Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Perspektif Faisal Basri atas Perkonomian Indonesia




"Terlalu banyak memuji diri sendiri membuat kita kehilangan perspektif mendasar yang kita butuhkan"-Faisal Basri-


Tidak kurang dari 200 pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) memadati aula Gedung Sutikno Slamet pada Selasa pagi, 5 Desember 2017. Kali ini DJA berkesempatan mengundang Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri untuk berdiskusi dan memberikan pandangannya atas kondisi ekonomi Indonesia dalam acara yang bertajuk "Perspektif Pakar". Tema yang diangkat kali ini adalah "Refleksi Perekonomian Akhir Tahun: Optimalisasi Peran APBN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif."

Dalam sambutannya, Direktur Penyusunan APBN, Kunta W.D. Nugraha menyebut bahwa perkembangan ekonomi makro Indonesia relatif cukup terjaga dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi masih dapat dijaga pada level sekitar 5%, angka kemiskinan menurun, walaupun ada kecenderungan melambat, dan rentang kesenjangan yang ditandai dengan indeks Gini yang cenderung menurun. Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi adalah ketimpangan ekonomi antardaerah yang masih cukup tinggi. Jawa dan Sumatra masih mendominasi sebagai pusat perekonomian nasional. Ironisnya, kantong kemiskinan tertinggi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, walaupun secara prosentase angka kemiskinan terbesar ada di Maluku dan Papua. Pemerintah sendiri telah mendesain program-program yang bertujuan untuk mencapai pertumbuha nekonomi yang berkualitas dan inklusif. Beberapa caranya yakni:
  1. pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan produktivitas dan perbaikan konektivitas,
  2. investasi sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan,
  3. perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menghasilkan institusi yang bersih dan efektif,
  4. mendorongpengembangan teknologi dan inovasi, serta
  5. peningkatan kualitas belanja perlindungan sosial melalui penajaman berbagai skema subsidi, bantuan sosial, dan reformulasi dana desa untuk menjamin ketepatan sasaran.
Demi mendukung berbagai kebijakan tersebut, akurasi data perlu diperkuat untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Tak lupa pula peningkatan koordinasi dan sinergi dari seluruh instansiterkait dengan program-programpenanggulangan kemiskinan. Saat menyampaikan pandangannya, Faisal Basri dengan gayanya yang sangat kritis dan tajam menyuarakan beberapa kritik terhadap kondisi perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah saat ini. Salah satu yang disoroti adalah anggaran infrastruktur yang dinilai kurang efektif. Menu anggaran infrastruktur dianggap kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang menjadi sasaran pembangunan.

Selain itu, dosen FEUI ini juga menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia yang diibaratkan sebagai tubuh manusia yang sedang sakit. Sektor keuangan dan pemerintah dianggap sebagai jantung yang lemah karena pasar saham tidak mencapai 50% dari GDP, serta tax to GDP ratio yang semakin menurun. Selain itu, sektor perdagangan diibaratkan sebagai wajah yang kekurangan sinar matahari karena perekonomian Indonesia dinilai semakin tertutup, ditandai dengan menurunnya export to GDP ratio.

Pria yang akrab dipanggil "Bang Faisal" ini memberikan beberapa masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, antara lain dengan cara memangkas pengeluaran, termasuk belanja modal. Pemotongan belanja modal ini dapat dilakukan dengan menjadwalkan proyek-proyek infrastruktur dan tidak mencairkan penyertaan modal negara (PMN). Menurutnya, pemerintah sudah tidak memiliki ruang lagi untuk pemotongan belanja rutin. Bahkan, keputusan pemerintah yang tidak akan menaikkan gaji PNS dinilai kurang etis jika dilihat secara tanggung jawab moral kepada abdi negara. Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi, dipercaya bahwa sektor pariwisata dan kemaritiman yang memiliki potensi terbesar bagi pendapatan negara. Selain itu, ada empat sektor industri yang seyogyanya dijaga untuk menjaga agar penerimaan pajak negara tidak turun, yaitu industri makanan dan minuman, industri chemical, pharmaceutical and botanical product, industri electric equipment, serta threshold equipment.

Kebijakan pemerintah saat ini dinilai masih belum menyentuh ke akar masalah dan hanya menyelesaikan permasalahan yang ada di permukaan saja. Meski begitu, Faisal optimis bahwa perekonomian tahun depan tidak akan lebih buruk dari tahun ini. Optimisme ini tidak hanya dibangun dari wishful thinking, tetapi berdasarkan data dan model penelitian.

Faisal menyimpulkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kebijakan tidak hanya terbatas pada APBN saja, tetapi juga harus disertai dengan kebijakan tidak langsung lain yang jauh lebih cepat dan efektif bagi inklusi perekonomian Indonesia. Selain itu, ditekankan juga bahwa kebijakan akan lebih efektif apabila didasarkan pada riset yang mendalam.


11/12/2017 9:48:09




Liputan


DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011