivitas dan perbaikan konektivitas,
  2. investasi sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan,
  3. perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menghasilkan institusi yang bersih dan efektif,
  4. mendorongpengembangan teknologi dan inovasi, serta
  5. peningkatan kualitas belanja perlindungan sosial melalui penajaman berbagai skema subsidi, bantuan sosial, dan reformulasi dana desa untuk menjamin ketepatan sasaran.
Demi mendukung berbagai kebijakan tersebut, akurasi data perlu diperkuat untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Tak lupa pula peningkatan koordinasi dan sinergi dari seluruh instansiterkait dengan program-programpenanggulangan kemiskinan. Saat menyampaikan pandangannya, Faisal Basri dengan gayanya yang sangat kritis dan tajam menyuarakan beberapa kritik terhadap kondisi perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah saat ini. Salah satu yang disoroti adalah anggaran infrastruktur yang dinilai kurang efektif. Menu anggaran infrastruktur dianggap kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang menjadi sasaran pembangunan.

Selain itu, dosen FEUI ini juga menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia yang diibaratkan sebagai tubuh manusia yang sedang sakit. Sektor keuangan dan pemerintah dianggap sebagai jantung yang lemah karena pasar saham tidak mencapai 50% dari GDP, serta tax to GDP ratio yang semakin menurun. Selain itu, sektor perdagangan diibaratkan sebagai wajah yang kekurangan sinar matahari karena perekonomian Indonesia dinilai semakin tertutup, ditandai dengan menurunnya export to GDP ratio.

Pria yang akrab dipanggil "Bang Faisal" ini memberikan beberapa masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, antara lain dengan cara memangkas pengeluaran, termasuk belanja modal. Pemotongan belanja modal ini dapat dilakukan dengan menjadwalkan proyek-proyek infrastruktur dan tidak mencairkan penyertaan modal negara (PMN). Menurutnya, pemerintah sudah tidak memiliki ruang lagi untuk pemotongan belanja rutin. Bahkan, keputusan pemerintah yang tidak akan menaikkan gaji PNS dinilai kurang etis jika dilihat secara tanggung jawab moral kepada abdi negara. Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi, dipercaya bahwa sektor pariwisata dan kemaritiman yang memiliki potensi terbesar bagi pendapatan negara. Selain itu, ada empat sektor industri yang seyogyanya dijaga untuk menjaga agar penerimaan pajak negara tidak turun, yaitu industri makanan dan minuman, industri chemical, pharmaceutical and botanical product, industri electric equipment, serta threshold equipment.

Kebijakan pemerintah saat ini dinilai masih belum menyentuh ke akar masalah dan hanya menyelesaikan permasalahan yang ada di permukaan saja. Meski begitu, Faisal optimis bahwa perekonomian tahun depan tidak akan lebih buruk dari tahun ini. Optimisme ini tidak hanya dibangun dari wishful thinking, tetapi berdasarkan data dan model penelitian.

Faisal menyimpulkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kebijakan tidak hanya terbatas pada APBN saja, tetapi juga harus disertai dengan kebijakan tidak langsung lain yang jauh lebih cepat dan efektif bagi inklusi perekonomian Indonesia. Selain itu, ditekankan juga bahwa kebijakan akan lebih efektif apabila didasarkan pada riset yang mendalam.


11/12/2017 9:48:09




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011