PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




PNBP AWARDS TAHUN 2017




Jakarta - Untuk lebih memotivasi stakeholders di bidang PNBP agar semakin baik dalam mengelola PNBP, Kementerian Keuangan menyelengarakan "PNBP AWARDS Tahun 2017" pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, bertempat di Gedung Dhanapala.


Dalam kegiatan tersebut berkenan memberikan Sambutan, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Asman Abnur.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sebagai sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, PNBP telah menjadi bagian penting penerimaan negara dengan kontribusi rata-rata dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 25,4 % dari total penerimaan negara Namun, lanjut Sri Mulyani, yang terpenting dari PNBP ini bukan hanya sekedar seberapa besar kontribusi PNBP bagi negara, melainkan layanan yang dirasakan masyarakat dari uang yang dibayarkan. PNBP yang dipungut harus ada dasar hukumnya dan penggunaannya pun harus ada pertanggungjawaban yang baik, sehingga rakyat bisa menikmati.


Harus diakui bahwa dalam pengelolaan PNBP saat ini, masih terdapat pungutan dan penyetoran PNBP yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun 2013, terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait PNBP pada 30 Kementerian/Lembaga. Temuan yang sama ternyata terulang kembali di Tahun 2014 pada 44 Kementerian/Lembaga, 26 Kementerian/Lembaga pada Tahun 2015 dan 48 Kementerian/Lembaga pada tahun 2016, pada saat LKPP memperoleh opini WTP. Hal ini menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama untuk diperbaiki.


Dalam rangka perbaikan pengelolaan PNBP, saat ini sedang dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Revisi tersebut saat ini dalam proses pembahasan antara Pemerintah dengan Panja RUU PNBP Komisi XI DPR-RI. Selain dalam rangka perbaikan pengelolaan, revisi dilakukan mengingat UU PNBP telah ditetapkan sejak tahun 1997, sehingga beberapa pengaturan perlu disesuaikan. Sementara itu Menpan-RB, dalam sambutannya mengatakan saat ini ada 4,3 juta ASN (Aparatur Sipil Negara), suatu jumlah yang cukup banyak, yang harus dimanfaatkan secara optimal.

"ASN harus bermuara pada produktifitas dan pelayanan maksimal, yang hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat banyak dalam bentuk peningkatan pelayanan". Setelah sambutan, kedua Menteri berkenan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang yaitu :
  1. Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik untuk Kelompok Penerimaan lebih dari Rp1 Triliun : Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan.
  2. Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik untuk Kelompok Penerimaan Kurang atau Sama Dengan Rp1 Triliun : Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik.
  3. Kategori Wajib Bayar dengan kontribusi terbesar : PT Chevron Pacific Indonesia (Rokan), PT Kaltim Prima Coal, PT Pertamina (Persero) dan PT Telekomunikasi Seluler.
  4. Adapun penghargaan Bank/Pos Persepsi diberikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. BRI (Persero) Tbk dan PT. Pos Indonesia. Pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain : opini BPK atas Laporan Keuangan K/L, ada/tidaknya temuan BPK dalam pengelolaan PNBP, dan peningkatan realisasi PNBP.
Selain pemberian penghargaan, untuk menambah wawasan kepada stakeholders dalam pengelolaan PNBP, dalam acara tersebut juga dilakukan sharing session terkait pengelolaan PNBP oleh narasumber Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Inspektur V Itjen Kemenkeu, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kepala Korps Lalulintas Kepolisian RI dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Kem. Hukum dan HAM.(AUS/MU)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Apresiasi Pengelolaan PNBP Kemenkeu
  2. Inovasi Layanan Imigrasi
  3. Pengelolaan PNBP dan Tantangan Kedepan
  4. Pengelolaan PNBP 2017 oleh KORLANTAS POLRI RI
  5. Sinergi APIP dalam optimaslisasi PNBP
  6. Upaya RSCM Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan


04/12/2017 13:51:17




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011