Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




PNBP AWARDS TAHUN 2017




Jakarta - Untuk lebih memotivasi stakeholders di bidang PNBP agar semakin baik dalam mengelola PNBP, Kementerian Keuangan menyelengarakan "PNBP AWARDS Tahun 2017" pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, bertempat di Gedung Dhanapala.


Dalam kegiatan tersebut berkenan memberikan Sambutan, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Asman Abnur.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sebagai sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, PNBP telah menjadi bagian penting penerimaan negara dengan kontribusi rata-rata dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 25,4 % dari total penerimaan negara Namun, lanjut Sri Mulyani, yang terpenting dari PNBP ini bukan hanya sekedar seberapa besar kontribusi PNBP bagi negara, melainkan layanan yang dirasakan masyarakat dari uang yang dibayarkan. PNBP yang dipungut harus ada dasar hukumnya dan penggunaannya pun harus ada pertanggungjawaban yang baik, sehingga rakyat bisa menikmati.


Harus diakui bahwa dalam pengelolaan PNBP saat ini, masih terdapat pungutan dan penyetoran PNBP yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun 2013, terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait PNBP pada 30 Kementerian/Lembaga. Temuan yang sama ternyata terulang kembali di Tahun 2014 pada 44 Kementerian/Lembaga, 26 Kementerian/Lembaga pada Tahun 2015 dan 48 Kementerian/Lembaga pada tahun 2016, pada saat LKPP memperoleh opini WTP. Hal ini menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama untuk diperbaiki.


Dalam rangka perbaikan pengelolaan PNBP, saat ini sedang dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Revisi tersebut saat ini dalam proses pembahasan antara Pemerintah dengan Panja RUU PNBP Komisi XI DPR-RI. Selain dalam rangka perbaikan pengelolaan, revisi dilakukan mengingat UU PNBP telah ditetapkan sejak tahun 1997, sehingga beberapa pengaturan perlu disesuaikan. Sementara itu Menpan-RB, dalam sambutannya mengatakan saat ini ada 4,3 juta ASN (Aparatur Sipil Negara), suatu jumlah yang cukup banyak, yang harus dimanfaatkan secara optimal.

"ASN harus bermuara pada produktifitas dan pelayanan maksimal, yang hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat banyak dalam bentuk peningkatan pelayanan". Setelah sambutan, kedua Menteri berkenan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang yaitu :
  1. Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik untuk Kelompok Penerimaan lebih dari Rp1 Triliun : Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan.
  2. Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik untuk Kelompok Penerimaan Kurang atau Sama Dengan Rp1 Triliun : Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik.
  3. Kategori Wajib Bayar dengan kontribusi terbesar : PT Chevron Pacific Indonesia (Rokan), PT Kaltim Prima Coal, PT Pertamina (Persero) dan PT Telekomunikasi Seluler.
  4. Adapun penghargaan Bank/Pos Persepsi diberikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. BRI (Persero) Tbk dan PT. Pos Indonesia. Pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain : opini BPK atas Laporan Keuangan K/L, ada/tidaknya temuan BPK dalam pengelolaan PNBP, dan peningkatan realisasi PNBP.
Selain pemberian penghargaan, untuk menambah wawasan kepada stakeholders dalam pengelolaan PNBP, dalam acara tersebut juga dilakukan sharing session terkait pengelolaan PNBP oleh narasumber Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Inspektur V Itjen Kemenkeu, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kepala Korps Lalulintas Kepolisian RI dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Kem. Hukum dan HAM.(AUS/MU)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Apresiasi Pengelolaan PNBP Kemenkeu
  2. Inovasi Layanan Imigrasi
  3. Pengelolaan PNBP dan Tantangan Kedepan
  4. Pengelolaan PNBP 2017 oleh KORLANTAS POLRI RI
  5. Sinergi APIP dalam optimaslisasi PNBP
  6. Upaya RSCM Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan


04/12/2017 13:51:17




Liputan


DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011